Setiap tahunnya, pemerintah menetapkan besaran Upah Minimum yang menjadi tolok ukur pembayaran gaji paling rendah bagi pekerja di suatu daerah. Khususnya di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, penetapan ini sangat penting karena berkaitan erat dengan kesejahteraan tenaga kerja dan daya saing dunia usaha di daerah.
Pada artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang gaji UMR (istilah yang masih sering digunakan masyarakat) di Kabupaten Sanggau: mulai dari pengertian dan dasar hukumnya, profil daerah, tabel besaran terbaru, faktor penentu kenaikan, perbandingan dengan daerah lain, hingga dampak dan hak‑kewajiban yang melekat. Informasi ini penting bagi pekerja, pengusaha, maupun siapa saja yang berkepentingan memahami kondisi ketenagakerjaan di Sanggau.
Pengertian dan Dasar Hukum UMR
Istilah UMR (Upah Minimum Regional) kini telah banyak digantikan oleh istilah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) sesuai regulasi pemerintah. Secara umum, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja untuk suatu wilayah.
Dasar hukum yang mengatur antara lain:
- Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (dan perubahan‑perubahannya) yang mengatur hak pekerja termasuk upah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 36/2021.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 menjadi basis kenaikan upah minimum 2025.
Penetapan UMK pada suatu kabupaten dilakukan melalui keputusan Gubernur berdasarkan usulan Dewan Pengupahan daerah dan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan setempat.
Profil Daerah
Kabupaten Sanggau berada di Provinsi Kalimantan Barat, berbatasan dengan Malaysia di bagian utara, wilayah pedalaman dengan aktivitas ekonomi yang didominasi sektor pertanian, perkebunan serta manufaktur.
Karena struktur ekonominya yang khas (kegiatan agraris dan sumber daya alam), maka kebijakan upah minimum menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Besaran Gaji UMR Terbaru dalam Tabel
Berikut adalah tabel besaran upah minimum di Kabupaten Sanggau untuk tahun 2025 (UMK–Upah Minimum Kabupaten).
| Tahun | Besaran UMK Sanggau |
|---|---|
| 2024 | Rp 2.789.563 (bulan) |
| 2025 | Rp 2.970.885 (bulan) |
Catatan: Besaran ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih dapat memperoleh upah yang lebih tinggi berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan.
Faktor Penentu Kenaikan
Beberapa faktor yang menentukan kenaikan upah minimum di Sanggau antara lain:
- Pertumbuhan ekonomi daerah – apabila ekonomi tumbuh baik, pengusaha mampu membayar upah lebih tinggi.
- Inflasi dan biaya hidup – kenaikan harga barang dan jasa mendorong tuntutan kenaikan upah minimum agar daya beli pekerja tetap terjaga.
- Kondisi ketenagakerjaan – misalnya tingkat pengangguran, produktivitas kerja, dan karakteristik industri di wilayah tersebut.
- Negosiasi di Dewan Pengupahan Daerah – representasi pekerja, pengusaha dan pemerintah lokal melakukan musyawarah untuk usulan UMK.
- Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi – seperti Permenaker No. 16/2024 yang menetapkan formula kenaikan upah minimum.
Perbandingan dengan Daerah Lain (dalam tabel)
Untuk memberi gambaran posisi Sanggau, berikut perbandingan dengan beberapa kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat tahun 2025.
| Daerah (Kalimantan Barat) | Besaran UMK/UMK 2025 |
|---|---|
| Kabupaten Sanggau | Rp 2.970.885 |
| Kabupaten Ketapang | Rp 3.396.267 |
| Kota Pontianak | Rp 3.024.820 |
| Kabupaten Sekadau | Rp 2.878.286 |
Dari tabel terlihat bahwa UMK Sanggau berada di bawah beberapa kabupaten/kota yang memiliki nilai lebih tinggi. Hal ini mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi dan biaya hidup antardaerah.
Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan
Bagi tenaga kerja, kenaikan upah minimum berarti potensi peningkatan pendapatan dan daya beli, yang bisa meningkatkan motivasi dan kesejahteraan. Namun jika upah masih di bawah kebutuhan hidup layak, tantangan tetap ada.
