Gaji UMR atau UMK Banjarnegara selalu menjadi perhatian bagi para pekerja maupun perusahaan setiap awal tahun. Penetapan upah minimum bukan hanya angka formal, tetapi juga mencerminkan kondisi ekonomi, tingkat inflasi, dan kemampuan dunia usaha di daerah tersebut. Dengan memahami besaran UMR secara lengkap, pekerja dapat memastikan hak mereka terpenuhi, sementara perusahaan dapat mengikuti aturan pengupahan secara tepat.

Banjarnegara dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan angka upah minimum yang relatif rendah di Jawa Tengah. Namun, UMR tetap mengalami kenaikan setiap tahun mengikuti formula dan regulasi pemerintah. Dalam artikel ini, Anda akan menemukan penjelasan lengkap mengenai gaji UMR Banjarnegara, dasar hukumnya, faktor penentu, perbandingan daerah, hingga cara melapor jika terjadi pelanggaran.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

UMR (Upah Minimum Regional) adalah istilah yang umum digunakan masyarakat untuk menyebut upah minimum. Secara resmi, pemerintah menggunakan istilah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). UMK adalah upah terendah yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Penetapan UMR/UMK didasarkan pada sejumlah peraturan ketenagakerjaan, termasuk aturan mengenai formula penghitungan upah minimum, indikator ekonomi, batas waktu penetapan, hingga peran Dewan Pengupahan serta Gubernur sebagai penetap UMK setiap tahun.

Profil Daerah Banjarnegara

Banjarnegara merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik ekonomi berbasis pertanian, UMKM, dan sebagian industri pengolahan skala kecil hingga menengah. Mobilitas tenaga kerja di Banjarnegara cukup tinggi, sebagian memilih bekerja di luar daerah karena upah lokal yang relatif lebih rendah.

Kondisi ekonomi daerah dan struktur industrinya berpengaruh besar terhadap kemampuan perusahaan dalam memberikan upah minimum. Inilah salah satu alasan mengapa Banjarnegara sering tercatat sebagai daerah dengan UMK yang rendah di Jawa Tengah.

Besaran Gaji UMR Banjarnegara Terbaru

Berikut adalah tabel perkembangan UMK Banjarnegara dalam beberapa tahun terakhir:

Tahun	UMK Banjarnegara (Rp)
2021	1.805.000
2022	1.819.835
2023	1.958.169
2024	2.038.005
2025	2.170.475

Kenaikan ini ditetapkan berdasarkan formula penghitungan upah minimum terbaru yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu sesuai regulasi pemerintah.

Faktor Penentu Kenaikan UMR

Kenaikan UMR setiap tahun dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya:

1. Pertumbuhan Ekonomi
   Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar potensi kenaikan UMK.
2. Inflasi
   Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok memengaruhi kebutuhan hidup pekerja.
3. Formula dan Regulasi Pengupahan
   Pemerintah menggunakan formula tertentu untuk menghitung besaran UMK berdasarkan data makro nasional dan regional.
4. Kemampuan Perusahaan dan Dunia Usaha
   Kemampuan ekonomi daerah menjadi pertimbangan agar perusahaan tetap mampu menjalankan operasional.
5. Rekomendasi Dewan Pengupahan
   Dewan Pengupahan Kabupaten memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi daerah sebelum diajukan ke gubernur.

Perbandingan UMR Banjarnegara dengan Daerah Lain

Berikut perbandingan UMK Banjarnegara dengan beberapa daerah lain di Jawa Tengah:

Daerah	UMK 2025 (Rp)
Banjarnegara	2.170.475
Banyumas	2.338.410
Purbalingga	2.338.283
Kebumen	2.259.874
Batang	2.534.382
Kota Semarang	3.454.827

Dari tabel ini tampak bahwa UMK Banjarnegara berada di posisi bawah dibanding kabupaten/kota lainnya.

Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan

Dampak bagi Tenaga Kerja

• Memberikan kepastian upah minimum.
• Membantu menjaga daya beli pekerja meskipun angka masih tergolong rendah.
• Pekerja pemula atau level dasar umumnya menerima upah sesuai UMK, sehingga menjadi acuan penting.

Dampak bagi Perusahaan

• UMK yang relatif rendah dapat membantu perusahaan menekan biaya operasional.
• Namun, perusahaan perlu mempertimbangkan insentif tambahan agar mampu menarik tenaga kerja berkualitas.
• Kenaikan UMK setiap tahun harus dipersiapkan dalam perhitungan biaya usaha.

Hak dan Kewajiban

Hak Pekerja

• Menerima upah minimal sesuai UMK Banjarnegara.
• Mendapat slip gaji dan transparansi perhitungan upah.
• Melaporkan pelanggaran pengupahan kepada instansi terkait.

Kewajiban Perusahaan

• Membayar upah minimal sebesar UMK.
• Menyusun struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.
• Mematuhi seluruh regulasi ketenagakerjaan.

Cara Cek & Melapor Pelanggaran

1. Cek UMK Resmi
   Pekerja dapat memeriksa dokumen resmi UMK yang diterbitkan pemerintah provinsi.
2. Periksa Slip Gaji
   Pastikan upah dasar sesuai nominal UMK yang berlaku.
3. Laporkan ke Dinas Tenaga Kerja
   Laporan dapat diajukan melalui kantor Disnaker Kabupaten Banjarnegara atau Disnaker Provinsi.
4. Hubungi Pengawas Ketenagakerjaan
   Pengawas bertugas mengontrol penerapan aturan pengupahan.
5. Ajukan Sengketa ke Pengadilan Hubungan Industrial
   Jika pelanggaran tidak terselesaikan, pekerja dapat menempuh jalur hukum.

Kesimpulan

Gaji UMR Banjarnegara mengalami kenaikan setiap tahun mengikuti formula dan regulasi pemerintah. Meski termasuk salah satu daerah dengan UMK terendah, kenaikan ini tetap menjadi acuan penting bagi perusahaan dan pekerja sebagai standar minimum pengupahan. Memahami hak, kewajiban, serta cara melaporkan pelanggaran sangat penting untuk memastikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga kepatuhan perusahaan.

FAQ

1. Apakah semua pekerja berhak atas UMK?
Ya, terutama pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

2. Apakah perusahaan boleh membayar di bawah UMK?
Tidak. Pembayaran di bawah UMK merupakan pelanggaran.

3. Bagaimana cara mengetahui UMK yang berlaku?
Dapat dicek melalui pengumuman resmi pemerintah provinsi atau Disnaker.

4. Apakah UMK pasti naik setiap tahun?
Biasanya naik, tetapi besarnya mengikuti formula dan situasi ekonomi.

5. Apakah pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun tetap mengikuti UMK?
Tidak. Mereka seharusnya mengikuti struktur dan skala upah perusahaan.

Gaji UMR (Upah Minimum Regional) di Banjarmasin menjadi topik penting bagi hampir semua pekerja dan pemberi kerja di kota ini. Karena Banjarmasin merupakan pusat ekonomi di Kalimantan Selatan, besaran upah minimum di kota ini sangat berpengaruh terhadap pengeluaran hidup, stabilitas pekerjaan, dan daya saing perusahaan lokal.

Memahami nilai UMR yang berlaku, bagaimana dasar hukumnya, serta implikasinya sangat penting baik bagi karyawan baru maupun lama, juga bagi pemilik usaha yang ingin memastikan pembayaran upah sesuai regulasi. Artikel ini menyajikan informasi lengkap, mulai dari definisi, faktor penentu, hingga cara mengecek dan menindak pelanggaran UMR di Banjarmasin.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

Upah Minimum Regional (UMR) adalah istilah lama untuk upah minimum yang ditetapkan di tingkat kota atau kabupaten. Saat ini, istilah resmi yang digunakan adalah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk wilayah kabupaten atau kota, dan UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk skala provinsi.

