Upah minimum merupakan aspek penting dalam memastikan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia. Kabupaten Barito Selatan (Barsel), sebagai salah satu wilayah di Kalimantan Tengah, setiap tahun menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) yang menjadi standar dasar bagi perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan.

Dengan memahami besaran gaji UMR Barito Selatan, dasar hukumnya, serta pengaruhnya terhadap dunia kerja, baik pekerja maupun perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat dalam merencanakan kebutuhan ekonomi maupun operasional. Artikel ini menyajikan pembahasan lengkap tentang UMR Barito Selatan, termasuk tabel UMK terbaru, faktor penentunya, perbandingan dengan daerah lain, hingga cara melapor jika terjadi pelanggaran.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

UMR (Upah Minimum Regional) adalah istilah lama yang kini secara resmi digantikan oleh UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). UMK berlaku di tingkat kabupaten/kota dan menjadi standar upah minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Dasar hukum penetapan UMK meliputi:

• Undang-Undang Ketenagakerjaan
• Peraturan Pemerintah terkait Pengupahan
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum
• Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah mengenai UMK
• Rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten

Regulasi tersebut memastikan bahwa setiap perusahaan memberikan upah sesuai standar minimum demi melindungi pekerja dari praktik penggajian yang tidak layak.

Profil Daerah: Barito Selatan

Barito Selatan adalah kabupaten di Kalimantan Tengah yang memiliki kegiatan ekonomi cukup beragam, terutama pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan sebagian pertambangan. Struktur kebutuhan hidup di wilayah ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, lapangan pekerjaan yang tersedia, serta biaya logistik yang relatif tinggi.

Dengan karakteristik tersebut, penetapan UMK di Barito Selatan mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal serta daya beli masyarakat agar tetap proporsional dan berkelanjutan.

Besaran Gaji UMR (UMK) Terbaru di Barito Selatan

Berikut tabel gaji UMR/UMK Barito Selatan terbaru yang berlaku:

Tahun	Gaji Minimum (UMK) Barito Selatan
2024	Rp 3.595.397
2025	Rp 3.829.097,81

Selain UMK, Barito Selatan juga memiliki ketentuan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten) untuk beberapa sektor tertentu:

Sektor	UMSK Barito Selatan 2025
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Rp 3.840.000
Pertambangan & Penggalian	Rp 3.850.000

UMSK ditetapkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap karakteristik sektor yang memerlukan standar upah lebih tinggi.

Faktor Penentu Kenaikan UMK Barito Selatan

Penetapan UMK Barito Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

1. Inflasi dan KHL (Kebutuhan Hidup Layak)
   Semakin tinggi biaya hidup, semakin besar potensi kenaikan upah minimum.
2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
   UMK turut menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan produktivitas daerah.
3. Rekomendasi Dewan Pengupahan
   Dewan Pengupahan memberikan pertimbangan berdasarkan survei dan diskusi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
4. Kebijakan Nasional
   Peraturan dari pemerintah pusat menjadi acuan wajib dalam penetapan UMK setiap tahun.
5. Keputusan Gubernur
   Gubernur menetapkan UMK berdasarkan rekomendasi kabupaten/kota serta analisis regional.

Perbandingan dengan Daerah Lain di Kalimantan Tengah

Kabupaten/Kota	UMK 2025
Barito Selatan	Rp 3.829.097,81
Barito Utara	Rp 3.900.362,43
Seruyan	Rp 3.870.690,32
Murung Raya	Rp 3.793.932,00
Lamandau	Rp 3.781.317,00

Dari tabel tersebut, UMK Barito Selatan berada pada level menengah—lebih tinggi dari beberapa kabupaten tetapi tidak setinggi Barito Utara.

Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan

Dampak bagi Tenaga Kerja

• Peningkatan daya beli dan taraf hidup.
• Perlindungan formal terhadap upah minimum.
• Motivasi kerja meningkat seiring perbaikan kesejahteraan.

Dampak bagi Perusahaan

• Biaya operasional bertambah sehingga perlu pengaturan ulang struktur pengeluaran.
• Pengusaha harus menyesuaikan sistem penggajian agar tidak melanggar aturan.
• Mendorong perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Hak dan Kewajiban

Hak Pekerja

• Mendapatkan upah minimal sesuai UMK/UMSK.
• Mendapatkan penjelasan mengenai struktur dan skala upah.
• Melaporkan pelanggaran upah tanpa takut diskriminasi.

