Banyak orang yang menanti pengumuman dari pemerintah terkait UMR pada tahun 2022. Seperti yang telah diketahui bahwa UMR menjadi patokan upah bagi semua pegawai di perusahaan. Gaji UMR Majalengka juga menjadi salah satu yang ditunggu para pekerja di wilayah Majalengka.
UMR atau upah minimal regional ini ditetapkan pemerintah dengan memperhatikan beberapa pertimbangan di daerah tersebut. kadang kala, besaran dan kenaikan UMR ini menjadi polemik di masyarakat. Meskipun demikian, penentuan UMR ini sangat penting agar pemberian upah terkontrol.
Pengertian Gaji UMR Majalengka
Sistem pemberian upah yang dilaksanakan saat ini, bukanlah sistem yang menganut prinsip tunggal. Artinya adalah pada setiap provinsi maupun kabupaten memiliki hak untuk mengatur pengelolaan rumah tangganya masing-masing, termasuk penetapan upah minimum.
Dengan adanya hak bagi masing-masing daerah dalam penetapan upah minimum tersebut, maka besaran upah yang ada akan berbeda-beda untuk tiap daerah. Penetapan upah ini dapat disesuaikan dan diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi seluruh pekerja dan masyarakat sekitarnya.
Definisi dari upah minimum sendiri merupakan sebuah standar terendah dari nominal upah, dimana nominal tersebut wajib dijadikan pedoman bagi semua pengusaha. Khususnya adalah pedoman tentang pembayaran upah bagi para pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan.
Apakah tujuan pemberian upah minimum ini? Pemerintah menetapkan pemberian upah minimum tersebut semata-mata untuk menciptakan sebuah sistem pengupahan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi para pekerja dan keluarganya.
Penjelasan tentang UMR ini telah tertuang dalam Permenaker No 01 tahun 1999. Selain itu juga bisa Anda temukan pada UU Cipta Kerja yang dikeluarkan tahun 2021 tentang upah minimum. Upah minimum regional tersebut, dapat dibedakan sebagai berikut:
- Upah minimum regional untuk tingkat 1 (UMR Tk 1) adalah UMR yang diberlakukan pada perusahaan yang berada di wilayah suatu provinsi.
- Upah minimum regional untuk tingkat 2 (UMR Tk 2) merupakan besaran upah minimum yang berlaku di daerah kota atau kabupaten. Atau bisa juga berlaku bagi suatu wilayah pembangunan ekonomi daerah, termasuk wilayah yang memiliki kekhususan tertentu.
Potensi dan Geografis Majalengka
Majalengka memiliki potensi yang cukup bagus untuk dikembangkan oleh Pemerintah setempat. Yang paling dominan dari wilayah ini adalah sektor pertanian dan juga perkebunan. Bahkan dapat dikatakan bahwa pertanian menjadi urat nadi dalam roda perekonomian Majalengka.
Selain itu, juga terdapat berbagai jenis usaha dalam skala besar, menengah, maupun skala kecil yang mulai berkembang di Majalengka. Semua bidang usaha tersebut menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitarnya.
Kabupaten Majalengka ini masuk dalam wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah yang dimiliki mencapai 1.204,24 km², yang didalamnya dihuni oleh 1.305.476 jiwa penduduk. Data tersebut berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2017.
Dengan melihat luas wilayahnya, Majalengka termasuk daerah yang cukup padat. Dalam roda pemerintahannya, Majalengka dibagi menjadi 26 kecamatan, 13 kelurahan, dan juga 330 desa. Tingkat perkembangan ekonominya cukup merata hampir di semua kecamatan yang ada.
Penetapan Gaji UMR Majalengka
Pada tahun 2022 ini, gubernur menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat sebesar Rp1.841.487. Nominal ini mengalami kenaikan Rp31.135 dibandingkan UMP pada tahun 2021. Penetapan UMP ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dengan nomor 561/Kep,717-Kesra/2021.
Berapa gaji UMR Majalengka? Besaran upah minimal yang ditetapkan adalah Rp2.027.619 untuk tahun 2022. Terdapat kenaikan sebesar Rp18.619 dari upah minimum pada tahun 2021 yang mencapai Rp2.009.000.
