Gaji UMR Sukabumi menjadi topik penting bagi pekerja maupun pengusaha di wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi. Upah minimum ini menentukan standar dasar pengupahan agar pekerja bisa mendapatkan penghasilan layak sesuai pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup di Sukabumi.

Dengan meningkatnya biaya hidup dan inflasi, pembaruan UMR (sekarang lebih tepat disebut UMK untuk kabupaten/kota) sangat krusial agar perlindungan pekerja tetap terjaga. Artikel ini merinci pengertian, dasar hukum, hingga dampak kenaikan UMR Sukabumi agar kamu lebih paham hak dan kewajiban di dunia kerja lokal.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

UMR (Upah Minimum Regional) adalah upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Meski istilah “UMR” secara historis populer, saat ini regulasi mengacu pada UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Dasar hukum penetapan upah minimum termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan menteri tenaga kerja. Misalnya, untuk tahun 2025, kenaikan upah minimum Sukabumi mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2024. Keputusan Gubernur Jawa Barat juga digunakan sebagai landasan resmi penetapan UMK Sukabumi.

Profil Daerah Sukabumi

Sukabumi terbagi menjadi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi, yang masing-masing memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan berbeda. Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah yang luas dengan konsentrasi industri pertanian dan manufaktur skala kecil hingga menengah, sementara Kota Sukabumi cenderung lebih urban dan padat penduduk.

Dalam statistik ketenagakerjaan, BPS Sukabumi menunjukkan tren pencari kerja dan upah minimum yang berkembang seiring kenaikan upah minimum regional. Karena itu, kebijakan upah minimum di Sukabumi harus memperhitungkan kondisi lokal agar seimbang antara perlindungan pekerja dan daya saing perusahaan.

Besaran Gaji UMR Terbaru

Berikut tabel perkembangan UMR / UMK Sukabumi dari beberapa tahun terakhir hingga 2025:

Tahun	UMR / UMK Sukabumi (Kabupaten)
2021	Rp 3.125.444
2022	Rp 3.125.444
2023	Rp 3.351.883
2024	Rp 3.384.491
2025	Rp 3.604.483

Selain Kabupaten, Kota Sukabumi juga memiliki upah minimum tersendiri. Untuk tahun 2024, UMR Kota Sukabumi ditetapkan sekitar Rp 2.834.399. Untuk tahun 2025, UMR Kota Sukabumi naik menjadi Rp 3.018.635.

Faktor Penentu Kenaikan UMR

Beberapa faktor yang mendorong kenaikan UMR Sukabumi adalah:

1. Inflasi dan biaya hidup: Harga kebutuhan pokok meningkat, sehingga upah minimum harus disesuaikan agar daya beli pekerja tetap terjaga.
2. Pertumbuhan ekonomi lokal: Jika ekonomi lokal tumbuh, maka kemampuan perusahaan untuk membayar upah lebih tinggi juga meningkat.
3. Usulan dari stakeholders: Kenaikan dipengaruhi usulan buruh, pengusaha, dan pemerintah kabupaten dalam rapat dewan pengupahan.
4. Kebijakan nasional: Kebijakan ketenagakerjaan di tingkat nasional seperti Permenaker menjadi acuan teknis perhitungan upah minimum.

Perbandingan dengan Daerah Lain

Berikut tabel perbandingan UMR / UMK Sukabumi dengan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat (JW) berdasarkan data 2025:

Daerah	UMK / UMR 2025
Kabupaten Sukabumi	Rp 3.604.483
Kota Sukabumi	Rp 3.018.635
Kabupaten Bogor	Rp 4.877.211
Kabupaten Karawang	Rp 5.599.593
Kota Bekasi	Rp 5.690.753

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa UMR Sukabumi masih tergolong menengah jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten industri di Jawa Barat seperti Karawang dan Bekasi.

Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan

Bagi tenaga kerja, kenaikan UMR Sukabumi memberikan manfaat langsung dalam bentuk pendapatan minimum yang lebih tinggi, membantu memenuhi kebutuhan hidup dasar. Ini juga meningkatkan motivasi dan stabilitas pekerja, terutama bagi mereka dengan masa kerja kurang dari satu tahun yang memang harus digaji minimal sesuai UMK.

Bagi perusahaan, kenaikan upah minimum berarti beban biaya tenaga kerja meningkat. Perusahaan harus menyesuaikan struktur upah agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Bagi usaha mikro dan kecil, tekanan kenaikan upah bisa signifikan, karena margin usaha sering lebih tipis. Namun, kenaikan upah juga bisa mendorong produktivitas bila disertai sistem pengupahan berbasis kinerja atau struktur dan skala upah untuk pekerja berpengalaman.

