Gaji UMR (Upah Minimum Regional) di Banjarmasin menjadi topik penting bagi hampir semua pekerja dan pemberi kerja di kota ini. Karena Banjarmasin merupakan pusat ekonomi di Kalimantan Selatan, besaran upah minimum di kota ini sangat berpengaruh terhadap pengeluaran hidup, stabilitas pekerjaan, dan daya saing perusahaan lokal.
Memahami nilai UMR yang berlaku, bagaimana dasar hukumnya, serta implikasinya sangat penting baik bagi karyawan baru maupun lama, juga bagi pemilik usaha yang ingin memastikan pembayaran upah sesuai regulasi. Artikel ini menyajikan informasi lengkap, mulai dari definisi, faktor penentu, hingga cara mengecek dan menindak pelanggaran UMR di Banjarmasin.
Pengertian dan Dasar Hukum UMR
Upah Minimum Regional (UMR) adalah istilah lama untuk upah minimum yang ditetapkan di tingkat kota atau kabupaten. Saat ini, istilah resmi yang digunakan adalah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk wilayah kabupaten atau kota, dan UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk skala provinsi.
Penetapan UMK/UMP berdasarkan beberapa landasan hukum penting:
- Peraturan Pemerintah yang mengatur pengupahan dan menjaga agar pekerja menerima upah minimum yang layak.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait penghitungan upah minimum, termasuk formula perhitungan inflasi dan kebutuhan hidup layak.
- Keputusan Gubernur setempat yang menetapkan nilai minimum upah di kota/kabupaten, melalui Dewan Pengupahan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Profil Daerah
Kota Banjarmasin adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan salah satu pusat ekonomi dan perdagangan di provinsi tersebut. Karakter ekonomi kota ini sangat dinamis, dengan kombinasi sektor perdagangan, jasa, manufaktur, dan UMKM yang kuat. Karena tingkat urbanisasi dan kebutuhan hidup di Banjarmasin relatif tinggi, kebijakan upah minimum menjadi sangat relevan bagi kesejahteraan pekerja dan daya saing bisnis.
Besaran Gaji UMR Terbaru
Berikut adalah tabel besaran UMR / UMK Banjarmasin terbaru:
| Tahun | Besaran UMR / UMK Banjarmasin |
|---|---|
| 2025 | Rp 3.599.182,13 |
| Sektoral (UMSK) 2025 | Contoh: sektor perbankan: Rp 3.609.682,13; sektor perhotelan: Rp 3.603.182,13; sektor perkayuan: Rp 3.601.682,13 |
Faktor Penentu Kenaikan
Beberapa faktor utama yang menyebabkan kenaikan UMR / UMK di Banjarmasin adalah:
- Inflasi: Biaya hidup yang meningkat mendorong kebutuhan upah minimum lebih tinggi.
- Pertumbuhan ekonomi lokal: Kinerja ekonomi kota dan provinsi memberi ruang bagi perusahaan membayar upah yang lebih besar.
- Kebutuhan Hidup Layak (KHL): Indeks KHL dipakai agar upah minimum mencerminkan biaya kebutuhan dasar pekerja.
- Negosiasi Dewan Pengupahan: Melibatkan pemerintah lokal, pengusaha, dan serikat pekerja untuk menetapkan upah bersama.
- Kebijakan pusat: Regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan memengaruhi formula dan batas minimum upah.
Perbandingan dengan Daerah Lain
Perbandingan UMK Banjarmasin dengan beberapa kota/kabupaten lain di Kalimantan Selatan:
| Daerah | UMK / UMR 2025 |
|---|---|
| Kota Banjarmasin | Rp 3.599.182,13 |
| Kabupaten Kotabaru | Rp 3.643.004,00 |
| Kabupaten Tabalong | Rp 3.592.197,46 |
| Kabupaten Tanah Bumbu | Rp 3.500.163,21 |
| UMP Provinsi Kalsel | ± Rp 3.496.150,00 |
Tabel ini menunjukkan bahwa UMK Banjarmasin termasuk di antara yang lebih tinggi di provinsi, meskipun bukan yang tertinggi.
Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan
Pada tenaga kerja:
- Karyawan mendapat jaminan upah minimum lebih layak, mendukung stabilitas hidup dasar.
- Motivasi dan retensi pekerja meningkat karena upah lebih kompetitif.
