Banyak orang yang menanti pengumuman dari pemerintah terkait UMR pada tahun 2022. Seperti yang telah diketahui bahwa UMR menjadi patokan upah bagi semua pegawai di perusahaan. Gaji UMR Majalengka juga menjadi salah satu yang ditunggu para pekerja di wilayah Majalengka.

UMR atau upah minimal regional ini ditetapkan pemerintah dengan memperhatikan beberapa pertimbangan di daerah tersebut. kadang kala, besaran dan kenaikan UMR ini menjadi polemik di masyarakat. Meskipun demikian, penentuan UMR ini sangat penting agar pemberian upah terkontrol.

Pengertian Gaji UMR Majalengka

Sistem pemberian upah yang dilaksanakan saat ini, bukanlah sistem yang menganut prinsip tunggal. Artinya adalah pada setiap provinsi maupun kabupaten memiliki hak untuk mengatur pengelolaan rumah tangganya masing-masing, termasuk penetapan upah minimum.

Dengan adanya hak bagi masing-masing daerah dalam penetapan upah minimum tersebut, maka besaran upah yang ada akan berbeda-beda untuk tiap daerah. Penetapan upah ini dapat disesuaikan dan diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi seluruh pekerja dan masyarakat sekitarnya.

Definisi dari upah minimum sendiri merupakan sebuah standar terendah dari nominal upah, dimana nominal tersebut wajib dijadikan pedoman bagi semua pengusaha. Khususnya adalah pedoman tentang pembayaran upah bagi para pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan.

Apakah tujuan pemberian upah minimum ini? Pemerintah menetapkan pemberian upah minimum tersebut semata-mata untuk menciptakan sebuah sistem pengupahan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi para pekerja dan keluarganya.

Penjelasan tentang UMR ini telah tertuang dalam Permenaker No 01 tahun 1999. Selain itu juga bisa Anda temukan pada UU Cipta Kerja yang dikeluarkan tahun 2021 tentang upah minimum. Upah minimum regional tersebut, dapat dibedakan sebagai berikut:

• Upah minimum regional untuk tingkat 1 (UMR Tk 1) adalah UMR yang diberlakukan pada perusahaan yang berada di wilayah suatu provinsi.
• Upah minimum regional untuk tingkat 2 (UMR Tk 2) merupakan besaran upah minimum yang berlaku di daerah kota atau kabupaten. Atau bisa juga berlaku bagi suatu wilayah pembangunan ekonomi daerah, termasuk wilayah yang memiliki kekhususan tertentu.

Potensi dan Geografis Majalengka

Majalengka memiliki potensi yang cukup bagus untuk dikembangkan oleh Pemerintah setempat. Yang paling dominan dari wilayah ini adalah sektor pertanian dan juga perkebunan. Bahkan dapat dikatakan bahwa pertanian menjadi urat nadi dalam roda perekonomian Majalengka.

Selain itu, juga terdapat berbagai jenis usaha dalam skala besar, menengah, maupun skala kecil yang mulai berkembang di Majalengka. Semua bidang usaha tersebut menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitarnya.

Kabupaten Majalengka ini masuk dalam wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah yang dimiliki mencapai 1.204,24 km², yang didalamnya dihuni oleh 1.305.476 jiwa penduduk. Data tersebut berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2017.

Dengan melihat luas wilayahnya, Majalengka termasuk daerah yang cukup padat. Dalam roda pemerintahannya, Majalengka dibagi menjadi 26 kecamatan, 13 kelurahan, dan juga 330 desa. Tingkat perkembangan ekonominya cukup merata hampir di semua kecamatan yang ada.

Penetapan Gaji UMR Majalengka

Pada tahun 2022 ini, gubernur menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat sebesar Rp1.841.487. Nominal ini mengalami kenaikan Rp31.135 dibandingkan UMP pada tahun 2021. Penetapan UMP ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dengan nomor 561/Kep,717-Kesra/2021.

Berapa gaji UMR Majalengka? Besaran upah minimal yang ditetapkan adalah Rp2.027.619 untuk tahun 2022. Terdapat kenaikan sebesar Rp18.619 dari upah minimum pada tahun 2021 yang mencapai Rp2.009.000.

Adapun besaran UMP yang ditetapkan untuk daerah di Jawa Barat lainnya adalah berikut ini:

UMR Kota di Provinsi Jawa Barat

Besaran nominal upah minimum pada masing-masing kabupaten/kota, memang terdapat perbedaan. Hal tersebut disesuaikan dengan pendapatan setiap kabupaten, dan juga tingkat ekonomi yang ada. Dengan peningkatan perekonomian yang tinggi, akan memunculkan standar hidup layak yang tinggi pula.

Hal tersebut akan berpengaruh pada penghitungan besaran upah minimum dalam kabupaten/kota tersebut. Semakin tinggi standar hidup layak, maka akan semakin tinggi pula upah minimumnya. Tujuannya adalah agar para pegawai bisa mendapatkan kehidupan yang layak bersama dengan keluarga.