Hak dan Kewajiban Pekerja dan Perusahaan

• Hak pekerja: Mendapat upah minimal sesuai UMK Sukabumi jika masa kerja kurang dari satu tahun, atau sesuai struktur skala upah jika lebih dari satu tahun.
• Kewajiban perusahaan: Tidak boleh membayar di bawah standar UMK yang telah ditetapkan untuk pekerja yang tunduk pada ketentuan tersebut. Jika melanggar, dapat dikenai sanksi sesuai peraturan ketenagakerjaan.
• Struktur skala upah: Perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, agar sistem upah lebih adil dan berkelanjutan.

Cara Cek & Melapor Pelanggaran

1. Cek UMK resmi: Pekerja dapat mengecek upah minimum yang berlaku melalui situs resmi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi atau Keputusan Gubernur Jawa Barat.
2. Laporkan pelanggaran: Jika perusahaan membayar di bawah UMK, pekerja bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Mereka biasanya memiliki mekanisme pengaduan pelanggaran upah minimum.
3. Gunakan bukti: Simpan slip gaji, kontrak kerja, dan bukti komunikasi dengan perusahaan agar laporan lebih kuat.
4. Gunakan lembaga pendukung: Buruh dapat meminta bantuan serikat pekerja atau LSM ketenagakerjaan untuk mendampingi proses pelaporan.

Kesimpulan

Gaji UMR Sukabumi — kini lebih tepat disebut UMK untuk kabupaten/kota — terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2025, UMK Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebesar Rp 3.604.483, sementara Kota Sukabumi Rp 3.018.635. Kenaikan ini didorong oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Meskipun memberikan perlindungan lebih bagi pekerja, kenaikan upah minimum juga menantang perusahaan, terutama usaha kecil. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan struktur skala upah dan sistem pengupahan berbasis kinerja. Bagi pekerja, memahami hak dan mekanisme pelaporan sangat krusial agar upah minimum ditaati secara adil.

FAQ

1. Apakah “UMR Sukabumi” sama dengan UMK Sukabumi?
Ya. Istilah UMR (Upah Minimum Regional) masih banyak digunakan secara populer, tetapi dalam praktik regulasi sekarang dipakai istilah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk wilayah kabupaten seperti Sukabumi.

2. Kapan UMK Sukabumi 2025 mulai berlaku?
UMK Sukabumi 2025 mulai berlaku pada 1 Januari 2025, sesuai penetapan dalam keputusan gubernur.

3. Apakah pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun harus tetap digaji sesuai UMK?
Tidak selalu. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, perusahaan harus menyusun struktur dan skala upah, sehingga gaji bisa lebih tinggi dari UMK.

4. Bagaimana jika upah saya di bawah UMK Sukabumi?
Anda bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi. Pastikan menyimpan bukti seperti slip gaji, kontrak kerja, dan dokumen lain yang relevan untuk memperkuat laporan.

5. Apakah semua usaha wajib menaikkan gaji sesuai UMK?
Ya, pada prinsipnya pengusaha diwajibkan membayar upah minimal sesuai UMK. Namun, ada pengecualian untuk usaha mikro dan kecil yang bisa menetapkan upah melalui kesepakatan bersama dengan pekerja, sesuai regulasi setempat.

Kabupaten Sragen merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang terus berkembang dalam sektor industri dan pertanian. Sebagai daerah yang menjadi penopang perekonomian di wilayah Solo Raya, Sragen memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi baru.

Namun, salah satu hal penting yang menjadi perhatian masyarakat adalah besaran gaji UMR Sragen 2025. Informasi ini menjadi acuan utama bagi pekerja dan perusahaan untuk memastikan hak dan kewajiban keduanya terpenuhi sesuai peraturan pemerintah. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai gaji UMR Sragen terbaru, dasar hukumnya, faktor penentu kenaikan, serta dampaknya bagi perekonomian daerah.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

UMR atau Upah Minimum Regional adalah standar minimum upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya di suatu wilayah. Tujuan dari penetapan UMR adalah melindungi pekerja agar memperoleh penghasilan layak yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Dasar hukum yang mengatur tentang UMR adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang diterbitkan setiap tahun sebagai dasar penetapan upah minimum kabupaten/kota.

Dengan dasar hukum tersebut, setiap perusahaan di Sragen wajib mengikuti ketentuan gaji minimum yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Profil Daerah Sragen

Kabupaten Sragen terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini dikenal sebagai “Bumi Sukowati” dan memiliki luas sekitar 941 km².

Perekonomian Sragen ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Dengan hadirnya kawasan industri seperti Nglangon dan Sidoharjo, permintaan tenaga kerja semakin meningkat. Hal ini berpengaruh terhadap kebijakan penetapan gaji minimum yang harus kompetitif agar mampu menarik tenaga kerja berkualitas.

