UMR atau upah minimum regional, menjadi satu hal yang dinanti-nanti oleh para pegawai. Meskipun setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun masih banyak yang kurang menerimanya. Seperti halnya gaji UMR Jakarta dimana terus terjadi kenaikan untuk tahun-tahun selanjutnya.
Jakarta menjadi kota metropolitan dengan standar gaji yang cukup tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa di Jakarta ini terdapat banyak sekali aktivitas perekonomian. Tidak heran jika biaya hidup di Jakarta juga menjadi tinggi seiring dengan naiknya pendapatan perkapitanya.
Kenaikan Gaji UMR Jakarta
Besaran UMR menjadi patokan yang digunakan untuk menentukan berapa besar upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Karyawan sebuah perusahaan berhak mendapatkan gaji yang besarannya berdasarkan UMR di suatu wilayah.
Sebenarnya saat ini istilah UMR telah diganti menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi). Namun banyak dikalangan masyarakat yang masih mengenal dengan istilah UMR. Besaran UMR ini pada umumnya akan diumumkan oleh pemerintah setempat pada bulan November.
Nantinya UMR akan berlaku mulai tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya. Pada tahun 2022 ini, gaji UMR Jakarta diputuskan sebesar Rp4.453.935. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, besaran UMR ini mengalami kenaikan hanya sekitar Rp37.749.
Apabila dipersentasekan hanya naik sekitar 0.854% dari UMR tahun 2021. Namun pada Desember 2021, besaran UMR tersebut direvisi dan dinaikkan sebesar 5,1% menjadi Rp225.000. Gaji UMR Jakarta berapa? Dengan revisi ini, maka UMR Jakarta untuk tahun 2022 menjadi Rp4.641.854.
Kenaikan UMR tersebut juga sebagai bentuk keadilan yang ditujukan kepada seluruh pekerja, perusahaan, dan juga Pemprov DKI Jakarta. Selama kurun waktu 6 tahun terakhir, UMR Jakarta mengalami kenaikan rata-rata 8,6%, dan dirasa sudah menjangkau kelayakan hidup bagi para pekerja.
Daftar Gaji UMR Jakarta
Pada tahun 2022 ini, keadaan perekonomian Indonesia sedang dalam tahap perbaikan nasional setelah adanya wabah Covid-19. Tentunya hal tersebut membutuhkan rekonsiliasi dalam penentuan gaji UMR Jakarta 2022 terbaru yang berlaku.
Peningkatan UMP juga dengan melihat perkembangan PDB dan juga tinggi rendahnya tingkat inflasi. Perhitungan kenaikan UMP ini sesuai dengan perhitungan yang tertuang dalam Ketentuan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015. Adapun daftar gaji UMR Jakarta dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut.
| Tahun | UMR | Persentase |
|---|---|---|
| 2015 | Rp2.700.000 | 10,61% |
| 2016 | Rp3.100.060 | 14,81% |
| 2017 | Rp3.355.005 | 8,25% |
| 2.018 | Rp3.648.004 | 8,71% |
| 2019 | Rp3.940.003 | 8,03% |
| 2020 | Rp4.267.002 | 8,28% |
| 2.022 | Rp4.641.854 | 4,80% |
Selain Jakarta, masih ada beberapa wilayah lain di Indonesia yang memiliki nominal UMR yang cukup tinggi. Meskipun demikian, gaji UMR Jakarta ini menjadi salah satu provinsi UMR dengan gaji UMR tertinggi di wilayah Indonesia. Berikut ini adalah rincian UMR dari daerah lainnya di Indonesia.
| Kabupaten/Kota | Gaji UMR |
|---|---|
| Kabupaten Bekasi | Rp4.791.843 |
| Kabupaten Karawang | Rp4.798.312 |
| Kabupaten Gresik | Rp4.297.030 |
| Kabupaten Sidoarjo | Rp4.293.581 |
| Kabupaten Pasuruan | Rp4.290.133 |
| Kota Bekasi | Rp4.782.935 |
| Kota Depok | Rp4.339.514 |
| Kota Cilegon | Rp4.309.772 |
| DKI Jakarta | Rp4.416.186 |
| Kota Surabaya | Rp4.300.479 |
Pengertian UMR, UMP, dan UMK
Dalam proses pemberian upah, selain istilah UMR juga terdapat beberapa istilah lainnya. Contohnya adalah UMP dan UMK. Meskipun memiliki arti yang hampir saya, yaitu sebuah upah minimum namun penetapan dan peruntukannya cukup berbeda.
1. UMR (Upah Minimum Regional)
UMR merupakan patokan yang menjadi batasan upah minimal yang harus diperhatikan oleh pemimpin perusahaan. Pada saat bekerja di suatu perusahaan ataupun unit bisnis, maka berhak untuk mendapatkan imbalan berupa upah minimum yang sering disebut UMR.
