Gaji UMR Surabaya adalah topik penting bagi pekerja, pengusaha, dan pembuat kebijakan. Upah minimum di kota ini menjadi tolok ukur daya beli dan kesejahteraan tenaga kerja di salah satu pusat ekonomi terbesar di Jawa Timur. Memahami besaran UMR (sekarang UMK), dasar hukumnya, dan implikasinya dapat membantu semua pihak membuat keputusan yang lebih baik.

Seiring kenaikan biaya hidup dan tekanan inflasi, pembaruan UMR Surabaya selalu ditunggu oleh pekerja sebagai harapan perbaikan upah. Di sisi lain, pengusaha juga harus menyesuaikan struktur gaji agar tetap patuh hukum sekaligus menjaga efisiensi operasional. Artikel ini menyajikan informasi terkini dan analisis komprehensif seputar gaji UMR Surabaya.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

UMR (Upah Minimum Regional) sebelumnya adalah istilah yang digunakan untuk standar upah minimum di suatu wilayah. Namun, nomenklatur ini telah berubah: saat ini yang berlaku adalah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan UMP (Upah Minimum Provinsi). Penetapan upah minimum diatur melalui undang-undang dan peraturan pemerintah.

Secara hukum, dasar penetapan upah minimum tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme penetapan upah minimum tiap tahun.
Di tingkat provinsi Jawa Timur, UMK ditetapkan melalui keputusan gubernur, misalnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 untuk UMK 2025.

Profil Daerah: Surabaya

Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur dan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota ini memiliki peran penting sebagai pusat industri, perdagangan, dan pelabuhan. Karena ekonomi yang padat aktivitas bisnis dan tenaga kerja, Surabaya sering kali menjadi salah satu kota dengan UMK tinggi di provinsi tersebut.

Kota ini juga menarik banyak pekerja dari dalam maupun luar Jawa Timur karena kesempatan kerja dan potensi pendapatan yang cukup baik, namun demikian, biaya hidup di Surabaya tidak bisa diabaikan, terutama untuk perumahan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari.

Besaran Gaji UMR Terbaru (UMK Surabaya)

Berikut adalah tabel besaran UMK Surabaya terbaru:

Tahun	UMK Surabaya / “Gaji UMR Surabaya”
2024	Rp 4.725.479
2025	Rp 4.961.753
2025 (update nov 2025)	Rp 5.032.635

Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 6,5% dibanding 2024.

Faktor Penentu Kenaikan UMR

Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan UMK Surabaya antara lain:

1. Inflasi dan biaya hidup: Biaya konsumsi, harga pangan, transportasi, dan perumahan menjadi indikator utama ketika menetapkan upah minimum.
2. Pertumbuhan ekonomi lokal: Aktivitas industri, investasi, dan pengembangan bisnis di Surabaya turut mendorong kenaikan upah.
3. Tekanan dari dewan pengupahan kota: Dewan Pengupahan Kota Surabaya memberikan rekomendasi kenaikan berdasarkan survei kebutuhan hidup layak dan data tenaga kerja lokal.
4. Peraturan nasional: PP dan Permenaker yang mengatur penetapan upah minimum memberikan batas dan formula perhitungan kenaikan.
5. Kondisi pasar tenaga kerja: Permintaan dan penawaran tenaga kerja, termasuk migrasi pekerja, juga memengaruhi penetapan UMK.

Perbandingan dengan Daerah Lain

Berikut perbandingan UMK Surabaya dengan beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur:

Daerah	UMK 2025 (Rp)
Surabaya	4.961.753
Gresik	4.874.133
Sidoarjo	4.870.511
Pasuruan Kabupaten	4.866.890
Mojokerto Kabupaten	4.856.026
Malang Kabupaten	3.553.530
Kota Malang	3.507.693

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa Surabaya memiliki UMK tertinggi di antara kota/kabupaten di Jawa Timur untuk 2025.

Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan

Bagi tenaga kerja, kenaikan UMK berarti peningkatan pendapatan minimum mereka, yang bisa membantu daya beli, penghematan, dan kualitas hidup. Pekerja dengan upah mendekati atau tepat UMK mendapatkan perlindungan lebih baik dari eksploitasi upah rendah.

