Gaji UMR Banjarbaru selalu menjadi perhatian pekerja maupun perusahaan setiap awal tahun, terutama saat pemerintah menetapkan upah minimum terbaru. Sebagai kota yang berkembang pesat di Kalimantan Selatan, Banjarbaru memiliki dinamika ekonomi yang cukup kuat sehingga kebutuhan memahami besaran UMR sangat penting.

Selain berfungsi sebagai acuan upah pekerja, UMR juga menjadi indikator kondisi ekonomi daerah. Oleh karena itu, memahami dasar hukum, faktor penentu, serta dampaknya bagi tenaga kerja dan perusahaan menjadi hal penting untuk menjaga hubungan industrial yang sehat.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

UMR (Upah Minimum Regional) adalah penyebutan lama untuk upah minimum. Kini istilah tersebut telah digantikan oleh:

• UMP (Upah Minimum Provinsi)
• UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)

UMR Banjarbaru mengacu pada UMP Kalimantan Selatan karena Banjarbaru belum menetapkan UMK sendiri. Penetapan upah minimum diatur melalui regulasi ketenagakerjaan nasional yang mencakup formula penyesuaian berbasis inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta produktivitas.

Profil Daerah Banjarbaru

Banjarbaru merupakan kota administratif yang berkembang cepat dan menjadi pusat aktivitas pemerintahan di Kalimantan Selatan. Kota ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta sektor industri, perdagangan, pendidikan, dan jasa yang terus bertumbuh. Karena belum memiliki Dewan Pengupahan Kota, Banjarbaru mengikuti UMP provinsi sebagai standar upah minimumnya.

Besaran Gaji UMR Banjarbaru Terbaru 2025

Berikut tabel upah minimum yang berlaku di Banjarbaru tahun 2025:

Jenis Upah Minimum	Besaran 2025
UMP Kalimantan Selatan (acuan Banjarbaru)	Rp 3.496.195 per bulan

Besaran ini berlaku mulai 1 Januari 2025.

Faktor Penentu Kenaikan UMR

Beberapa faktor utama yang memengaruhi perubahan UMR setiap tahun yaitu:

1. Inflasi daerah
2. Pertumbuhan ekonomi provinsi
3. Produktivitas tenaga kerja
4. Kondisi dunia usaha
5. Keputusan pemerintah dan regulasi ketenagakerjaan

Perbandingan UMR Banjarbaru dengan Daerah Lain di Kalimantan Selatan

Tabel berikut memberikan gambaran bagaimana posisi UMR Banjarbaru dibandingkan dengan beberapa wilayah lain:

Daerah	Besaran UMR 2025	Keterangan
Banjarbaru	Rp 3.496.195	Mengikuti UMP Kalsel
Banjarmasin	Rp 3.599.182	UMK lebih tinggi
Kotabaru	Rp 3.643.004	Tertinggi di Kalsel
Tabalong	Rp 3.592.197	UMK
Tanah Bumbu	Rp 3.500.163	UMK

Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan

Dampak untuk Tenaga Kerja

• Meningkatkan kesejahteraan pekerja berupah minimum.
• Menjaga daya beli masyarakat.
• Memberi perlindungan dari upah yang terlalu rendah.

Dampak untuk Perusahaan

• Biaya operasional meningkat.
• Perusahaan harus menyesuaikan struktur gaji mengikuti aturan.
• Usaha mikro dan kecil mungkin menghadapi tekanan finansial lebih besar.

Hak dan Kewajiban

Hak Pekerja

• Menerima upah tidak boleh lebih rendah dari UMR yang berlaku.
• Mendapatkan struktur dan skala upah jika masa kerja lebih dari satu tahun.
• Tidak boleh mengalami penurunan gaji jika sebelumnya dibayar di atas UMR.

Kewajiban Perusahaan

• Membayar upah sesuai minimum yang berlaku.
• Menyediakan struktur dan skala upah.
• Mematuhi peraturan ketenagakerjaan terkait upah.