Adapun besaran UMP yang ditetapkan untuk daerah di Jawa Barat lainnya adalah berikut ini:
UMR Kota di Provinsi Jawa Barat
| Kabupaten/Kota | UMK 2021 | UMK 2022 |
|---|---|---|
| Kabupaten Majalengka | Rp2.009.000 | 2.027.619 |
| Kabupaten Karawang | Rp4.798.312 | 4.798.312 |
| Kabupaten Bekasi | Rp4.791.843 | 4.791.843 |
| Kota Bekasi | Rp4.782.935 | 4.816.921 |
| Kota Depok | Rp4.339.514 | 4.377.231 |
| Kabupaten Bogor | Rp4.217.206 | 4.217.206 |
| Kabupaten Purwakarta | Rp4.173.568 | 4.173.568 |
| Kota Bogor | Rp4.169.806 | 4.330.249 |
| Kota Bandung | Rp3.742.276 | 3.774.860 |
| Kabupaten Bandung Barat | Rp3.248.283 | 3.247.283 |
| Kabupaten Bandung | Rp3.241.929 | 3.241.929 |
| Kabupaten Sumedang | Rp3.241.929 | 3.241.929 |
| Kota Cimahi | Rp3.241.929 | 3.272.668 |
| Kabupaten Sukabumi | Rp3.125.444 | 3.125.444 |
| Kabupaten Subang | Rp3.064.218 | 3.064.218 |
| Kabupaten Cianjur | Rp2.534.798 | 2.699.814 |
| Kota Sukabumi | Rp2.530.182 | 2.562.434 |
| Kabupaten Indramayu | Rp2.373.073 | 3.391.567 |
| Kota Cirebon | Rp2.271.201 | 2.304.943 |
| Kabupaten Cirebon | Rp2.269.556 | 2.279.982 |
| Kota Tasikmalaya | Rp2.264.093 | 2.363.389 |
| Kabupaten Tasikmalaya | Rp2.251.787 | 2.326.772 |
| Kabupaten Garut | Rp1.916.085 | 1.975.220 |
| Kabupaten Kuningan | Rp1.882.642 | 1.908.102 |
| Kabupaten Ciamis | Rp1.880.654 | 1.897.867 |
| Kabupaten Pangandaran | Rp1.860.591 | 1.884.364 |
| Kota Banjar | Rp1.831.884 | 1.852.099 |
Besaran nominal upah minimum pada masing-masing kabupaten/kota, memang terdapat perbedaan. Hal tersebut disesuaikan dengan pendapatan setiap kabupaten, dan juga tingkat ekonomi yang ada. Dengan peningkatan perekonomian yang tinggi, akan memunculkan standar hidup layak yang tinggi pula.
Hal tersebut akan berpengaruh pada penghitungan besaran upah minimum dalam kabupaten/kota tersebut. Semakin tinggi standar hidup layak, maka akan semakin tinggi pula upah minimumnya. Tujuannya adalah agar para pegawai bisa mendapatkan kehidupan yang layak bersama dengan keluarga.
UMP atau Upah Minimum Provinsi menjadi dasar dalam penghitungan UMK atau Upah minimal Kabupaten. Pelaku usaha ataupun perusahaan boleh menggunakan kebijakan berdasarkan UMP atau menggunakan UMK. Perkembangan gaji UMR Majalengka dari beberapa tahun adalah sebagai berikut:
| Tahun | UMR Majalengka |
|---|---|
| 2016 | Rp1.364.760 |
| 2017 | Rp1.477.352 |
| 2018 | Rp1.606.030 |
| 2019 | Rp1.734.994 |
| 2020 | Rp1.882.642 |
| 2021 | Rp2.009.000 |
| 2022 | Rp2.027.619 |
Baca juga: Gaji UMR Palembang
Perbedaan Gaji UMP dan UMK
Dalam sistem penggajian yang dilakukan, terdapat dua istilah yang sering digunakan, yaitu UMP dan UMK. Pengertian dari UMP adalah upah minimum provinsi. Sedangkan gaji UMK Majalengka merupakan upah minimum kabupaten. Apa perbedaan keduanya?
1. Berdasarkan Permenaker
Pada Permenaker nomor 226 tahun 2000 disebutkan bahwa, UMR atau upah minimum regional terdiri dari dua tingkat. Pada tingkat 1 atau regional dikenal dengan nama UMR, yang telah berubah menjadi UMP atau upah minimum provinsi.
Sedangkan UMR pada tingkat 2 atau kabupaten, telah berubah namanya menjadi UMK atau upah minimal kabupaten. Sesuai dengan namanya, penetapan tersebut berlaku sesuai dengan wilayah masing-masing.
2. Berdasarkan Penetapan Gaji
Besaran UMP ditetapkan oleh seorang Gubernur. Sedangkan untuk penetapan UMK, gubernur akan memutuskan dengan mendapatkan referensi dari Dewan DPD pada masing-masing provinsi, hingga tingkat kabupaten atau kota.
3. Ketentuan Gaji UMR dan UMK
Pemerintah telah mengatur sistem pengupahan karyawan yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2013 dan diperbaiki pada tahun 2015. Regulasi tersebut terkait dengan pemberian gaji, apakah sesuai dengan perusahaan atau mengikuti regulasi UMP dan UMK.
4. Sistem Pembayaran Gaji UMR dan UMK
Untuk pegawai yang telah terikat kontrak, pada umumnya mendapatkan UMR. Sistem kerja yang digunakan biasanya hanya 5 hari kerja. Sedangkan untuk pekerja lepas atau borongan, akan menggunakan UMK dengan sistem kerja 6 hari dalam satu minggu.
Variasi besaran nominal upah minimum merupakan hal yang sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah. Hingga saat ini gaji UMR Majalengka masih cukup tinggi di Jawa Barat. Perekonomian yang semakin membaik, akan meningkatkan UMR berdasarkan kebijakan pemerintah.