Bagi perusahaan, terutama usaha kecil menengah (UMKM), kenaikan UMK bisa berarti peningkatan beban gaji. Mereka perlu menyesuaikan anggaran, mungkin menaikkan harga produk atau jasa, atau mencari efisiensi lewat teknologi dan produktivitas. Namun, bagi perusahaan besar, kenaikan UMK dapat menjadi insentif untuk menjaga loyalitas pekerja dan mengurangi turnover.

Selain itu, kepatuhan terhadap UMK penting untuk menghindari sanksi peraturan ketenagakerjaan. Bila perusahaan tidak membayar upah sesuai ketentuan, mereka bisa dikenai denda atau risiko hukum.

Hak dan Kewajiban

Hak Tenaga Kerja:

• Mendapatkan upah minimal sesuai UMK yang berlaku.
• Mendapatkan perlindungan hukum jika upah di bawah ketentuan UMK.
• Melaporkan pelanggaran upah ke instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja.

Kewajiban Pengusaha:

• Membayar upah tidak dibawah UMK.
• Tidak menurunkan upah pekerja yang sudah dibayar lebih tinggi dari UMK hanya karena keputusan internal.
• Menyusun struktur gaji yang sesuai agar komponen upah pokok dan tunjangan mematuhi regulasi pengupahan.

Cara Cek & Melapor Pelanggaran

1. Cek UMK Terbaru: Pastikan UMK Surabaya yang dipakai adalah versi terbaru (misalnya 2025) melalui situs resmi Pemprov Jawa Timur atau dokumen keputusan gubernur.
2. Hitung Upah Anda: Bandingkan upah bulanan yang Anda terima dengan UMK dan periksa apakah upah pokok, tunjangan, dan potongan sudah sesuai aturan.
3. Kumpulkan Bukti: Simpan bukti slip gaji, kontrak kerja, dan komunikasi terkait upah.
4. Lapor ke Dinas Tenaga Kerja: Laporkan dugaan pelanggaran ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya atau provinsi. Anda bisa mengajukan laporan secara formal dengan dokumen pendukung.
5. Gunakan Mediasi: Jika perlu, manfaatkan mediasi dewan pengupahan atau lembaga penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.
6. Gunakan Layanan Pengaduan Online: Beberapa daerah memiliki sistem pengaduan tenaga kerja secara daring melalui portal resmi dinas terkait.

Kesimpulan

Gaji UMR Surabaya — yang saat ini lebih tepat disebut UMK Surabaya — telah meningkat secara signifikan pada 2025, menembus angka Rp 4,96 juta dan bahkan menyentuh Rp 5,03 juta setelah pembaruan. Kenaikan ini berdasarkan regulasi nasional dan rekomendasi dewan pengupahan kota, serta mempertimbangkan faktor ekonomi lokal dan inflasi.

Bagi pekerja, ini memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan minimal. Bagi pengusaha, kenaikan ini menjadi tantangan dalam pengelolaan biaya, tetapi juga peluang untuk memperkuat hubungan dengan karyawan. Penting bagi keduanya untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, serta mekanisme cek dan pelaporan pelanggaran agar standar upah dijaga dengan adil.

FAQ

1. Apa bedanya UMR dan UMK?
UMR adalah istilah lama; saat ini digunakan istilah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan UMP (Upah Minimum Provinsi).

2. Kapan UMK Surabaya 2025 mulai berlaku?
UMK 2025 berlaku mulai 1 Januari 2025, sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur.

3. Apakah semua pekerja di Surabaya wajib dibayar UMK?
Setidaknya mereka harus dibayar minimal UMK jika status kerjanya memenuhi persyaratan sesuai regulasi pengupahan. Pengusaha tidak boleh membayar di bawah UMK.

4. Apa sanksi jika perusahaan membayar upah di bawah UMK?
Perusahaan bisa dikenai sanksi sesuai undang-undang ketenagakerjaan, termasuk denda atau tindakan administratif dari Dinas Ketenagakerjaan.