Cara Cek & Melapor Pelanggaran

Cara Mengecek UMR

• Melihat pengumuman resmi pemerintah provinsi.
• Mengecek keputusan gubernur terkait penetapan UMP.
• Mengunjungi situs Disnaker provinsi atau kota.

Cara Melaporkan Pelanggaran

Jika upah dibayar di bawah UMR, pekerja dapat:

1. Mengajukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
2. Menyertakan bukti seperti slip gaji dan perjanjian kerja.
3. Menggunakan layanan pengaduan online Disnaker jika tersedia.
4. Meminta pendampingan dari serikat pekerja.

Kesimpulan

UMR Banjarbaru 2025 ditetapkan sebesar Rp 3.496.195 dan mengikuti UMP Kalimantan Selatan. Kenaikan ini memberikan dampak positif bagi tenaga kerja namun juga menuntut perusahaan untuk menyesuaikan biaya operasional. Pemahaman terkait hak dan kewajiban sangat penting untuk mencegah pelanggaran dan menciptakan hubungan kerja yang sehat.

FAQ

1. Apakah Banjarbaru memiliki UMK sendiri?
Tidak. Banjarbaru mengikuti UMP Kalimantan Selatan karena belum memiliki Dewan Pengupahan Kota.

2. Kapan UMR Banjarbaru mulai berlaku?
Mulai 1 Januari 2025.

3. Apakah semua pekerja berhak atas UMR?
UMR terutama berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

4. Apa yang harus dilakukan jika menerima upah di bawah UMR?
Laporkan ke Disnaker dengan membawa bukti terkait.

5. Mengapa UMR setiap daerah berbeda?
Karena kondisi ekonomi, inflasi, produktivitas, dan beban biaya usaha setiap daerah berbeda.

Gaji UMR Banjar menjadi salah satu topik penting bagi pekerja dan perusahaan di wilayah Kalimantan Selatan. Walaupun istilah “UMR” secara resmi telah digantikan dengan UMP dan UMK, masyarakat masih sering menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing. Mengetahui besaran UMR Banjar sangat membantu pekerja memastikan haknya terpenuhi dan memberi acuan bagi perusahaan dalam menyusun struktur penggajian.

Lebih dari sekadar angka, UMR Banjar mencerminkan standar minimum kesejahteraan yang harus dipenuhi dunia usaha. Kebijakan upah minimum dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi, kebutuhan hidup layak, serta rekomendasi dewan pengupahan daerah. Dengan pemahaman yang tepat, pekerja dan pemberi kerja dapat menjalankan kewajiban serta hak dengan lebih adil dan transparan.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

UMR (Upah Minimum Regional) adalah istilah lama yang sebelumnya digunakan untuk upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kini, istilah resmi yang berlaku adalah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Penetapannya mengacu pada aturan ketenagakerjaan nasional, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait upah minimum.

Dasar hukum penetapan upah minimum mencakup regulasi tentang formula penghitungan upah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kontribusi tenaga kerja terhadap ekonomi daerah. Pemerintah provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota turut berperan dalam memberikan rekomendasi besaran upah terbaru setiap tahun.

Profil Daerah

Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi ekonomi cukup besar di Kalimantan Selatan. Struktur ekonominya terdiri dari sektor pertanian, perkebunan, industri kecil hingga menengah, dan jasa. Wilayah ini memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup besar dengan pertumbuhan usaha yang stabil.

Perekonomian daerah yang berkembang secara bertahap memberikan dasar bagi penentuan upah minimum yang kompetitif. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Banjar juga turut memengaruhi kebijakan penetapan UMK setiap tahunnya.

