Setiap tahunnya, penetapan gaji UMR Paser menjadi topik penting yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja dan pengusaha di wilayah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kenaikan upah minimum bukan hanya menyangkut kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga berpengaruh terhadap daya saing dan biaya operasional perusahaan di daerah tersebut.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Paser kembali menyesuaikan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai gaji UMR Paser terbaru, dasar hukumnya, faktor yang memengaruhi kenaikan, hingga dampaknya bagi pekerja dan pengusaha.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

UMR (Upah Minimum Regional) adalah standar minimum upah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan berdasarkan wilayah tertentu. Saat ini, istilah UMR sudah tidak digunakan secara resmi dan digantikan oleh UMP (Upah Minimum Provinsi) serta UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Dasar hukum penetapan upah minimum diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025

Profil Daerah Kabupaten Paser

Kabupaten Paser terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur dengan ibu kota Tanah Grogot. Wilayah ini memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Pertumbuhan ekonomi Paser cukup stabil dengan dukungan infrastruktur dan kedekatannya dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang berpotensi meningkatkan investasi dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan.

Besaran Gaji UMR Paser Terbaru 2025

Berikut tabel besaran Gaji UMR Kabupaten Paser tahun 2025 berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Timur:

Tahun	UMR/UMK Paser	Kenaikan (%)	Dasar Penetapan
2023	Rp3.253.654	–	SK Gubernur Kaltim 2022
2024	Rp3.332.899	2,4%	SK Gubernur Kaltim 2023
2025	Rp3.421.000 (perkiraan)	2,6%	Rencana penetapan 2025

(Catatan: angka 2025 bersifat estimasi berdasarkan tren kenaikan rata-rata tahunan di Kalimantan Timur.)

Faktor Penentu Kenaikan UMR Paser

Penetapan gaji UMR Paser setiap tahun memperhitungkan beberapa faktor penting, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah
2. Kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat Paser
3. Produktivitas dan daya saing tenaga kerja
4. Kondisi sektor usaha dan kemampuan perusahaan
5. Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten dan serikat pekerja

Perbandingan Gaji UMR Paser dengan Daerah Lain

Daerah	UMR/UMK 2025 (Perkiraan)	Keterangan
Kota Balikpapan	Rp3.600.000	Tertinggi di Kaltim
Kota Samarinda	Rp3.550.000	Pusat ekonomi provinsi
Kabupaten Kutai Kartanegara	Rp3.480.000	Daerah industri dan migas
Kabupaten Paser	Rp3.421.000	Stabil, dekat IKN
Kabupaten Berau	Rp3.400.000	Sektor pariwisata dan tambang

Dari tabel di atas terlihat bahwa UMR Paser 2025 berada di tingkat menengah dalam skala Provinsi Kalimantan Timur, mencerminkan keseimbangan antara biaya hidup dan daya dukung ekonomi daerah.

Dampak terhadap Tenaga Kerja dan Perusahaan

Bagi tenaga kerja, kenaikan UMR berarti peningkatan daya beli dan kesejahteraan. Dengan kenaikan ini, pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik serta memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi.

Bagi perusahaan, kenaikan upah dapat menjadi tantangan dalam hal efisiensi biaya produksi. Namun di sisi lain, peningkatan upah dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan, yang berdampak positif bagi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Hak dan Kewajiban Pekerja serta Perusahaan

Hak pekerja:

• Mendapatkan upah sesuai atau di atas UMR yang berlaku
• Menerima fasilitas dan tunjangan sesuai peraturan
• Bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat

Kewajiban pekerja:

• Melaksanakan tugas sesuai perjanjian kerja
• Menjaga disiplin dan produktivitas
• Mematuhi tata tertib perusahaan

Kewajiban perusahaan:

• Membayar gaji tepat waktu dan sesuai UMR
• Memberikan jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan)
• Menyediakan lingkungan kerja yang aman

Cara Cek & Melapor Pelanggaran Upah Minimum

Pekerja dapat mengecek informasi resmi UMR Paser 2025 melalui:

1. Website resmi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur
2. Kantor Disnaker Kabupaten Paser
3. Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim yang dipublikasikan setiap tahun

Jika ditemukan pelanggaran seperti pembayaran gaji di bawah UMR, pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Paser atau melalui kanal pengaduan online Kemnaker di https://kemnaker.go.id.