5. Bagaimana cara mengetahui UMK Surabaya terbaru?
Kunjungi situs resmi Pemprov Jawa Timur atau lihat dokumen keputusan Gubernur tentang UMK untuk tahun yang bersangkutan.

Gaji UMR Sumenep menjadi topik penting bagi para pekerja dan pengusaha di Pulau Madura, Jawa Timur. UMK (Upah Minimum Kabupaten) Sumenep menentukan standar upah minimum yang harus dipatuhi perusahaan agar tenaga kerja menerima imbalan layak sesuai regulasi.

Seiring dengan kenaikan biaya hidup dan inflasi, pemahaman mengenai UMR/UMK ini sangat krusial untuk menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung kegiatan usaha. Artikel ini membahas secara komprehensif tentang gaji UMR Sumenep, dasar hukumnya, faktor penentu, perbandingan dengan daerah lain, serta hak-kewajiban pekerja dan perusahaan.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

Istilah UMR (Upah Minimum Regional) dahulu banyak digunakan, tetapi kini lebih lazim memakai UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan UMP (Upah Minimum Provinsi).
Secara hukum, dasar penetapan upah minimum diatur dalam peraturan Kementerian Ketenagakerjaan, seperti Permenaker No. 16 Tahun 2024, yang menjadi acuan kenaikan upah minimum nasional.
UMK ditetapkan oleh gubernur melalui keputusan bersama Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Profil Daerah: Sumenep

Sumenep adalah kabupaten yang terletak di Pulau Madura, bagian dari Provinsi Jawa Timur. Ekonomi lokal didorong oleh sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. Karena kondisi geografis pulau, biaya hidup dan kebutuhan tenaga kerja di Sumenep relatif berbeda dibanding kota besar di daratan Jawa.

Besaran Gaji UMR (UMK) Sumenep Terbaru

Berikut adalah tabel besaran UMK Sumenep:

Tahun	Besaran UMK Sumenep
2024	Rp 2.249.113
2025	Rp 2.406.551 (naik Rp 157.438, atau sekitar 7%)

Kenaikan ini sesuai dengan kebijakan nasional dan lokal untuk menyesuaikan upah minimum dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Faktor Penentu Kenaikan UMR Sumenep

Beberapa faktor yang memengaruhi besaran UMK Sumenep antara lain:

1. Inflasi: Biaya hidup yang meningkat membuat pekerja membutuhkan upah lebih tinggi agar tetap layak.
2. Pertumbuhan ekonomi lokal: Kinerja ekonomi Sumenep dan Jawa Timur memengaruhi daya beli dan kemampuan perusahaan membayar upah.
3. Keputusan Dewan Pengupahan: Dewan Pengupahan Kabupaten Sumenep (terdiri dari pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah) berperan aktif dalam merumuskan usulan upah.
4. Kebijakan pusat: Permenaker No. 16/2024 menjadi rujukan untuk kenaikan upah minimum di seluruh Indonesia sebesar rata-rata 6,5%.
5. Indeks tertentu: Sesuai regulasi, penghitungan upah minimum mempertimbangkan “indeks tertentu” yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian.

Perbandingan UMK Sumenep dengan Daerah Lain

Berikut perbandingan UMK Sumenep dengan beberapa kabupaten di sekitar atau di Jawa Timur:

Kabupaten / Kota	UMK 2025
Sumenep	Rp 2.406.551
Pamekasan	Rp 2.376.614
Sampang	Rp 2.335.661
Bangkalan	Rp 2.397.550
Pacitan	Rp 2.402.959 (atau lebih rendah, tergantung laporan)

Dari tabel ini, UMK Sumenep berada di atas beberapa kabupaten tetangga, menjadikannya salah satu wilayah dengan upah minimum yang relatif tinggi di Pulau Madura.

Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan

Bagi tenaga kerja:

• Kenaikan UMK memberikan perlindungan dan kesejahteraan lebih baik, terutama bagi pekerja berpendapatan rendah.
• Mendorong stabilitas sosial karena upah layak dapat mengurangi ketidakpuasan.

