Bagi para pekerja, UMR menjadi salah satu patokan atas penghasilan yang akan diterima. Tentu saja besarnya upah minimal ini akan berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Salah satunya adalah gaji UMR Purwokerto yang juga mengalami kenaikan.

Perusahaan atau tempat usaha, memiliki kewajiban memberikan upah minimal kepada karyawannya. Hal tersebut untuk menghindarkan upah rendah atau upah di bawah rata-rata. Kenapa harus ada upah minimal? Agar perusahaan memiliki standar gaji yang hampir sama dengan perusahaan lainnya.

Gaji UMR Purwokerto dan Perkembangannya

UMR menjadi upah minimum yang dibayarkan oleh sebuah perusahaan kepada para pegawainya. Hal ini berlaku baik untuk perusahaan kecil maupun perusahaan yang telah berskala besar. Setiap wilayah di Indonesia, mulai dari provinsi, kabupaten, maupun kota, memiliki standar upah tersendiri.

Untuk gaji UMR di Purwokerto sendiri, pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.983.261. Besaran upah minimum tersebut, dibayarkan sebagai apresiasi atas kinerja pegawai sesuai dengan jobdesknya serta skill atau kemampuan yang dimilikinya.

Selain itu, UMR juga bisa digunakan sebagai alat tolok ukur bagi para karyawan lain, agar dapat mendapatkan upah atau gaji yang sesuai dengan standar kelayakan yang ada. Dalam beberapa perusahaan, pemberian UMR ini didasarkan pada kriteria-kriteria yang ditentukan.

Contohnya adalah umur, jenjang pendidikan, pengalaman kerja baik dari dalam perusahaan maupun diluar perusahaan, keahlian dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan, serta sumbangsih atau kontribusi yang diberikan guna memajukan perusahaan.

Perbedaan Gaji UMR dan Gaji UMK

Secara umum UMR dikenal dengan Upah Minimum Regional. Saat ini istilah UMR ini telah digantikan dengan UMP atau Upah Minimum Provinsi. Sedangkan UMK merupakan Upah Minimum Kabupaten, berupa besaran upah minimum yang diberlakukan pada daerah tingkat 2 atau kabupaten/kota.

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Pada ketentuan dari Permenaker tahun 1999 dijelaskan bahwa, Upah Minimum Regional tersebut terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah UMR level 1, yaitu UMR pada tingkat Provinsi, dan UMR level 2 yang diterapkan pada tingkat kota/kabupaten.

Dalam perkembangannya, aturan tersebut dikaji ulang oleh Permenaker dengan keluarnya peraturan nomor 226 tahun 2000. Adapun isi dari Permenaker tersebut adalah, untuk UMR tingkat 1 mengalami perubahan nama menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sedangkan istilah upah level 2, akan disebut sebagai UMK atau dikenal dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah ini masih menjadi dasar atas pelaksanaan pemberian UMR baik pada level 1 maupun level 2.

2. Berdasarkan Penetapan Gaji UMR dan UMK

Penetapan besaran nominal upah minimum pada tingkat 2 atau provinsi adalah gubernur. Sedangkan untuk upah minimum pada tingkat 2 atau kota/kabupaten, pada dasarnya adalah sama yaitu dari gubernur.

Dalam hal ini, gubernur tidak memutuskan besaran secara sepihak, namun harus mendapatkan referensi dari dewan DPD mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten. Monitoring jalannya pelaksanaan UMR ini, akan dilakukan oleh DPD secara langsung ke masyarakat.

3. Kriteria Pekerja yang Menerima UMR

Jenjang karyawan juga menjadi perbedaan antara UMP dan UMK. Contohnya adalah untuk karyawan yang masih berstatus kontrak atau tenaga harian, maka akan mendapatkan upah yang diperoleh dari kuantitas presensi pada saat bekerja setiap bulannya.