Kewajiban Perusahaan

• Menggaji karyawan minimal sesuai UMK.
• Menerapkan struktur dan skala upah yang jelas.
• Mematuhi ketentuan kenaikan upah mulai 1 Januari tahun berjalan.

Cara Cek & Melapor Pelanggaran

Pekerja dapat melakukan langkah berikut jika menemukan ketidaksesuaian upah:

1. Cek UMK Resmi melalui SK Gubernur atau situs Disnaker Kabupaten.
2. Diskusikan dengan HRD jika terdapat ketidaksesuaian.
3. Melapor ke Dinas Tenaga Kerja jika perusahaan tidak menindaklanjuti.
4. Melibatkan Serikat Pekerja untuk dukungan advokasi.
5. Mengajukan mediasi atau menyampaikan ke Pengadilan Hubungan Industrial jika sengketa tidak terselesaikan.

Kesimpulan

UMK Barito Selatan tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 3.829.097,81, meningkat sekitar 6,5% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Meski membawa dampak positif bagi pekerja, perusahaan juga menghadapi tantangan dalam pengaturan ulang biaya operasional. Penting bagi kedua belah pihak untuk memahami regulasi, hak, dan kewajibannya agar tercipta hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.

FAQ

1. Apakah gaji UMR Barito Selatan sama dengan UMK?
Ya, istilah UMR kini sudah digantikan dengan UMK untuk tingkat kabupaten/kota.

2. Kapan UMK 2025 mulai berlaku?
UMK berlaku mulai 1 Januari 2025.

3. Apakah semua perusahaan wajib mengikuti UMK?
Perusahaan menengah dan besar wajib mengikuti UMK. Usaha mikro dan kecil memiliki ketentuan khusus.

4. Bagaimana cara mengetahui apakah gaji sudah sesuai UMK?
Pekerja dapat membandingkannya dengan SK Gubernur atau informasi resmi dari Disnaker.

5. Apakah Barito Selatan memiliki upah sektoral?
Ya, terdapat UMSK untuk sektor pertanian–perikanan dan sektor pertambangan.

Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) menjadi acuan penting bagi pekerja ketika mengevaluasi upah layak di daerahnya. Di Banyumas, besaran UMR selalu menjadi topik utama menjelang akhir tahun karena berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja dan kebijakan penggajian perusahaan.

Selain sebagai jaminan upah minimum, UMR Banyumas juga menjadi indikator kondisi ekonomi daerah. Dengan mengetahui perkembangan UMR, baik pekerja maupun perusahaan dapat menyesuaikan strategi keuangan, operasional, serta memastikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

UMR adalah upah minimum yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerja di suatu wilayah. Dalam praktik terbaru, penetapan biasanya menggunakan istilah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), meskipun konsepnya sama: memberikan batas minimal upah untuk melindungi pekerja.

Dasar hukum penetapan upah minimum mengacu pada peraturan pengupahan nasional, termasuk peraturan pemerintah tentang pengupahan, kebijakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta masukan dari dewan pengupahan daerah. Setiap tahun, Gubernur menetapkan besaran UMK, termasuk UMK Banyumas.

Profil Daerah Banyumas

Kabupaten Banyumas berada di wilayah Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan berada di Purwokerto. Daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil serta ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan UMKM. Banyaknya tenaga kerja produktif menjadi alasan mengapa kebijakan upah minimum sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan.
Banyumas juga dikenal memiliki biaya hidup yang relatif moderat dibanding wilayah urban besar, sehingga penetapan UMK harus mempertimbangkan daya beli serta perkembangan industri di daerah.

Besaran Gaji UMR Banyumas Terbaru

Berikut tabel perkembangan UMR/UMK Banyumas beberapa tahun terakhir:

Tahun	Besaran UMK Banyumas (Rp)
2021	± 1.970.000
2022	± 1.983.261
2023	± 2.118.124
2024	2.195.690
2025	2.338.410

Kenaikan UMK Banyumas 2025 sekitar 6,5% dibanding tahun sebelumnya.

