Ibukota Jawa Barat, Bandung memang banyak dipilih oleh perantau sebagai tempat mencari peruntungan. Apalagi, kota terbesar ketiga di Indonesia ini juga digadang-gadang memiliki upah minimum regional cukup menjanjikan. Lantas, berapa sebenarnya gaji UMR Bandung?
Tidak bisa dipungkiri, bahwa nominal UMR selalu dijadikan acuan para pencari kerja dalam memilih tempat merantau. Terlebih lagi, mengingat bahwa setiap daerah memiliki UMR dengan nominal berbeda. Jika ingin mendapatkan gaji tinggi, tentu harus mencari kerja di daerah dengan UMR tinggi.
Apa Itu UMR?
Upah Minimum Regional (UMR) merupakan standar upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur untuk dijadikan sebagai acuan pendapatan pekerja di wilayah tersebut.
Penetapan UMR telah diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Selanjutnya, aturan tersebut direvisi setahun kemudian melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.
Sebenarnya, istilah UMR sudah tidak relevan untuk digunakan karena saat ini pemerintah daerah sudah menggunakan standar baru, yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hanya saja, istilah UMR sudah terlanjur melekat dalam penuturan sehari-hari.
Masih bingung mengenai UMR, UMK, dan UMP? Berikut jawaban selengkapnya:
Perbedaan UMR, UMK, dan UMP
Secara umum, upah minimum menjadi standar yang ditetapkan pemerintah mengenai nominal gaji yang akan diterima pekerja. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok bulanan dan manfaat lain, seperti transportasi, tempat tinggal, makanan, asuransi, dan lain sebagainya.
Di masa lalu, UMR dijadikan sebagai referensi dalam menentukan nilai gaji karyawan. UMR atau Upah Minimum Regional ditetapkan oleh gubernur dengan cakupan wilayah provinsi.
Namun, mengacu pada peraturan baru Kementerian Ketenagakerjaan. Istilah UMR sudah tidak digunakan lagi karena telah digantikan dengan UMP dan UMK.
Upah Minimum Provinsi (UMP) meliputi kawasan lebih luas, yakni semua kawasan di suatu provinsi, baik itu kabupaten maupun kota. Sedangkan Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) hanya terdiri dari wilayah kabupaten atau kota tertentu dan sangat dipengaruhi oleh otonomi daerah.
Perbedaan Gaji Pokok dan UMR
Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 41, disebutkan bahwa upah dan gaji pokok merupakan komponen dasar UMR. Oleh sebab itulah, Upah Minimum Regional terdiri atas gaji pokok dengan subsidi dan gaji pokok tanpa subsidi, termasuk juga penugasan permanen.
Pada implementasinya, gaji pokok merujuk pada kompensasi dasar atas pekerjaan dengan nilai yang telah ditentukan berdasarkan skala gaji dari perusahaan maupun aktor bisnis.
Mekanisme Penetapan Upah Minimum
Gaji UMR Bandung ditentukan oleh gubernur Jawa Barat selaku Kepala Daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi gaji provinsi. Berdasarkan Pasal 3 Permenaker, acuan menentukan upah minimum adalah persyaratan hidup layak yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi.
Penentuan dan pengumuman nilai UMP biasanya dilakukan secara bersamaan oleh para gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia pada tanggal 1 November setiap tahunnya. Sementara penerapan upah minimum sudah harus mulai diberlakukan pada Januari tahun berikutnya.
Spesifikasi Gaji UMR
Berdasarkan pada ketetapan pemerintah Nomor 7 Tahun 1990, disebutkan bahwa gaji UMR dibagi menjadi 3 kategori, yakni sebagai berikut:
- Gaji pokok
- Bantuan utama perusahaan, misalnya tunjangan anak dan istri
- Bantuan di luar gaji utama, seperti biaya makan pekerja
Jenis Jenis dan Komponen UMR Bandung
Istilah Upah Minimum Regional (UMR) telah diperkenalkan sejak tahun 1997, dan pertama kali muncul dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997. Selanjutnya aturan lanjutan tentang UMR dibahas pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja mengenai upah minimum.
Secara umum, UMR dikategorikan menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:
- Upah Minimum Regional Tingkat I, saat ini dikenal sebagai Upah Minimum Provinsi (UMP).
- Upah Minimum Regional Tingkat II, saat ini disebut Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK).
- Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I, kemudian dikenal dengan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
- Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II, selanjutnya disebut sebagai Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota (UMSK).
Sementara itu, pihak yang bertanggung jawab terhadap perhitungan UMR adalah Dewan Pengupahan Daerah (DPD). Lembaga ini berperan dalam melakukan survey terhadap kebutuhan pekerja di suatu daerah dengan mengacu pada angka KHL / Kehidupan Hidup Layak.
