Setiap orang yang bekerja pasti menghendaki mendapatkan gaji yang sesuai. Pemerintah memiliki aturan tentang pemberian upah minimum yang ditetapkan sebagai UMR. Setiap daerah memiliki tingkat UMR yang berbeda. Salah satunya adalah gaji UMR Nganjuk, Jawa Timur.
Penetapan upah minimum tersebut menjadi acuan bagi setiap perusahaan dalam penyusunan struktur upah yang sesuai. Selain itu, dengan adanya upah minimum juga digunakan mengantisipasi terjadinya pemberian upah dibawah standar atau pemberian upah yang tidak layak.
Gaji UMR Nganjuk dan UMR Jawa Timur
UMR adalah besaran upah minimum yang akan dibayarkan oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil, dalam hal penghitungan penggajian karyawan atau para pekerjanya. Bukan hanya di Nganjuk saja, namun UMR ini dimiliki oleh seluruh daerah di Indonesia.
Kabupaten Nganjuk adalah sebuah kabupaten yang masuk dalam pemerintahan administratif Provinsi Jawa Timur. Standar upah minimum yang berlaku, secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh besaran upah minimum dari Provinsi Jawa Timur.
Pada tahun 2022 ini, UMR Nganjuk mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu besar. Dalam ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jawa Timur, gaji UMR Nganjuk adalah sebesar Rp1.970.006. Besaran ini naik Rp15.201 dari UMR tahun 2021 sebesar Rp1.954.805.
Upah minimum dari Kabupaten Nganjuk ini, lebih kecil dibandingkan dengan upah pada kabupaten/kota lainnya. Misalnya adalah Kabupaten Gresik yang mencapai Rp4.297.030. Perbandingan dan rincian UMR Nganjuk ini adalah sebagai berikut.
Kabupaten/Kotamadya | UMK 2021 | UMK 2022 |
---|---|---|
Kabupaten Nganjuk | Rp1.954.805 | Rp1.970.006 |
Kabupaten Gresik | Rp4.297.030 | Rp4.372.030 |
Kabupaten Sidoarjo | Rp4.293.581 | Rp4.368.581 |
Kabupaten Mojokerto | Rp4.279.787 | Rp4.354.787 |
Kabupaten Pasuruan | Rp4.290.133 | Rp4.365.133 |
Kabupaten Jombang | Rp2.654.095 | Rp2.654.095 |
Kabupaten Malang | Rp3.068.275 | Rp3.068.275 |
Kabupaten Tuban | Rp2.532.234 | Rp2.539.224 |
Kabupaten Probolinggo | Rp2.553.265 | Rp2.553.265 |
Kabupaten Jember | Rp2.355.662 | Rp2.355.662 |
Kabupaten Lamongan | Rp2.488.724 | Rp2.501.977 |
Kabupaten Banyuwangi | Rp2.314.278 | Rp2.328.899 |
Kabupaten Bojonegoro | Rp2.066.781 | Rp2.079.568 |
Kabupaten Lumajang | Rp1.982.295 | Rp2.000.607 |
Kabupaten Kediri | Rp2.033.504 | Rp2.043.422 |
Kabupaten Tulungagung | Rp2.010.000 | Rp2.029.358 |
Kabupaten Bangkalan | Rp1.954.705 | Rp1.956.773 |
Kabupaten Bondowoso | Rp1.954.705 | Rp1.978.927 |
Kabupaten Blitar | Rp2.004.705 | Rp2.015.071 |
Kabupaten Sumenep | Rp1.954.705 | Rp1.978.927 |
Kabupaten Sampang | Rp1.913.321 | Rp1.922.122 |
Kabupaten Pamekasan | Rp1.938.321 | Rp1.939.686 |
Kabupaten Situbondo | Rp1.938.321 | Rp1.942.750 |
Kabupaten Ngawi | Rp1.960.510 | Rp1.962.585 |
Kabupaten Madiun | Rp1.951.588 | Rp1.958.410 |
Kabupaten Ponorogo | Rp1.938.321 | Rp1.954.281 |
Kabupaten Trenggalek | Rp1.938.321 | Rp1.944.932 |
Kabupaten Magetan | Rp1.938.321 | Rp1.957.329 |
Kota Surabaya | Rp4.300.479 | Rp4.375.479 |
Kota Batu | Rp2.819.801 | Rp2.830.367 |
Kota Malang | Rp2.970.502 | Rp2.994.143 |
Kota Pasuruan | Rp2.819.801 | Rp2.838.837 |
Kota Mojokerto | Rp2.481.302 | Rp2.510.452 |
Kota Probolinggo | Rp2.350.000 | Rp2.376.240 |
Kota Kediri | Rp2.085.924 | Rp2.118.116 |
Kota Blitar | Rp2.004.705 | Rp2.039.024 |
Kota Madiun | Rp1.954.705 | Rp1.978.927 |
Penetapan Gaji UMR Nganjuk
Setiap tahunnya, UMR dan UMK di masing-masing daerah mengalami perubahan besarannya. Hal tersebut menyesuaikan dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia dengan nomor M/1/HK.04/2020.