UMP atau Upah Minimum Provinsi menjadi dasar dalam penghitungan UMK atau Upah minimal Kabupaten. Pelaku usaha ataupun perusahaan boleh menggunakan kebijakan berdasarkan UMP atau menggunakan UMK. Perkembangan gaji UMR Majalengka dari beberapa tahun adalah sebagai berikut:

Baca juga: Gaji UMR Palembang

Perbedaan Gaji UMP dan UMK

Dalam sistem penggajian yang dilakukan, terdapat dua istilah yang sering digunakan, yaitu UMP dan UMK. Pengertian dari UMP adalah upah minimum provinsi. Sedangkan gaji UMK Majalengka merupakan upah minimum kabupaten. Apa perbedaan keduanya?

1. Berdasarkan Permenaker

Pada Permenaker nomor 226 tahun 2000 disebutkan bahwa, UMR atau upah minimum regional terdiri dari dua tingkat. Pada tingkat 1 atau regional dikenal dengan nama UMR, yang telah berubah menjadi UMP atau upah minimum provinsi.

Sedangkan UMR pada tingkat 2 atau kabupaten, telah berubah namanya menjadi UMK atau upah minimal kabupaten. Sesuai dengan namanya, penetapan tersebut berlaku sesuai dengan wilayah masing-masing.

2. Berdasarkan Penetapan Gaji

Besaran UMP ditetapkan oleh seorang Gubernur. Sedangkan untuk penetapan UMK, gubernur akan memutuskan dengan mendapatkan referensi dari Dewan DPD pada masing-masing provinsi, hingga tingkat kabupaten atau kota.

3. Ketentuan Gaji UMR dan UMK

Pemerintah telah mengatur sistem pengupahan karyawan yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2013 dan diperbaiki pada tahun 2015. Regulasi tersebut terkait dengan pemberian gaji, apakah sesuai dengan perusahaan atau mengikuti regulasi UMP dan UMK.

4. Sistem Pembayaran Gaji UMR dan UMK

Untuk pegawai yang telah terikat kontrak, pada umumnya mendapatkan UMR. Sistem kerja yang digunakan biasanya hanya 5 hari kerja. Sedangkan untuk pekerja lepas atau borongan, akan menggunakan UMK dengan sistem kerja 6 hari dalam satu minggu.

Variasi besaran nominal upah minimum merupakan hal yang sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah. Hingga saat ini gaji UMR Majalengka masih cukup tinggi di Jawa Barat. Perekonomian yang semakin membaik, akan meningkatkan UMR berdasarkan kebijakan pemerintah.

Palembang adalah salah satu kota yang menjadi rujukan bagi para perantau dalam mencari pekerjaan. Hal ini tidak mengherankan karena jumlah UMR di kota tersebut cukup besar dibandingkan kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Lalu, berapa UMR Palembang di tahun 2022?

Pastinya, para pekerja perlu memperhatikan tingkat UMR di kota ini karena setiap daerah mempunyai jumlah UMR yang berbeda-beda. Selain tingkat UMR, pekerja juga perlu memperhatikan bidang pekerjaan yang dipilih beserta jabatan yang diambil agar memperoleh hak yang sesuai.

Apa yang Dimaksud UMR?

1. Pengertian

UMR atau Upah Minimum Regional merupakan sebuah standar upah yang diterima oleh karyawan atau pegawai di suatu badan usaha pada tingkat kota atau kabupaten.

Penetapannya itu sendiri dilakukan oleh gubernur walaupun permulaannya diusulkan oleh bupati atau walikota yang menggunakan UMP untuk pedomannya.

Upah minimum itu sendiri terdiri dari upah pokok bulanan beserta tunjangan tetap, seperti asuransi, uang makan, transportasi, kesehatan, dan lain-lain. Namun, perlu diketahui bahwa sebutan UMR sudah diganti dengan UMP dan UMK. Keputusan ini telah diatur secara resmi dan berlaku dalam pemerintahan.

2. Hal yang Perlu Diperhatikan Pekerja

Walaupun sudah diganti, pada kenyataannya masyarakat masih menggunakan sebutan UMR untuk menyatakan tentang standar upah minimum. Oleh karena itu, bisa dibilang bahwa istilah UMR hanya digunakan untuk komunikasi sehari-hari.

Bagi pegawai atau karyawan yang tidak memperoleh upah yang sesuai ketentuan pemerintah, maka bisa mengajukan gugatan melalui jalur hukum untuk memperoleh keadilan. Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, inilah poin-poin penting yang perlu diperhatikan oleh karyawan.