Lebih lanjut, terdapat 3 komponen yang termuat dalam UMR, yaitu:
- Upah pokok atau imbalan dasar yang diberikan perusahaan pada pekerja dengan nilai sesuai kesepakatan dalam kontrak kerja.
- Tunjangan tetap, seperti asuransi kesehatan, bonus, THR, dan lainnya.
- Tunjangan tidak tetap, misalnya bonus pencapaian dan tunjangan transportasi.
Ketentuan gaji UMR dan UMK di setiap daerah, termasuk Bandung sudah diatur di dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Aturan ini berlaku untuk semua badan usaha, baik PT maupun CV dengan jumlah pegawai minimal 10 orang.
Perkembangan Gaji UMR Bandung dalam 10 Tahun Terakhir
UMR di Bandung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menurut catatan, Upah Minimum Regional Bandung Kota naik hingga mencapai angka 10.7% dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan UMR Bandung Kabupaten naik 10%, dan Kabupaten Bandung Barat naik 9.7%.
Berikut adalah tabel perkembangan UMR Bandung dalam satu dekade terakhir:
| Tahun | UMR Sebelum Naik | UMR Setelah Naik |
|---|---|---|
| 2013 | Rp1.271.625 | Rp1.811.375 |
| 2014 | Rp1.811.375 | Rp2.000.000 |
| 2015 | Rp2.000.000 | Rp2.310.000 |
| 2016 | Rp2.310.000 | Rp2.626.940 |
| 2017 | Rp2.626.940 | Rp2.843.662 |
| 2018 | Rp2.843.662 | Rp3.091.445 |
| 2019 | Rp3.091.445 | Rp3.339.580 |
| 2020 | Rp3.339.580 | Rp3.623.778 |
| 2021 | Rp3.623.778 | Rp3.742.276 |
| 2022 | Rp3.742.276 | Rp3.774.860 |
Baca juga: Gaji UMR Banyuwangi
Gaji UMR Bandung dan UMK Provinsi Jawa Barat 2024
UMK Provinsi Jawa Barat telah resmi ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal tersebut diutarakan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561 / Kep. 732 Kesra / 2021 mengenai Upah Minimum Kabupaten / Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
Besaran UMK Jawa Barat 2022 yang disahkan pada 20 November 2021 silam memuat tentang rincian UMK pada masing-masing daerah dengan nominal angka berbeda-beda.
Menariknya, meskipun Kota Bandung menyandang status sebagai Ibu Kota dari Provinsi Jawa Barat. Namun, pada kenyataannya Kota Bandung berada di peringkat ke-8 dalam daftar UMK tertinggi.
Penasaran mengenai daerah di Jawa Barat yang memiliki UMK tertinggi? Berikut jawabannya:
| Kabupaten / Kotamadya | Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) |
|---|---|
| Kota Bandung | Rp3.774.860 |
| Kabupaten Bandung | Rp3.241.292 |
| Kabupaten Bandung Barat | Rp3.145.427 |
| Kota Bekasi | Rp4.816.921 |
| Kabupaten Karawang | Rp4.798.312 |
| Kabupaten Bekasi | Rp4.791.842 |
| Kota Depok | Rp4.339.514 |
| Kabupaten Bogor | Rp4.217.206 |
| Kabupaten Purwakarta | Rp4.173.568 |
| Kabupaten Bogor | Rp4.169.806 |
| Kota Cimahi | Rp3.241.292 |
| Kabupaten Sumedang | Rp3.241.292 |
| Kabupaten Sukabumi | Rp3.125.444 |
| Kabupaten Subang | Rp3.064.218 |
| Kabupaten Cianjur | Rp2.534.798 |
| Kota Sukabumi | Rp2.530.182 |
| Kabupaten Indramayu | Rp2.373.073 |
| Kota Cirebon | Rp2.271.201 |
| Kabupaten Cirebon | Rp2.269.556 |
| Kota Tasikmalaya | Rp2.264.093 |
| Kabupaten Tasikmalaya | Rp2.251.787 |
| Kabupaten Majalengka | Rp2.009.000 |
| Kabupaten Garut | Rp1.961.085 |
| Kabupaten Kuningan | Rp1.882.642 |
| Kota Banjar | Rp1.831.884 |
| Kabupaten Ciamis | Rp1.880.654 |
| Kabupaten Pangandaran | Rp1.860.591 |
Meskipun gaji UMR Bandung berada pada posisi ke-8 di Provinsi Jawa Barat. Namun, hal tersebut tidak seharusnya menyurutkan niat pencari kerja untuk merantau ke Kota Kembang tersebut. Apalagi, angka UMK Kota Bandung juga terbilang tinggi dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.