Bagi para pekerja, UMR menjadi salah satu patokan atas penghasilan yang akan diterima. Tentu saja besarnya upah minimal ini akan berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Salah satunya adalah gaji UMR Purwokerto yang juga mengalami kenaikan.
Perusahaan atau tempat usaha, memiliki kewajiban memberikan upah minimal kepada karyawannya. Hal tersebut untuk menghindarkan upah rendah atau upah di bawah rata-rata. Kenapa harus ada upah minimal? Agar perusahaan memiliki standar gaji yang hampir sama dengan perusahaan lainnya.
Gaji UMR Purwokerto dan Perkembangannya
UMR menjadi upah minimum yang dibayarkan oleh sebuah perusahaan kepada para pegawainya. Hal ini berlaku baik untuk perusahaan kecil maupun perusahaan yang telah berskala besar. Setiap wilayah di Indonesia, mulai dari provinsi, kabupaten, maupun kota, memiliki standar upah tersendiri.
Untuk gaji UMR di Purwokerto sendiri, pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.983.261. Besaran upah minimum tersebut, dibayarkan sebagai apresiasi atas kinerja pegawai sesuai dengan jobdesknya serta skill atau kemampuan yang dimilikinya.
Selain itu, UMR juga bisa digunakan sebagai alat tolok ukur bagi para karyawan lain, agar dapat mendapatkan upah atau gaji yang sesuai dengan standar kelayakan yang ada. Dalam beberapa perusahaan, pemberian UMR ini didasarkan pada kriteria-kriteria yang ditentukan.
Contohnya adalah umur, jenjang pendidikan, pengalaman kerja baik dari dalam perusahaan maupun diluar perusahaan, keahlian dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan, serta sumbangsih atau kontribusi yang diberikan guna memajukan perusahaan.
| Tahun | Gaji UMR Purwokerto |
|---|---|
| 2017 | Rp1.461.400 |
| 2018 | Rp1.589.000 |
| 2019 | Rp1.750.000 |
| 2.020 | Rp1.900.000 |
| 2021 | Rp1.970.000 |
| 2022 | Rp1.983.261 |
Perbedaan Gaji UMR dan Gaji UMK
Secara umum UMR dikenal dengan Upah Minimum Regional. Saat ini istilah UMR ini telah digantikan dengan UMP atau Upah Minimum Provinsi. Sedangkan UMK merupakan Upah Minimum Kabupaten, berupa besaran upah minimum yang diberlakukan pada daerah tingkat 2 atau kabupaten/kota.
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Pada ketentuan dari Permenaker tahun 1999 dijelaskan bahwa, Upah Minimum Regional tersebut terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah UMR level 1, yaitu UMR pada tingkat Provinsi, dan UMR level 2 yang diterapkan pada tingkat kota/kabupaten.
Dalam perkembangannya, aturan tersebut dikaji ulang oleh Permenaker dengan keluarnya peraturan nomor 226 tahun 2000. Adapun isi dari Permenaker tersebut adalah, untuk UMR tingkat 1 mengalami perubahan nama menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP).
Sedangkan istilah upah level 2, akan disebut sebagai UMK atau dikenal dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah ini masih menjadi dasar atas pelaksanaan pemberian UMR baik pada level 1 maupun level 2.
2. Berdasarkan Penetapan Gaji UMR dan UMK
Penetapan besaran nominal upah minimum pada tingkat 2 atau provinsi adalah gubernur. Sedangkan untuk upah minimum pada tingkat 2 atau kota/kabupaten, pada dasarnya adalah sama yaitu dari gubernur.
Dalam hal ini, gubernur tidak memutuskan besaran secara sepihak, namun harus mendapatkan referensi dari dewan DPD mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten. Monitoring jalannya pelaksanaan UMR ini, akan dilakukan oleh DPD secara langsung ke masyarakat.
3. Kriteria Pekerja yang Menerima UMR
Jenjang karyawan juga menjadi perbedaan antara UMP dan UMK. Contohnya adalah untuk karyawan yang masih berstatus kontrak atau tenaga harian, maka akan mendapatkan upah yang diperoleh dari kuantitas presensi pada saat bekerja setiap bulannya.
Jika seorang pegawai libur pada hari Minggu, maka hak upah yang diberikan adalah selama 25 hari saja. Penghitungan hari kerja dilakukan mulai si pegawai masuk di hari pertama bekerja. Jumlah hari kerja yang dihitung adalah jumlah yang tercatat dalam absensi.
4. UMR Bukan Gaji Pokok
Masih banyak yang berfikir bahwa UMR adalah sama dengan gaji pokok. Padahal, UMR ini berbeda dengan gaji pokok. Upah yang didapatkan setiap bulannya, didapatkan dari gaji pokok dan juga keuntungan lainnya dalam bentuk tunjangan atau bonus.
Setiap perusahaan memiliki kebijakan pemberian tunjangan yang berbeda-beda. Misalnya saja adalah THR ketika lebaran, kemudian BPJS, asuransi kesehatan, prestasi, dan berbagai macam tunjangan lainnya yang diberikan oleh perusahaan.