Besaran Gaji UMR Sragen Terbaru 2025

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota setiap tahun berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Berikut rincian gaji UMR Sragen tahun 2025:

Tahun	Besaran UMR Sragen	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
2023	Rp 1.969.569	–
2024	Rp 2.010.000	Naik Rp 40.431
2025	Rp 2.085.000	Naik Rp 75.000

Dengan kenaikan tersebut, diharapkan daya beli masyarakat meningkat dan kesejahteraan pekerja semakin baik.

Faktor Penentu Kenaikan UMR

Penetapan dan kenaikan gaji UMR Sragen dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya:

1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah – Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka potensi kenaikan upah juga meningkat.
2. Inflasi Tahunan – Inflasi yang tinggi menyebabkan kebutuhan hidup naik, sehingga UMR ikut disesuaikan.
3. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – Menjadi indikator utama dalam menentukan batas minimum penghasilan pekerja.
4. Kondisi Dunia Usaha – Pemerintah mempertimbangkan kemampuan perusahaan agar tidak terbebani secara berlebihan.
5. Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja – Kinerja dan kualitas SDM turut mempengaruhi keputusan penyesuaian upah.

Perbandingan Gaji UMR Sragen dengan Daerah Lain di Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	UMR 2025 (Perkiraan)
Kota Semarang	Rp 3.200.000
Kabupaten Kudus	Rp 2.430.000
Kabupaten Karanganyar	Rp 2.240.000
Kabupaten Sragen	Rp 2.085.000
Kabupaten Wonogiri	Rp 2.050.000

Dari tabel di atas terlihat bahwa UMR Sragen masih berada di tingkat menengah ke bawah dibandingkan daerah industri besar seperti Kota Semarang, namun masih lebih tinggi dari beberapa kabupaten sekitarnya.

Dampak terhadap Tenaga Kerja dan Perusahaan

Kenaikan gaji UMR Sragen memiliki dua sisi dampak:

• Bagi Tenaga Kerja, peningkatan upah tentu meningkatkan kesejahteraan, daya beli, dan semangat kerja.
• Bagi Perusahaan, kenaikan ini dapat menambah beban biaya produksi, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Namun, dengan strategi manajemen efisien, perusahaan tetap dapat berkembang sambil menjaga kesejahteraan karyawan.

Hak dan Kewajiban Pekerja serta Pengusaha

Hak Pekerja:

1. Menerima upah sesuai UMR atau lebih.
2. Mendapatkan jaminan sosial dan keselamatan kerja.
3. Mendapatkan cuti, lembur, dan fasilitas sesuai ketentuan.

Kewajiban Pekerja:

1. Melaksanakan tugas dengan disiplin dan profesional.
2. Menjaga nama baik perusahaan.
3. Mematuhi peraturan kerja yang berlaku.

Kewajiban Pengusaha:

1. Membayar gaji tepat waktu dan sesuai ketentuan.
2. Memberikan lingkungan kerja yang aman.
3. Tidak melakukan diskriminasi terhadap pekerja.

Cara Cek dan Melapor Pelanggaran Gaji UMR

Pekerja dapat mengecek informasi resmi gaji UMR Sragen melalui situs Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah.

Jika ditemukan pelanggaran seperti upah di bawah UMR, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Diskusikan terlebih dahulu dengan pihak perusahaan.
2. Laporkan ke Disnaker Kabupaten Sragen dengan bukti pendukung.
3. Jika tidak ada penyelesaian, pekerja dapat melapor ke Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah.

Laporan dapat dilakukan secara langsung atau melalui kanal online resmi Disnaker.

Kesimpulan

Gaji UMR Sragen 2025 ditetapkan sebesar Rp 2.085.000, naik dari tahun sebelumnya. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sambil mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan dunia usaha.

Pekerja dan pengusaha diharapkan dapat memahami hak serta kewajiban masing-masing agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dan produktif.

FAQ tentang Gaji UMR Sragen

1. Berapa gaji UMR Sragen tahun 2025?
Gaji UMR Sragen tahun 2025 adalah Rp 2.085.000 per bulan.

2. Kapan UMR Sragen mulai berlaku?
UMR Sragen 2025 mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

3. Apakah perusahaan wajib mengikuti UMR Sragen?
Ya, seluruh perusahaan wajib membayar upah minimal sesuai ketentuan UMR yang berlaku.

4. Bagaimana jika perusahaan membayar di bawah UMR?
Pekerja dapat melaporkan pelanggaran tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.

5. Apakah gaji UMR bisa berbeda antar posisi kerja?
Ya, UMR adalah batas minimum. Posisi dengan tanggung jawab atau keahlian khusus biasanya mendapatkan gaji di atas UMR.