• Karyawan dapat mengajukan muktamat bipartit dengan pengelola perusahaan agar mendapatkan hasil yang terbaik untuk kedua pihak.
• Usai melewati batas waktu 30 hari dan belum ada kesepakatan antara karyawan dan perusahaan, maka perlu dilakukan perundingan tripartit. Perundingan ini dilakukan oleh tiga golongan, yakni karyawan, pihak perusahaan, dan dinas ketenagakerjaan.
• Setelah perundingan tripartit dilakukan, namun belum juga ditemukan kesepakatan, maka karyawan dapat menempuh jalur pengadilan.
• Salah satu pihak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial atau jalur hukum formal jika dilakukan melalui sidang pengadilan.

Dasar Hukum Kenaikan UMR Palembang

UMR Palembang Tahun 2022 telah ditetapkan secara resmi pada tanggal 19 November 2021. Mengacu pada keputusan Gubernur Sumatra Selatan No. 746/KPTS/Disnaketrans/2021, UMR Kota Palembang mengalami kenaikan, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar.

UMR Kota Palembang berlaku secara resmi mulai tanggal 1 Januari 2022. Besaran UMR tersebut naik sebesar Rp19.400 atau 0,53 persen dari UMR tahun lalu yang berjumlah Rp3.270.093,78.

Oleh karena itu, kenaikan UMR ini menjadikan UMR di Palembang berubah menjadi Rp3.289.409 pada tahun 2022.

Dari sekian daerah yang berada dalam naungan Sumatera Selatan, hanya Palembang yang mengalami kenaikan UMR.

Kenaikan UMR di Palembang pada tahun ini memang tidak meroket drastis. Namun, keputusan tersebut sudah diputuskan sesuai dengan formula baru.

Pada tahun-tahun sebelumnya, UMR Palembang diresmikan dengan berpedoman pada KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Namun, usai ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, maka pemerintah mulai menerapkan formula baru untuk mengelola besaran upah.

Formulasi kenaikan UMR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam formula tersebut, tiap daerah perlu mendalami kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang ada di wilayahnya.

Maksud dari kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yakni mencakup median upah, variabel paritas daya beli, dan tingkat penyerapan tenaga kerja.

Gaji UMR Palembang 6 Tahun Terakhir

Ketetapan mengenai UMR Palembang 2022 memicu banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, besaran UMR tersebut tidak sampai menyentuh angka Rp20.000. Jumlah tersebut tentu sangat sedikit dan tidak jauh berbeda dengan jumlah UMR tahun yang sebelumnya.

Namun, jika ditelisik ke tahun-tahun sebelumnya, UMR di Palembang selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Apalagi jika dibanding dengan kota lain di di Sumatera Selatan tentu jumlah UMR kota Palembang adalah yang tertinggi.

Agar semakin paham tentang perkembangan jumlah UMR di Palembang, inilah kolom yang bisa disimak:

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa UMR Kota Palembang terus mengalami peningkatan, sekalipun pada masa pandemi Covid-19. Meskipun tidak naik dalam jumlah yang besar, namun keputusan tersebut patut disyukuri. Mengingat, tidak semua daerah mengalami peningkatan UMR.

Kenaikan kadar nilai UMR tertinggi terjadi pada tahun 2016 karena melambung hingga 11,7% dari UMR tahun 2015. Sedangkan kadar kenaikan terendah sepanjang masa terjadi pada tahun 2022, yang mana kadar kenaikan tersebut tidak menyentuh angka 1%.

Alhasil, UMR Kota Palembang hanya naik sebesar Rp19.000. Penetapan ini tentu mengacu kepada berbagai aspek penting yang telah dipikirkan secara matang oleh gubernur beserta pejabat terkait.

Meskipun sempat menuai protes, masyarakat berharap agar jumlah UMR dapat meningkat pada tahun yang berikutnya.

Baca juga: Gaji UMR Batam

Gaji UMR Palembang dan Daerah Lain di Sumatra Selatan

Herman Deru selaku Gubernur Sumatra Selatan telah mengesahkan nilai UMP (Upah Minimum Provinsi), yakni sebesar Rp Rp3.144.446. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 berdasarkan SK Gubernur Sumsel No.746/kpts/Disnakertrans/2021 tanggal 18 November terkait UMP 2022.

Dengan adanya pengesahan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tidak ada peningkatan upah jika dibanding dengan tahun lalu. Sebab, nilai UMP tersebut sama saja dengan tahun 2021. Hal ini karena dalam penyusunan UMP tersebut mengacu pada UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Setelah ada UU Cipta Kerja, maka penentuan UMP tidak perlu lagi menggunakan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) sebagai pertimbangannya.

Namun, bisa disesuaikan dengan kondisi ekonomi maupun ketenagakerjaan. Adapun besaran UMR di Palembang di tingkat kabupaten dan kota yakni sebagai berikut:

Nilai UMR Palembang menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan nilai UMR di kota lainnya dalam satu provinsi Sumatra Selatan. Meskipun hanya naik Rp19.000, namun hal tersebut patut disyukuri dan dibanggakan oleh masyarakat Palembang karena jumlah tersebut tergolong meningkat.