Jika seorang pegawai libur pada hari Minggu, maka hak upah yang diberikan adalah selama 25 hari saja. Penghitungan hari kerja dilakukan mulai si pegawai masuk di hari pertama bekerja. Jumlah hari kerja yang dihitung adalah jumlah yang tercatat dalam absensi.

4. UMR Bukan Gaji Pokok

Masih banyak yang berfikir bahwa UMR adalah sama dengan gaji pokok. Padahal, UMR ini berbeda dengan gaji pokok. Upah yang didapatkan setiap bulannya, didapatkan dari gaji pokok dan juga keuntungan lainnya dalam bentuk tunjangan atau bonus.

Setiap perusahaan memiliki kebijakan pemberian tunjangan yang berbeda-beda. Misalnya saja adalah THR ketika lebaran, kemudian BPJS, asuransi kesehatan, prestasi, dan berbagai macam tunjangan lainnya yang diberikan oleh perusahaan.

5. Ketentuan UMR dan UMK Masing-Masing Daerah Berbeda

Sistem pengupahan ini telah dibuat kebijakan atau regulasinya dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2013. Dalam regulasi tersebut juga diatur tentang pemberian gaji, apakah akan sesuai dengan kebijakan perusahaan atau mengikuti regulasi yang telah ditetapkan.

Regulasi yang disusun dalam perundang-undangan tersebut, berlaku bagi semua jenis badan usaha maupun perusahaan. Misalnya PT, CV, dan lainnya dimana perusahaan ini memiliki pegawai kurang dari 10 orang, maka karyawan tetap mendapatkan upah sesuai UMR.

6. Sistem Pembayaran UMR dan UMK

Bagi pegawai yang masih terikat kontrak, sudah dapat dipastikan akan mendapatkan upah minimum tersebut. Pada umumnya, perusahaan akan mengontrak pegawai selama 2-5 tahun, dengan sistem kerja lima hari dalam satu minggu.

Pembayaran gaji akan diberikan pada tanggal 21 atau tanggal 1 setiap bulannya. Sedangkan apabila perusahaan sepakat untuk proses harian lepas, maka akan diberikan u[ah setiap tanggal 25. Alasannya adalah, pekerja ini hanya libur pada hari minggu.

Baca juga: Gaji UMR DKI Jakarta

Kondisi Geografis Purwokerto

Purwokerto merupakan ibu kota kabupaten Banyumas, sekaligus sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas sendiri memiliki luas wilayah mencapai 1.335,30 km². Bagaimana dengan jumlah penduduknya?

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2017, didapatkan hasil bahwa penduduk Kabupaten Banyumas ini mencapai 1.741.077 jiwa. Penduduk tersebut tersebar menempati 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan juga 301 desa.

Roda perekonomian di Purwokerto ini cukup beragam, mulai dari persawahan, perkantoran, pabrik, dan usaha jenis lainnya. Meskipun tidak sebesar kota lainnya, namun Purwokerto memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya UMK pada setiap tahunnya.

Untuk UMK di Jawa Tengah pada tahun 2022, telah ditetapkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah dengan nomor 561/39 tentang Upah Minimum. Keputusan ini diberlakukan untuk 35 kota/kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kenaikan gaji UMR Purwokerto dari tahun ke tahun memang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun laju perekonomiannya cukup baik, sehingga tingkat hidup layak juga semakin meningkat. Kebijakan daerah setempat juga dapat berpengaruh pada besarnya UMP yang diterima.

UMR atau upah minimum regional, menjadi satu hal yang dinanti-nanti oleh para pegawai. Meskipun setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun masih banyak yang kurang menerimanya. Seperti halnya gaji UMR Jakarta dimana terus terjadi kenaikan untuk tahun-tahun selanjutnya.

Jakarta menjadi kota metropolitan dengan standar gaji yang cukup tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa di Jakarta ini terdapat banyak sekali aktivitas perekonomian. Tidak heran jika biaya hidup di Jakarta juga menjadi tinggi seiring dengan naiknya pendapatan perkapitanya.