Kesimpulan

Gaji UMR Paser 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja di tengah dinamika ekonomi daerah. Dengan kenaikan yang moderat, diharapkan keseimbangan antara kepentingan tenaga kerja dan kemampuan dunia usaha dapat terjaga. Para pekerja dan perusahaan perlu memahami hak dan kewajiban masing-masing agar tercipta hubungan industrial yang harmonis di Kabupaten Paser.

FAQ

1. Berapa gaji UMR Paser tahun 2025?
Perkiraan gaji UMR Kabupaten Paser tahun 2025 adalah sekitar Rp3.421.000 per bulan.

2. Siapa yang menetapkan UMR Paser?
UMR atau UMK Paser ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan pemerintah kabupaten.

3. Apakah perusahaan boleh membayar di bawah UMR?
Tidak boleh. Pembayaran upah di bawah UMR melanggar peraturan dan dapat dikenakan sanksi sesuai UU Ketenagakerjaan.

4. Bagaimana cara melapor jika upah saya di bawah UMR?
Pekerja dapat melapor ke Disnaker Kabupaten Paser atau melalui website resmi Kemnaker untuk pengaduan online.

5. Kapan UMR Paser biasanya diumumkan?
UMR Paser biasanya diumumkan setiap akhir tahun, sekitar bulan November–Desember, dan mulai berlaku 1 Januari tahun berikutnya.

Setiap tahun, informasi mengenai gaji UMR Pasaman Barat selalu menjadi perhatian utama bagi para pekerja dan perusahaan. Penetapan UMR atau Upah Minimum Regional bertujuan untuk memastikan kesejahteraan tenaga kerja serta menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Pasaman Barat memiliki dinamika ekonomi yang terus berkembang, terutama di sektor perkebunan, pertanian, dan industri pengolahan. Oleh karena itu, penting bagi pekerja dan pelaku usaha untuk mengetahui berapa besaran UMR terbaru, dasar hukumnya, serta bagaimana dampaknya terhadap kondisi ekonomi di daerah ini.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

UMR atau Upah Minimum Regional adalah standar minimum yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan pembayaran upah kepada pekerja. Istilah UMR saat ini telah diganti menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan UMR dilakukan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan dan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuannya adalah untuk melindungi hak dasar pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak.

Profil Daerah Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Barat yang terbentuk pada tahun 2003. Ibu kotanya adalah Simpang Empat, dan wilayah ini dikenal sebagai daerah agraris dengan potensi besar di sektor perkebunan kelapa sawit, karet, dan pertanian pangan.

Selain sektor pertanian, Pasaman Barat juga mulai mengembangkan industri kecil dan menengah serta perdagangan lokal. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadikan daerah ini sebagai salah satu kontributor penting dalam perekonomian provinsi.

Besaran Gaji UMR Pasaman Barat Terbaru 2025

Berikut ini adalah informasi UMR Pasaman Barat tahun 2025 yang berlaku bagi seluruh perusahaan dan pekerja di wilayah tersebut:

Tahun	Besaran UMR Pasaman Barat	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
2023	Rp2.539.426	–
2024	Rp2.625.861	+3,4%
2025	Rp2.710.567	+3,2%

Kenaikan ini disesuaikan dengan laju inflasi provinsi dan pertumbuhan ekonomi nasional, sebagaimana diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021.

Faktor Penentu Kenaikan UMR

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi penetapan gaji UMR Pasaman Barat antara lain:

1. Tingkat Inflasi: Semakin tinggi inflasi, semakin besar kebutuhan hidup, sehingga UMR cenderung naik.
2. Pertumbuhan Ekonomi: Kenaikan PDB daerah menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan upah minimum.
3. Produktivitas Tenaga Kerja: Daerah dengan produktivitas tinggi cenderung memiliki upah minimum yang lebih baik.
4. Kemampuan Dunia Usaha: Kondisi keuangan perusahaan juga menjadi pertimbangan agar kebijakan upah tidak memberatkan pelaku usaha.
5. Kebutuhan Hidup Layak (KHL): Survei KHL menjadi dasar dalam menentukan besaran nominal UMR setiap tahunnya.