Besaran Gaji UMR Terbaru

Berikut adalah besaran UMR (UMK) Kabupaten Banjar tahun terbaru:

Daerah	Besaran UMR / UMK 2025
Kabupaten Banjar	Rp 3.496.195
Kota Banjarbaru (mengikuti UMP)	Rp 3.496.195

Angka tersebut ditetapkan berdasarkan kebijakan upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Faktor Penentu Kenaikan

Kenaikan UMR Banjar ditentukan oleh beberapa faktor berikut:

1. Inflasi – Menjaga agar daya beli pekerja tetap seimbang dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.
2. Pertumbuhan Ekonomi – Upah minimum meningkat ketika ekonomi daerah mengalami pertumbuhan positif.
3. Produktivitas Tenaga Kerja – Tingkat kontribusi pekerja terhadap output ekonomi daerah.
4. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – Penghitungan standar kebutuhan minimum bagi pekerja lajang.
5. Rekomendasi Dewan Pengupahan – Pembahasan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Perbandingan dengan Daerah Lain

Berikut gambaran perbandingan UMR Banjar dengan beberapa daerah lain di Kalimantan Selatan:

Daerah	UMR / UMK 2025
Kabupaten Banjar	Rp 3.496.195
Kota Banjarmasin	Rp 3.599.182
Kabupaten Kotabaru	Rp 3.643.004
Kabupaten Tabalong	Rp 3.592.197

Dari tabel tersebut terlihat bahwa UMR Banjar berada pada tingkat menengah dibandingkan kabupaten/kota lain di provinsi yang sama.

Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan

Dampak untuk Pekerja:

• Meningkatkan kesejahteraan dan daya beli.
• Menjamin pekerja mendapatkan upah minimum yang layak.
• Mengurangi risiko eksploitasi tenaga kerja dan ketidakadilan upah.

Dampak untuk Perusahaan:

• Biaya operasional meningkat karena penyesuaian gaji.
• Mendorong perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
• Potensi penyesuaian jumlah tenaga kerja jika beban gaji meningkat signifikan.

Hak dan Kewajiban

Hak Pekerja:

• Mendapatkan upah setidaknya sesuai UMR/UMK yang berlaku.
• Menerima slip gaji yang jelas dan transparan.
• Menyampaikan keluhan jika upah tidak sesuai ketentuan.

Kewajiban Pekerja:

• Melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja.
• Menjaga kualitas kerja dan produktivitas.

Kewajiban Perusahaan:

• Membayar gaji minimal sesuai UMR/UMK.
• Mencatat dan melaporkan struktur penggajian secara tertib.
• Mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Cara Cek & Melapor Pelanggaran

1. Cek Upah Minimum Resmi
   • Kunjungi situs resmi pemerintah provinsi atau dinas tenaga kerja.
   • Cari keputusan gubernur terkait UMP/UMK terbaru.
2. Periksa Slip Gaji
   • Pastikan komponen upah pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan.
3. Laporkan ke Disnaker
   • Ajukan pengaduan melalui layanan pengaduan online, telepon, atau datang langsung ke kantor dinas.
4. Proses Mediasi
   • Disnaker akan memanggil perusahaan dan pekerja untuk mediasi.
   • Jika tidak ada penyelesaian, kasus dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Kesimpulan

Gaji UMR Banjar tahun 2025 berada di angka Rp 3.496.195, mengikuti kebijakan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota yang berlaku. Penetapannya mempertimbangkan berbagai faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kebutuhan hidup layak. Kenaikan UMR memiliki dampak signifikan baik bagi pekerja maupun perusahaan, sehingga penting bagi semua pihak memahami aturan dan mekanisme yang berlaku.

Dengan memahami besaran UMR, hak-kewajiban, serta cara melapor pelanggaran, pekerja dapat lebih terlindungi dan perusahaan dapat menjalankan operasional sesuai regulasi.

FAQ

1. Apa UMR Banjar sama dengan UMK Banjar?
Ya, istilah UMR biasanya merujuk pada UMK yang berlaku di Kabupaten Banjar.

2. Apakah semua pekerja berhak atas UMR?
Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun biasanya berhak atas upah minimum, kecuali pekerjaan tertentu yang memiliki aturan khusus.

3. Bagaimana jika perusahaan membayar di bawah UMR?
Pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja melalui mekanisme pengaduan yang tersedia.

4. Apakah UMR Banjar naik setiap tahun?
Umumnya ya, namun besarannya bergantung pada formula nasional dan rekomendasi dewan pengupahan.

5. Apakah UMKM juga wajib mengikuti UMR?
Iya, semua pelaku usaha wajib membayar pekerja minimal sesuai UMR/UMK yang berlaku.