Bagi perusahaan, kenaikan upah minimum menjadi beban tambahan, terutama bagi usaha yang padat tenaga kerja atau memiliki margin tipis. Perusahaan perlu mengatur produktivitas, efisiensi serta mungkin menyesuaikan struktur biaya agar tetap kompetitif. Jika beban tenaga kerja terlalu tinggi, bisa berdampak pada pengurangan tenaga kerja atau pengalihan ke otomatisasi.
Secara makro, upah minimum yang sesuai bisa mendorong konsumsi lokal dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun bila terlalu tinggi tanpa peningkatan produktivitas, bisa justru merugikan dunia usaha.
Hak dan Kewajiban
Hak pekerja termasuk: mendapatkan upah minimum sesuai ketentuan; menerima informasi tentang struktur dan skala upah apabila perusahaan memiliki masa kerja lebih dari satu tahun; dan dilindungi dari pemotongan upah di bawah minimum.
Kewajiban pekerja antara lain: melaksanakan tugas sesuai kontrak kerja dan peraturan perusahaan; menaati standar kinerja agar layak memperoleh upah sesuai.
Kewajiban pengusaha adalah membayar upah paling sedikit sesuai UMK yang ditetapkan, tidak menurunkan upah yang sudah lebih tinggi dari minimum; menyusun struktur dan skala upah bila wajib; dan melaporkan ke instansi ketenagakerjaan jika terjadi perubahan.
Cara Cek & Melapor Pelanggaran
- Cek besaran UMK – Tenaga kerja dapat mengecek SK Gubernur atau pengumuman resmi dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi/ Kabupaten. Misalnya UMK Sanggau 2025 termuat dalam SK Gubernur Kalbar.
- Bandingkan dengan gaji Anda – Pastikan pengusaha Anda membayar minimal sesuai UMK jika masa kerja kurang dari satu tahun.
- Melapor pelanggaran – Jika pengusaha membayar di bawah UMK, pekerja dapat melapor ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau atau ke instansi provinsi, serikat pekerja atau lembaga pengaduan ketenagakerjaan. Dokumen seperti slip gaji, kontrak kerja, bukti potongan bisa dijadikan bukti.
- Mediasi atau advokasi – Dalam banyak kasus, masalah upah dapat diselesaikan melalui mediasi oleh Dewan Pengupahan atau melalui pengadilan hubungan industrial.
Kesimpulan
Penetapan gaji minimum atau UMK di Kabupaten Sanggau untuk tahun 2025 sebesar Rp 2.970.885 menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun, nilai tersebut tetap berada di bawah beberapa kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat. Untuk pekerja, hal ini membawa harapan kesejahteraan yang lebih baik. Bagi perusahaan, peningkatan ini menuntut penyesuaian agar tetap berjalan secara efisien dan produktif. Penting juga bagi semua pihak untuk memahami hak dan kewajiban serta mekanisme pengaduan apabila ada pelanggaran. Dengan demikian, kebijakan upah minimum dapat berjalan seimbang antara kesejahteraan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha.
FAQ
Q1: Apakah UMK Kabupaten Sanggau berlaku untuk semua pekerja?
A: UMK menetapkan upah minimum bulanan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan‑bersangkutan. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan harus menerapkan struktur dan skala upah yang mungkin lebih tinggi.
Q2: Kapan UMK Sanggau 2025 mulai diberlakukan?
A: UMK 2025 mulai berlaku pada 1 Januari 2025 sebagaimana regulasi yang mengatur upah minimum tahun tersebut.
Q3: Apakah pengusaha boleh membayar di bawah UMK?
A: Tidak. Pengusaha wajib membayar minimal sesuai UMK jika masa kerja pekerja kurang dari satu tahun, kecuali jika peraturan khusus memperbolehkan (misalnya usaha mikro/kecil dengan ketentuan berbeda).
Q4: Bagaimana jika pengusaha sudah membayar lebih tinggi dari UMK?
A: Itu diizinkan. Namun pengusaha tidak boleh menurunkan upah di bawah yang sudah dibayarkan atau di bawah UMK yang berlaku.
Q5: Bagaimana cara mengetahui jika upah kita sudah sesuai UMK?
A: Anda dapat memeriksa SK Gubernur atau pengumuman resmi Dinas Tenaga Kerja terkait besaran UMK, kemudian membandingkannya dengan gaji bulanan Anda. Jika di bawah, Anda dapat melapor ke instansi ketenagakerjaan.