Perbandingan dengan Daerah Lain di Sumatera Barat

Daerah/Kota	UMR 2025 (Rp)	Selisih dengan Pasaman Barat
Kota Padang	2.812.000	+101.433
Kabupaten Agam	2.690.000	-20.567
Kabupaten Pasaman	2.675.000	-35.567
Kabupaten Lima Puluh Kota	2.700.000	-10.567
Kabupaten Pasaman Barat	2.710.567	–

Dari tabel di atas, terlihat bahwa UMR Pasaman Barat berada pada kisaran menengah di antara daerah lain di Sumatera Barat.

Dampak terhadap Tenaga Kerja dan Perusahaan

Kenaikan gaji UMR Pasaman Barat memiliki dua sisi dampak yang berbeda. Bagi pekerja, kenaikan ini meningkatkan kesejahteraan dan daya beli. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup lebih baik serta termotivasi untuk meningkatkan produktivitas.

Sementara bagi perusahaan, kenaikan UMR bisa meningkatkan beban biaya operasional, terutama bagi sektor usaha kecil dan menengah. Namun demikian, dengan manajemen keuangan yang efisien, kebijakan ini dapat mendorong terciptanya hubungan industrial yang lebih harmonis.

Hak dan Kewajiban Pekerja dan Perusahaan

Hak pekerja:

• Mendapatkan upah minimal sesuai ketentuan UMR.
• Memperoleh tunjangan dan fasilitas sesuai perjanjian kerja.
• Bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Kewajiban pekerja:

• Menjalankan pekerjaan sesuai kesepakatan kerja.
• Menjaga produktivitas dan kedisiplinan kerja.
• Mematuhi peraturan perusahaan.

Kewajiban perusahaan:

• Membayar gaji sesuai UMR dan tepat waktu.
• Memberikan jaminan sosial tenaga kerja (BPJS).
• Menyediakan lingkungan kerja yang layak dan aman.

Cara Cek dan Melapor Pelanggaran UMR

Pekerja yang menerima gaji di bawah UMR berhak melapor ke instansi terkait. Berikut langkah-langkahnya:

1. Periksa Slip Gaji: Pastikan nominal gaji sesuai dengan ketentuan UMR.
2. Konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker): Bisa dilakukan di tingkat kabupaten atau provinsi.
3. Laporkan Pelanggaran: Pekerja dapat membuat laporan resmi ke Disnaker Pasaman Barat atau melalui portal pengaduan.kemnaker.go.id.
4. Proses Mediasi: Disnaker akan memediasi antara pekerja dan perusahaan hingga tercapai kesepakatan sesuai hukum.

Kesimpulan

Gaji UMR Pasaman Barat tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.710.567, mengalami kenaikan sekitar 3,2% dari tahun sebelumnya. Penetapan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja sekaligus menyeimbangkan kemampuan dunia usaha.

Bagi para pekerja, penting untuk memahami hak dan kewajiban terkait pengupahan, serta mengetahui cara melapor jika terjadi pelanggaran. Dengan pemahaman yang baik, kesejahteraan dan produktivitas dapat tumbuh bersama di Pasaman Barat.

FAQ tentang Gaji UMR Pasaman Barat

1. Berapa gaji UMR Pasaman Barat tahun 2025?
Gaji UMR Pasaman Barat tahun 2025 adalah Rp2.710.567 per bulan.

2. Siapa yang menetapkan UMR Pasaman Barat?
UMR ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan.

3. Apakah perusahaan wajib membayar sesuai UMR?
Ya. Semua perusahaan wajib membayar upah minimal sesuai UMR yang berlaku, kecuali memiliki izin penangguhan resmi.

4. Bagaimana jika pekerja dibayar di bawah UMR?
Pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja atau melalui portal pengaduan online Kemnaker.

5. Kapan UMR biasanya diumumkan?
Penetapan UMR biasanya dilakukan setiap akhir tahun, dan mulai berlaku pada 1 Januari tahun berikutnya.