Ketentuan tentang UMR ini telah ditetapkan melalui ketentuan resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja nomor 07/Men/2013 yang berisi tentang penghasilan minimum. Ada alasan tertentu kenapa gaji minimum harus diatur dalam ketetapan.
Salah satu alasannya adalah untuk memastikan bahwa para karyawan dapat terjamin hidupnya. Hal tersebut juga untuk memastikan bahwa baik perusahaan maupun para pegawai, akan sama-sama melaksanakan keharusan disamping mendapatkan hak yang sesuai.
Definisi lain dari UMR adalah batasan upah yang berlaku pada wilayah provinsi atau wilayah tingkat 1. Jadi besaran UMR yang digunakan, ditetapkan oleh Gubernur yang akan dilaksanakan oleh para kepala daerah lainnya.
2. UMP (Upah Minimum Kabupaten)
Merujuk pada ketentuan tenaga kerja Kep-226/MEN/2000, dimana terjadi perombakan terkait istilah UMR di tingkat 1 yang berubah menjadi UMP. Secara umum UMP adalah Upah Minimum Provinsi, yang berisi besaran upah minimum untuk dijalankan oleh semua kota/kabupaten provinsi tersebut.
Siapa yang menentukan besaran UMP? Dalam hal ini Upah Minimum Provinsi ditentukan oleh Gubernur. Pemimpin Daerah berhak untuk menetapkan besaran nominal upah minimum pada provinsi yang dipimpinnya.
3. UMK (Upah Minimum Kabupaten)
Pada pemerintahan tingkat 2 atau yang disebut dengan kabupaten, juga terdapat ketentuan tentang upah minimal untuk karyawan tersebut. Ketetapan yang dimaksud adalah UMK atau Upah Minimum Kabupaten.
Adanya UMK ini sebagai batasan untuk mengendalikan upah minimal yang dari wilayah kabupaten. Ketentuan tersebut telah tertulis dalam Kep-22/MEN/2000. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa masing-masing wilayah berwenang untuk menetapkan dan mengendalikan.
Baca juga: Gaji UMR Bojonegoro
Perbedaan dari UMR, UMP, dan UMK
Dari ketiga istilah tersebut, sudah dapat dijelaskan bahwa masing-masing upah minimum diperuntukkan bagi daerah atau wilayah. Lalu apakah perbedaan dari ketiganya? Apakah ada hal mendasar dari upah minimal yang diberlakukan.
1. Pihak yang Menetapkan
Hal mendasar yang membedakan dari UMR, UMP, dan UMK yaitu faksi atau yang berwenang dalam menentukan batasan dan nilai upah. Sesuai dengan Ketentuan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ditetapkan faksi yang dimaksud adalah Gubernur.
Gubernur dalam menentukan besaran upah minimal ini, dengan mempertimbangkan hasil penilaian dan saran dari Dewan Pengupahan Provinsi. Selain juga Gubernur juga kaan menentukan UMK dengan berdasarkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota.
2. Periode Peninjauan
Perbedaan selanjutnya terletak pada waktu pemeriksaan upah minimal. Waktu peninjauan yang dibutuhkan oleh daerah tingkat 1 adalah selama kurang lebih 60 hari. Sedangkan pada UMK, peninjauan dilakukan dalam kurun waktu 40 hari.
3. Waktu Pemberlakukan Ketentuan
Perubahan upah minimal ini, dilakukan setiap tahun. Peralihan nilai dalam UMR, pada umumnya diumumkan ketika menjelang akhir tahun. Pemberlakukan ini baik untuk UMR, UMP, maupun UMK yang mulai berlaku setiap tanggal 1 Januari.
Sedangkan untuk pengumumannya, terdapat perbedaan waktu. Misalnya untuk UMR atau UMP yang di umumkan pada tanggal 1 November. Sedangkan untuk UMK akan mulai disosialisasikan maksimal tanggal 21 November.
4. Nominal
Perbedaan lainnya adalah tentang nominalnya. Setiap wilayah dalam satu provinsi, akan memiliki besaran upah minimal yang berbeda. Hal tersebut disesuaikan dengan kapabilitas dan hal lainnya sesuai dengan rekomendasi.
5. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Setiap tahun, penambahan besaran UMP maupun UMK ini dibuat dengan ukuran hidup layak. Perkembangan ekonomi dan daya produksi di daerah tersebut juga mempengaruhi besaran peningkatan dari penghasilan minimum.
Menjadi kota metropolitan dan pusat perekonomian, membuat Jakarta menjadi tujuan para pencari kerja. Selain itu gaji UMR Jakarta juga tinggi sehingga banyak orang ingin merantau di Jakarta. Kenaikan UMR yang ditetapkan ini disesuaikan dengan ukuran hidup layak para pekerja dan perusahaan di Jakarta.