Penetapan UMK/UMP berdasarkan beberapa landasan hukum penting:

1. Peraturan Pemerintah yang mengatur pengupahan dan menjaga agar pekerja menerima upah minimum yang layak.
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait penghitungan upah minimum, termasuk formula perhitungan inflasi dan kebutuhan hidup layak.
3. Keputusan Gubernur setempat yang menetapkan nilai minimum upah di kota/kabupaten, melalui Dewan Pengupahan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Profil Daerah

Kota Banjarmasin adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan salah satu pusat ekonomi dan perdagangan di provinsi tersebut. Karakter ekonomi kota ini sangat dinamis, dengan kombinasi sektor perdagangan, jasa, manufaktur, dan UMKM yang kuat. Karena tingkat urbanisasi dan kebutuhan hidup di Banjarmasin relatif tinggi, kebijakan upah minimum menjadi sangat relevan bagi kesejahteraan pekerja dan daya saing bisnis.

Besaran Gaji UMR Terbaru

Berikut adalah tabel besaran UMR / UMK Banjarmasin terbaru:

Tahun	Besaran UMR / UMK Banjarmasin
2025	Rp 3.599.182,13
Sektoral (UMSK) 2025	Contoh: sektor perbankan: Rp 3.609.682,13; sektor perhotelan: Rp 3.603.182,13; sektor perkayuan: Rp 3.601.682,13

Faktor Penentu Kenaikan

Beberapa faktor utama yang menyebabkan kenaikan UMR / UMK di Banjarmasin adalah:

• Inflasi: Biaya hidup yang meningkat mendorong kebutuhan upah minimum lebih tinggi.
• Pertumbuhan ekonomi lokal: Kinerja ekonomi kota dan provinsi memberi ruang bagi perusahaan membayar upah yang lebih besar.
• Kebutuhan Hidup Layak (KHL): Indeks KHL dipakai agar upah minimum mencerminkan biaya kebutuhan dasar pekerja.
• Negosiasi Dewan Pengupahan: Melibatkan pemerintah lokal, pengusaha, dan serikat pekerja untuk menetapkan upah bersama.
• Kebijakan pusat: Regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan memengaruhi formula dan batas minimum upah.

Perbandingan dengan Daerah Lain

Perbandingan UMK Banjarmasin dengan beberapa kota/kabupaten lain di Kalimantan Selatan:

Daerah	UMK / UMR 2025
Kota Banjarmasin	Rp 3.599.182,13
Kabupaten Kotabaru	Rp 3.643.004,00
Kabupaten Tabalong	Rp 3.592.197,46
Kabupaten Tanah Bumbu	Rp 3.500.163,21
UMP Provinsi Kalsel	± Rp 3.496.150,00

Tabel ini menunjukkan bahwa UMK Banjarmasin termasuk di antara yang lebih tinggi di provinsi, meskipun bukan yang tertinggi.

Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan

Pada tenaga kerja:

• Karyawan mendapat jaminan upah minimum lebih layak, mendukung stabilitas hidup dasar.
• Motivasi dan retensi pekerja meningkat karena upah lebih kompetitif.
• Risiko outsourcing atau kontrak jangka pendek bisa muncul jika perusahaan kesulitan menanggung kenaikan upah tanpa peningkatan produktivitas.

Pada perusahaan:

• Biaya operasional meningkat, yang bisa menekan keuntungan terutama pada usaha kecil dan menengah.
• Perusahaan terpaksa meningkatkan efisiensi, memperbaiki proses, atau mengadopsi teknologi agar tetap kompetitif.
• Peningkatan daya beli pekerja bisa berdampak positif, karena konsumsi lokal naik dan mendorong pertumbuhan bisnis.
• Tantangan bagi UKM: margin keuntungan bisa menyempit jika kenaikan gaji tidak diikuti pertumbuhan pendapatan.