Bagi perusahaan:

• Beban biaya upah meningkat, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UMKM), yang mungkin kesulitan menyerap kenaikan.
• Perusahaan bisa melakukan efisiensi operasional, seperti meningkatkan produktivitas, mengotomatisasi sebagian proses, atau menyesuaikan struktur tenaga kerja.
• Namun, upah minimum yang jelas membantu perusahaan dalam merencanakan anggaran gaji dan menghindari sengketa upah.

Hak dan Kewajiban Pekerja & Perusahaan

Hak pekerja:

• Menerima upah minimal sesuai UMK yang berlaku di Sumenep.
• Melapor jika upah yang diterima di bawah UMK yang telah ditetapkan.
• Mendapat informasi transparan tentang struktur upah dan kebijakan perusahaan.

Kewajiban pekerja:

• Memberikan kontribusi kerja sesuai perjanjian kerja.
• Menjalankan tugas dengan profesional agar upah dapat dibenarkan dengan hasil kerja.

Hak perusahaan:

• Menetapkan struktur gaji di atas UMK sesuai kondisi keuangan dan produktivitas.
• Melakukan negosiasi melalui Dewan Pengupahan dalam penetapan upah minimum sektoral jika relevan.

Kewajiban perusahaan:

• Membayar upah minimal sesuai UMK.
• Melaporkan pengupahan dan mematuhi regulasi ketenagakerjaan.
• Membuat dan menyimpan dokumen upah untuk audit atau pengawasan.

Cara Cek & Melapor Pelanggaran

1. Cek UMK Sumenep resmi: Kunjungi situs pemerintah kabupaten Sumenep atau Dinas Tenaga Kerja lokal untuk memastikan besaran UMK terkini.
2. Gunakan aplikasi resmi: Beberapa daerah menyediakan layanan pengaduan melalui aplikasi atau portal Disnaker.
3. Lapor ke Disnaker: Jika upah pekerja berada di bawah UMK, pekerja bisa mengajukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dengan bukti slip gaji, kontrak kerja, atau dokumen terkait lainnya.
4. Libatkan serikat pekerja: Bila ada serikat pekerja di perusahaan, ajukan bersama untuk memperkuat posisi negosiasi atau pengaduan.

Kesimpulan

Gaji UMR (sebenarnya UMK) Sumenep untuk tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 2.406.551, naik sekitar 7% dibanding tahun sebelumnya. Penetapan ini dilandasi regulasi nasional dan diskusi lokal melalui Dewan Pengupahan. Kenaikan upah minimum penting untuk kesejahteraan pekerja, namun juga menambah beban bagi perusahaan.

Pekerja harus paham haknya untuk menerima upah minimal sesuai UMK, sementara perusahaan perlu menyesuaikan strategi agar bisa tetap kompetitif sambil memenuhi kewajiban upah. Jika ada pelanggaran upah minimum, pekerja dapat melapor ke Disnaker setempat dengan dokumentasi lengkap.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Apa perbedaan UMR, UMK, dan UMP?
UMR adalah istilah lama. UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah upah minimum di level kabupaten/kota, sedangkan UMP (Upah Minimum Provinsi) berlaku di tingkat provinsi.

2. Kapan UMK Sumenep terbaru ditetapkan?
UMK Sumenep untuk 2025 ditetapkan per 1 Januari 2025 berdasarkan keputusan lokal dan kebijakan Permenaker No. 16/2024.

3. Apa yang harus dilakukan jika perusahaan tidak membayar UMK Sumenep?
Pekerja bisa mengumpulkan bukti (slip gaji, kontrak kerja), kemudian melapor ke Dinas Tenaga Kerja Sumenep atau lembaga pengaduan ketenagakerjaan lain.

4. Apakah semua pekerja mendapatkan UMK penuh?
Ya, pekerja formal yang dipekerjakan di perusahaan harus minimal dibayar sesuai UMK, asalkan tidak ada ketentuan khusus (misalnya upah sektoral yang lebih tinggi).

5. Dapatkah UMK Sumenep naik lagi di tahun berikutnya?
Bisa, karena setiap tahun Dewan Pengupahan lokal dapat menghitung usulan kenaikan berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel lain sesuai regulasi.