Kenaikan Gaji UMR Jakarta

Besaran UMR menjadi patokan yang digunakan untuk menentukan berapa besar upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Karyawan sebuah perusahaan berhak mendapatkan gaji yang besarannya berdasarkan UMR di suatu wilayah.

Sebenarnya saat ini istilah UMR telah diganti menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi). Namun banyak dikalangan masyarakat yang masih mengenal dengan istilah UMR. Besaran UMR ini pada umumnya akan diumumkan oleh pemerintah setempat pada bulan November.

Nantinya UMR akan berlaku mulai tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya. Pada tahun 2022 ini, gaji UMR Jakarta diputuskan sebesar Rp4.453.935. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, besaran UMR ini mengalami kenaikan hanya sekitar Rp37.749.

Apabila dipersentasekan hanya naik sekitar 0.854% dari UMR tahun 2021. Namun pada Desember 2021, besaran UMR tersebut direvisi dan dinaikkan sebesar 5,1% menjadi Rp225.000. Gaji UMR Jakarta berapa? Dengan revisi ini, maka UMR Jakarta untuk tahun 2022 menjadi Rp4.641.854.

Kenaikan UMR tersebut juga sebagai bentuk keadilan yang ditujukan kepada seluruh pekerja, perusahaan, dan juga Pemprov DKI Jakarta. Selama kurun waktu 6 tahun terakhir, UMR Jakarta mengalami kenaikan rata-rata 8,6%, dan dirasa sudah menjangkau kelayakan hidup bagi para pekerja.

Daftar Gaji UMR Jakarta

Pada tahun 2022 ini, keadaan perekonomian Indonesia sedang dalam tahap perbaikan nasional setelah adanya wabah Covid-19. Tentunya hal tersebut membutuhkan rekonsiliasi dalam penentuan gaji UMR Jakarta 2022 terbaru yang berlaku.

Peningkatan UMP juga dengan melihat perkembangan PDB dan juga tinggi rendahnya tingkat inflasi. Perhitungan kenaikan UMP ini sesuai dengan perhitungan yang tertuang dalam Ketentuan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015. Adapun daftar gaji UMR Jakarta dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut.

Selain Jakarta, masih ada beberapa wilayah lain di Indonesia yang memiliki nominal UMR yang cukup tinggi. Meskipun demikian, gaji UMR Jakarta ini menjadi salah satu provinsi UMR dengan gaji UMR tertinggi di wilayah Indonesia. Berikut ini adalah rincian UMR dari daerah lainnya di Indonesia.

Pengertian UMR, UMP, dan UMK

Dalam proses pemberian upah, selain istilah UMR juga terdapat beberapa istilah lainnya. Contohnya adalah UMP dan UMK. Meskipun memiliki arti yang hampir saya, yaitu sebuah upah minimum namun penetapan dan peruntukannya cukup berbeda.

1. UMR (Upah Minimum Regional)

UMR merupakan patokan yang menjadi batasan upah minimal yang harus diperhatikan oleh pemimpin perusahaan. Pada saat bekerja di suatu perusahaan ataupun unit bisnis, maka berhak untuk mendapatkan imbalan berupa upah minimum yang sering disebut UMR.

Ketentuan tentang UMR ini telah ditetapkan melalui ketentuan resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja nomor 07/Men/2013 yang berisi tentang penghasilan minimum. Ada alasan tertentu kenapa gaji minimum harus diatur dalam ketetapan.

Salah satu alasannya adalah untuk memastikan bahwa para karyawan dapat terjamin hidupnya. Hal tersebut juga untuk memastikan bahwa baik perusahaan maupun para pegawai, akan sama-sama melaksanakan keharusan disamping mendapatkan hak yang sesuai.

Definisi lain dari UMR adalah batasan upah yang berlaku pada wilayah provinsi atau wilayah tingkat 1. Jadi besaran UMR yang digunakan, ditetapkan oleh Gubernur yang akan dilaksanakan oleh para kepala daerah lainnya.