Hak dan Kewajiban

Hak Pekerja:

• Menerima upah minimal yang setidaknya sama dengan UMK yang berlaku di Banjarmasin.
• Mendapat struktur dan skala upah, terutama jika sudah bekerja dalam jangka waktu tertentu.
• Melapor apabila upah yang dibayarkan di bawah standar minimum yang ditetapkan.

Kewajiban Perusahaan:

• Membayar pekerja sekurang-kurangnya sesuai dengan UMK Banjarmasin yang berlaku.
• Menyusun struktur dan skala upah bagi karyawan tetap, sebagai dasar kenaikan gaji berdasarkan masa kerja dan kontribusi.
• Tidak menurunkan upah pekerja setelah upah minimum dinaikkan, apalagi apabila sebelumnya pekerja telah dibayar di atas UMK.

Cara Cek & Melapor Pelanggaran

1. Cek Penetapan Resmi
   • Periksa Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan terkait UMK di situs pemerintah atau arsip peraturan daerah.
   • Pantau pengumuman dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Banjarmasin atau Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Melapor Jika Ada Pelanggaran
   • Hubungi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di kota atau provinsi untuk mengajukan pengaduan resmi.
   • Ajukan pengaduan secara tertulis melalui email, surat, atau panggilan telepon ke Disnaker.
   • Sertakan bukti seperti slip gaji, kontrak kerja, dan catatan upah agar pengaduan bisa ditindaklanjuti.
   • Jika diperlukan, libatkan serikat pekerja atau lembaga advokasi ketenagakerjaan untuk memperkuat laporan dan mediasi.

Kesimpulan

UMR Banjarmasin (lebih tepatnya UMK Banjarmasin) untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp 3.599.182,13, dengan beberapa sektor (UMSK) yang memiliki nilai sedikit lebih tinggi tergantung industri. Penetapan upah ini diatur oleh dasar hukum yang kuat dan mempertimbangkan inflasi, KHL, serta hasil negosiasi antar pihak terkait.

Bagi pekerja, besaran upah minimum ini memberikan perlindungan dan kepastian penghasilan. Bagi perusahaan, terutama UKM, tantangannya adalah menyeimbangkan antara kewajiban bayar upah yang adil dan menjaga kelangsungan usaha. Karyawan yang merasa dibayar di bawah upah minimum dapat melapor ke Disnaker setempat dengan bukti yang cukup, dan perusahaan wajib menyusun struktur gaji yang adil dan transparan.

FAQ

1. Apakah UMR dan UMK sama?
Secara istilah, UMR adalah kata lama; saat ini secara resmi digunakan UMK untuk upah minimum tingkat kabupaten/kota dan UMP untuk upah minimum provinsi.

2. Apakah semua pekerja di Banjarmasin wajib dibayar sesuai UMK?
Ya, pengusaha di Banjarmasin umumnya wajib membayar pekerja minimal sesuai UMK kecuali ada pengecualian tertentu seperti untuk usaha mikro atau kesepakatan legal.

3. Apa yang bisa saya lakukan jika pengusaha membayar di bawah UMK?
Anda bisa melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan membawa bukti upah dan kontrak kerja untuk pengaduan resmi.

4. Bisakah UMK diturunkan setelah ditetapkan?
Tidak, setelah UMK ditetapkan oleh keputusan gubernur, perusahaan tidak diperbolehkan menurunkan upah pekerja untuk menyesuaikan dengan kebijakan internal.

5. Bagaimana cara cek UMK Banjarmasin terbaru?
Anda bisa mengecek keputusan resmi melalui situs pemerintah provinsi atau kota, serta menelusuri dokumen Keputusan Gubernur yang berlaku di Dinas Ketenagakerjaan setempat.