Maksud dan tujuan dari surat tersebut adalah adanya keharusan bentuk upaya pemerintah setempat dalam memberikan perlindungan dan keberlangsungan hidup yang layak bagi pekerja dan juga buruh. Dengan adanya surat edaran tersebut, maka gubernur harus melakukan penyesuaian upah minimum.
Upah minimum tersebut ditetapkan oleh gubernur daerah setempat, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pelat gaji di tingkat provinsi. Menurut Permenaker Pasal 3 disebutkan, dasar untuk penentuan upah minimum adalah persyaratan hidup layak atau sering disebut dengan KHL.
Penetapan juga harus memperhatikan tentang tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu tingkat produktivitas juga menjadi bagian dari penilaian dalam penetapan besaran upah minimum. Gubernur akan menetapkan dan mengumumkan besaran UMR secara resmi pada bulan November setiap tahunnya.
Perbedaan faktor ekonomi yang ada pada masing-masing daerah, maka besaran dan jumlah nominal UMR akan selalu berbeda pada setiap daerah. Perbedaan tersebut bukan tanpa dengan pertimbangan yang matang, namun telah diatur dengan sistem pemerintahan yang sah.
Sanksi Perusahaan Membayar Upah di Bawah Gaji UMR
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa UMR ditetapkan untuk mencegah adanya perusahaan yang memberikan gaji dibawah rata-rata atau tidak layak. Selain itu UMR juga memudahkan pelaku bisnis untuk menentukan besaran upah.
Apabila ada perusahaan yang keberatan dengan besaran upah minimum yang ada, maka boleh mengajukan penangguhan dengan memperhatikan prosedur yang ada. Perusahaan harus memiliki komitmen yang tinggi untuk membayarkan upah sesuai dengan ketentuan.
Ketentuan tentang penangguhan ini tertuang dalam Kepmenakertrans No.Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum.Perusahaan yang masih tidak membayarkan sesuai dengan ketentuan, maka akan dikenakan beberapa sanksi sebagai berikut:
- Peringatan kepada perusahaan yang tidak membayarkan sesuai ketentuan.
- Sanksi pidana sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, yaitu selama 12 bulan kurungan dan maksimal 4 tahun.
- Denda sesuai dengan undang-undang sebesar Rp100.000.000 hingga Rp400.000.000.
- Penutupan perusahaan apabila ditemukan kesengajaan dan pelanggaran pemberian upah minimal setelah adanya peringatan.
Baca juga: Gaji UMR Brebes
Bagian yang Ada dalam Komponen Gaji UMR Nganjuk
UMR atau Upah Minimum Regional ini sesuai dengan Ketetapan Pemerintah No.07 Tahun 1990 disebutkan terdiri atas beberapa bagian. Masing-masing komponen menjadi bagian dari penyusunan upah minimum tersebut. Berikut adalah bagian dari upah minimum Nganjuk.
1. Komponen Gaji Pokok
Dalam komponen gaji pokok ini, besaran nominal dipengaruhi oleh aspek tingkatan maupun tipe profesi yang telah menjadi kesepakatan antara pihak karyawan dan perusahaan. Dengan kata lain, terdapat perbedaan besaran gaji pokok yang akan diterima masing-masing pegawai.
2. Komponen Tunjangan
Pada beberapa perusahaan terdapat tunjangan awal, yang pada umumnya diperuntukkan bagi para karyawan yang telah memiliki keluarga. Misalnya saja adalah tunjangan untuk anak dan istri, atau tunjangan transportasi ketika bekerja di luar kantor.
3. Subsidi Diluar Gaji
Selain terdapat gaji pokok dan tunjangan, perusahaan juga memberikan subsidi yang diberikan di luar gaji pokok. Pada umumnya pemberian ini berupa subsidi yang berhubungan langsung dengan rutinitas pegawai. Contohnya adalah biaya makan, biaya kehadiran, dan lainnya.
Perbedaan UMR dan Gaji Pokok
Meskipun istilah UMR telah banyak diketahui oleh masyarakat, namun tidak banyak yang telah memahami perbedaan antara UMR dan gaji pokok. Banyak yang masih beranggapan bahwa UMR adalah gaji pokok, benarkah demikian?
1. UMR
Sesuai dengan pasal 41 dalam peraturan pemerintah disebutkan bahwa, salah satu komponen UMR adalah gaji pokok. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa UMR merupakan upah minimum yang terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:
- Gaji pokok
- Gaji pokok tanpa subsidi
- Penugasan permanen
2. Gaji Pokok
Dalam pelaksanaan serta implementasinya, gaji pokok merupakan sebuah kompensasi dasar dari suatu pekerjaan. Kompensasi ini dimana nilai-nilainya telah ditentukan sesuai dengan tingkatan skala gaji yang diterapkan oleh perusahaan maupun pelaku bisnis.
Dalam penentuan skala upah yang didasarkan pada upah minimum, gaji pokok menjadi salah satu faktor penyusunnya. Perusahaan dapat menentukan besaran gaji dengan beberapa skema, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan, serta subsidi.
Besaran upah minimum telah diatur oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh semua pelaku usaha dan perusahaan. Adanya gaji UMR Nganjuk ini sebagai bentuk keadilan dan keseragaman agar para pegawai bisa mendapatkan upah yang sesuai dengan hidup layak.