- Risiko outsourcing atau kontrak jangka pendek bisa muncul jika perusahaan kesulitan menanggung kenaikan upah tanpa peningkatan produktivitas.
Pada perusahaan:
- Biaya operasional meningkat, yang bisa menekan keuntungan terutama pada usaha kecil dan menengah.
- Perusahaan terpaksa meningkatkan efisiensi, memperbaiki proses, atau mengadopsi teknologi agar tetap kompetitif.
- Peningkatan daya beli pekerja bisa berdampak positif, karena konsumsi lokal naik dan mendorong pertumbuhan bisnis.
- Tantangan bagi UKM: margin keuntungan bisa menyempit jika kenaikan gaji tidak diikuti pertumbuhan pendapatan.
Hak dan Kewajiban
Hak Pekerja:
- Menerima upah minimal yang setidaknya sama dengan UMK yang berlaku di Banjarmasin.
- Mendapat struktur dan skala upah, terutama jika sudah bekerja dalam jangka waktu tertentu.
- Melapor apabila upah yang dibayarkan di bawah standar minimum yang ditetapkan.
Kewajiban Perusahaan:
- Membayar pekerja sekurang-kurangnya sesuai dengan UMK Banjarmasin yang berlaku.
- Menyusun struktur dan skala upah bagi karyawan tetap, sebagai dasar kenaikan gaji berdasarkan masa kerja dan kontribusi.
- Tidak menurunkan upah pekerja setelah upah minimum dinaikkan, apalagi apabila sebelumnya pekerja telah dibayar di atas UMK.
Cara Cek & Melapor Pelanggaran
- Cek Penetapan Resmi
- Periksa Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan terkait UMK di situs pemerintah atau arsip peraturan daerah.
- Pantau pengumuman dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Banjarmasin atau Provinsi Kalimantan Selatan.
- Melapor Jika Ada Pelanggaran
- Hubungi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di kota atau provinsi untuk mengajukan pengaduan resmi.
- Ajukan pengaduan secara tertulis melalui email, surat, atau panggilan telepon ke Disnaker.
- Sertakan bukti seperti slip gaji, kontrak kerja, dan catatan upah agar pengaduan bisa ditindaklanjuti.
- Jika diperlukan, libatkan serikat pekerja atau lembaga advokasi ketenagakerjaan untuk memperkuat laporan dan mediasi.
Kesimpulan
UMR Banjarmasin (lebih tepatnya UMK Banjarmasin) untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp 3.599.182,13, dengan beberapa sektor (UMSK) yang memiliki nilai sedikit lebih tinggi tergantung industri. Penetapan upah ini diatur oleh dasar hukum yang kuat dan mempertimbangkan inflasi, KHL, serta hasil negosiasi antar pihak terkait.
Bagi pekerja, besaran upah minimum ini memberikan perlindungan dan kepastian penghasilan. Bagi perusahaan, terutama UKM, tantangannya adalah menyeimbangkan antara kewajiban bayar upah yang adil dan menjaga kelangsungan usaha. Karyawan yang merasa dibayar di bawah upah minimum dapat melapor ke Disnaker setempat dengan bukti yang cukup, dan perusahaan wajib menyusun struktur gaji yang adil dan transparan.
FAQ
1. Apakah UMR dan UMK sama?
Secara istilah, UMR adalah kata lama; saat ini secara resmi digunakan UMK untuk upah minimum tingkat kabupaten/kota dan UMP untuk upah minimum provinsi.
2. Apakah semua pekerja di Banjarmasin wajib dibayar sesuai UMK?
Ya, pengusaha di Banjarmasin umumnya wajib membayar pekerja minimal sesuai UMK kecuali ada pengecualian tertentu seperti untuk usaha mikro atau kesepakatan legal.
3. Apa yang bisa saya lakukan jika pengusaha membayar di bawah UMK?
Anda bisa melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan membawa bukti upah dan kontrak kerja untuk pengaduan resmi.
4. Bisakah UMK diturunkan setelah ditetapkan?
Tidak, setelah UMK ditetapkan oleh keputusan gubernur, perusahaan tidak diperbolehkan menurunkan upah pekerja untuk menyesuaikan dengan kebijakan internal.
5. Bagaimana cara cek UMK Banjarmasin terbaru?
Anda bisa mengecek keputusan resmi melalui situs pemerintah provinsi atau kota, serta menelusuri dokumen Keputusan Gubernur yang berlaku di Dinas Ketenagakerjaan setempat.