5. Ketentuan UMR dan UMK Masing-Masing Daerah Berbeda
Sistem pengupahan ini telah dibuat kebijakan atau regulasinya dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2013. Dalam regulasi tersebut juga diatur tentang pemberian gaji, apakah akan sesuai dengan kebijakan perusahaan atau mengikuti regulasi yang telah ditetapkan.
Regulasi yang disusun dalam perundang-undangan tersebut, berlaku bagi semua jenis badan usaha maupun perusahaan. Misalnya PT, CV, dan lainnya dimana perusahaan ini memiliki pegawai kurang dari 10 orang, maka karyawan tetap mendapatkan upah sesuai UMR.
6. Sistem Pembayaran UMR dan UMK
Bagi pegawai yang masih terikat kontrak, sudah dapat dipastikan akan mendapatkan upah minimum tersebut. Pada umumnya, perusahaan akan mengontrak pegawai selama 2-5 tahun, dengan sistem kerja lima hari dalam satu minggu.
Pembayaran gaji akan diberikan pada tanggal 21 atau tanggal 1 setiap bulannya. Sedangkan apabila perusahaan sepakat untuk proses harian lepas, maka akan diberikan u[ah setiap tanggal 25. Alasannya adalah, pekerja ini hanya libur pada hari minggu.
Baca juga: Gaji UMR DKI Jakarta
Kondisi Geografis Purwokerto
Purwokerto merupakan ibu kota kabupaten Banyumas, sekaligus sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas sendiri memiliki luas wilayah mencapai 1.335,30 km². Bagaimana dengan jumlah penduduknya?
Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2017, didapatkan hasil bahwa penduduk Kabupaten Banyumas ini mencapai 1.741.077 jiwa. Penduduk tersebut tersebar menempati 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan juga 301 desa.
Roda perekonomian di Purwokerto ini cukup beragam, mulai dari persawahan, perkantoran, pabrik, dan usaha jenis lainnya. Meskipun tidak sebesar kota lainnya, namun Purwokerto memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya UMK pada setiap tahunnya.
Untuk UMK di Jawa Tengah pada tahun 2022, telah ditetapkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah dengan nomor 561/39 tentang Upah Minimum. Keputusan ini diberlakukan untuk 35 kota/kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
| Kabupaten/Kota | UMK 2021 | UMK 2022 |
|---|---|---|
| Kabupaten Banyumas | Rp1.970.000 | Rp1.983.261 |
| Kabupaten Jepara | Rp2.017.000 | Rp2.108.403 |
| Kabupaten Banjarnegara | Rp1.805.000 | Rp1.819.835 |
| Kabupaten Karanganyar | Rp2.054.040 | Rp2.064.313 |
| Kabupaten Kendal | Rp2.335.735 | Rp2.340.312 |
| Kabupaten Kebumen | Rp1.895.000 | Rp1.906.781 |
| Kabupaten Kudus | Rp2.290.995 | Rp2.293.058 |
| Kabupaten Klaten | Rp2.011.514 | Rp2.015.623 |
| Kabupaten Pati | Rp1.953.000 | Rp1.968.339 |
| Kabupaten Magelang | Rp2.075.000 | Rp2.081.807 |
| Kabupaten Pemalang | Rp1.926.000 | Rp1.940.890 |
| Kabupaten Pekalongan | Rp2.084.155 | Rp2.094.646 |
| Kabupaten Purbalingga | Rp1.988.000 | Rp1.996.814 |
| Kabupaten Purworejo | Rp1.905.400 | Rp1.911.850 |
| Kabupaten Semarang | Rp2.302.797 | Rp2.311.254 |
| Kabupaten Rembang | Rp1.861.000 | Rp1.874.322 |
| Kabupaten Sukoharjo | Rp1.938.000 | Rp1.998.153 |
| Kabupaten Tegal | Rp1.958.000 | Rp1.968.446 |
| Kabupaten Wonogiri | Rp1.827.000 | Rp1.839.043 |
| Kabupaten temanggung | Rp1.885.000 | Rp1.887.832 |
| Kabupaten Batang | Rp2.129.117 | Rp2.132.535 |
| Kabupaten Wonosobo | Rp1.920.000 | Rp1.931.285 |
| Kota Surakarta | Rp2.013.810 | Rp2.035.720 |
| Kota Magelang | Rp1.914.000 | Rp1.935.913 |
| Kota Semarang | Rp2.810.025 | Rp2.835.021 |
| Kota Salatiga | Rp2.101.457 | Rp2.128.523 |
| Kota Pekalongan | Rp2.139.754 | Rp1.156.213 |
| Kabupaten Blora | Rp1.894.000 | Rp1.904.196 |
| Kabupaten Boyolali | Rp2.000.000 | Rp2.010.299 |
| Kabupaten Cilacap | Rp2.228.904 | Rp2.230.731 |
| Kabupaten Demak | Rp2.511.526 | Rp2.513.005 |
| Kabupaten Grobogan | Rp1.890.000 | Rp1.894.032 |
| Kabupaten Brebes | Rp1.866.722 | Rp1.885.019 |
| Kota Tegal | Rp1.982.750 | Rp2.005.930 |
Kenaikan gaji UMR Purwokerto dari tahun ke tahun memang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun laju perekonomiannya cukup baik, sehingga tingkat hidup layak juga semakin meningkat. Kebijakan daerah setempat juga dapat berpengaruh pada besarnya UMP yang diterima.