2. UMP (Upah Minimum Kabupaten)

Merujuk pada ketentuan tenaga kerja Kep-226/MEN/2000, dimana terjadi perombakan terkait istilah UMR di tingkat 1 yang berubah menjadi UMP. Secara umum UMP adalah Upah Minimum Provinsi, yang berisi besaran upah minimum untuk dijalankan oleh semua kota/kabupaten provinsi tersebut.

Siapa yang menentukan besaran UMP? Dalam hal ini Upah Minimum Provinsi ditentukan oleh Gubernur. Pemimpin Daerah berhak untuk menetapkan besaran nominal upah minimum pada provinsi yang dipimpinnya.

3. UMK (Upah Minimum Kabupaten)

Pada pemerintahan tingkat 2 atau yang disebut dengan kabupaten, juga terdapat ketentuan tentang upah minimal untuk karyawan tersebut. Ketetapan yang dimaksud adalah UMK atau Upah Minimum Kabupaten.

Adanya UMK ini sebagai batasan untuk mengendalikan upah minimal yang dari wilayah kabupaten. Ketentuan tersebut telah tertulis dalam Kep-22/MEN/2000. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa masing-masing wilayah berwenang untuk menetapkan dan mengendalikan.

Baca juga: Gaji UMR Bojonegoro

Perbedaan dari UMR, UMP, dan UMK

Dari ketiga istilah tersebut, sudah dapat dijelaskan bahwa masing-masing upah minimum diperuntukkan bagi daerah atau wilayah. Lalu apakah perbedaan dari ketiganya? Apakah ada hal mendasar dari upah minimal yang diberlakukan.

1. Pihak yang Menetapkan

Hal mendasar yang membedakan dari UMR, UMP, dan UMK yaitu faksi atau yang berwenang dalam menentukan batasan dan nilai upah. Sesuai dengan Ketentuan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ditetapkan faksi yang dimaksud adalah Gubernur.

Gubernur dalam menentukan besaran upah minimal ini, dengan mempertimbangkan hasil penilaian dan saran dari Dewan Pengupahan Provinsi. Selain juga Gubernur juga kaan menentukan UMK dengan berdasarkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota.

2. Periode Peninjauan

Perbedaan selanjutnya terletak pada waktu pemeriksaan upah minimal. Waktu peninjauan yang dibutuhkan oleh daerah tingkat 1 adalah selama kurang lebih 60 hari. Sedangkan pada UMK, peninjauan dilakukan dalam kurun waktu 40 hari.

3. Waktu Pemberlakukan Ketentuan

Perubahan upah minimal ini, dilakukan setiap tahun. Peralihan nilai dalam UMR, pada umumnya diumumkan ketika menjelang akhir tahun. Pemberlakukan ini baik untuk UMR, UMP, maupun UMK yang mulai berlaku setiap tanggal 1 Januari.

Sedangkan untuk pengumumannya, terdapat perbedaan waktu. Misalnya untuk UMR atau UMP yang di umumkan pada tanggal 1 November. Sedangkan untuk UMK akan mulai disosialisasikan maksimal tanggal 21 November.

4. Nominal

Perbedaan lainnya adalah tentang nominalnya. Setiap wilayah dalam satu provinsi, akan memiliki besaran upah minimal yang berbeda. Hal tersebut disesuaikan dengan kapabilitas dan hal lainnya sesuai dengan rekomendasi.

5. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Setiap tahun, penambahan besaran UMP maupun UMK ini dibuat dengan ukuran hidup layak. Perkembangan ekonomi dan daya produksi di daerah tersebut juga mempengaruhi besaran peningkatan dari penghasilan minimum.

Menjadi kota metropolitan dan pusat perekonomian, membuat Jakarta menjadi tujuan para pencari kerja. Selain itu gaji UMR Jakarta juga tinggi sehingga banyak orang ingin merantau di Jakarta. Kenaikan UMR yang ditetapkan ini disesuaikan dengan ukuran hidup layak para pekerja dan perusahaan di Jakarta.