Faktor Penentu Kenaikan UMR Banyumas

Beberapa faktor utama penentu kenaikan UMR Banyumas antara lain:

1. Inflasi Tahunan
   Menjaga daya beli pekerja agar tidak turun akibat meningkatnya harga barang dan jasa.
2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
   Jika ekonomi Banyumas tumbuh, kemampuan perusahaan untuk memberikan upah lebih tinggi juga meningkat.
3. Nilai Alfa (Formula Perhitungan UMR)
   Kombinasi antara penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan kondisi pasar tenaga kerja lokal.
4. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
   Meliputi biaya tempat tinggal, makanan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya.
5. Kondisi Industri dan Kemampuan Perusahaan
   Termasuk usaha mikro, kecil, menengah, hingga industri besar.
6. Rekomendasi Dewan Pengupahan
   Melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Perbandingan UMR Banyumas dengan Daerah Lain

Berikut perbandingan UMK 2025 di beberapa daerah sekitar Banyumas:

Kabupaten/Kota	UMK 2025 (Rp)	Perbandingan dengan Banyumas
Banyumas	2.338.410	—
Cilacap	2.640.248	Lebih tinggi
Purbalingga	2.338.283	Hampir sama, sedikit lebih rendah
Banjarnegara	2.170.475	Lebih rendah

Dari tabel tersebut, posisi Banyumas berada di tingkat menengah dalam struktur upah minimum Jawa Tengah.

Dampak terhadap Tenaga Kerja dan Perusahaan

Dampak bagi Tenaga Kerja

• Peningkatan pendapatan pekerja berupah minimum.
• Meningkatkan daya beli dan kesejahteraan.
• Menjamin pekerja pemula agar tetap menerima upah layak.
• Meningkatkan standar hidup pekerja di sektor formal.

Dampak bagi Perusahaan

• Perlu penyesuaian struktur penggajian agar sesuai peraturan.
• Biaya operasional bertambah, terutama bagi UMKM.
• Mendorong efisiensi operasional dan peningkatan produktivitas.
• Memperkuat hubungan industrial karena perusahaan mematuhi regulasi.

Hak dan Kewajiban

Hak Pekerja

• Menerima upah tidak lebih rendah dari UMK yang berlaku.
• Menerima skala upah sesuai masa kerja dan jabatan.
• Melakukan pengaduan jika perusahaan melanggar sistem pengupahan.

Kewajiban Perusahaan

• Membayar upah minimal sesuai UMK.
• Menyusun struktur dan skala upah secara jelas.
• Tidak menurunkan upah pekerja yang sudah berada di atas UMK.
• Melaporkan struktur upah kepada instansi ketenagakerjaan.

Cara Cek & Melapor Pelanggaran

1. Cek SK Penetapan UMK
   Dapat dilihat di pengumuman pemerintah provinsi atau instansi ketenagakerjaan daerah.
2. Periksa Slip Gaji
   Cocokkan upah pokok dengan UMK Banyumas terbaru.
3. Hubungi Dinas Tenaga Kerja Banyumas
   Pengaduan bisa dilakukan langsung atau melalui layanan resmi pemerintah daerah.
4. Gunakan Sistem Pelaporan Nasional
   Jika diperlukan, gunakan portal pengaduan pemerintah untuk melaporkan pelanggaran.
5. Konsultasi dengan Serikat Pekerja
   Jika tersedia, serikat pekerja dapat membantu proses advokasi.

Kesimpulan

Gaji UMR Banyumas mengalami kenaikan setiap tahun sesuai perkembangan ekonomi, inflasi, dan kebutuhan hidup masyarakat. Pada 2025, UMK Banyumas ditetapkan sebesar Rp 2.338.410. Penetapan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengganggu stabilitas bisnis di daerah tersebut.

Memahami UMR sangat penting bagi pekerja agar hak-hak mereka terlindungi, dan bagi perusahaan agar tetap patuh pada regulasi ketenagakerjaan. Jika terdapat pelanggaran, pekerja dapat melakukan cek dan melapor melalui mekanisme resmi yang disediakan pemerintah.

FAQ

1. Apakah UMR Banyumas berlaku untuk semua pekerja?
UMR berlaku terutama untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Setelah itu, perusahaan wajib menggunakan struktur dan skala upah.

2. Apakah perusahaan boleh membayar di bawah UMK?
Tidak boleh. Upah pokok tidak boleh lebih rendah dari UMK yang berlaku.

3. Apakah UMK Banyumas setiap tahun pasti naik?
Tidak selalu, tetapi umumnya terjadi kenaikan mengikuti pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

4. Siapa yang menetapkan UMR/UMK Banyumas?
Gubernur menetapkan UMK berdasarkan rekomendasi bupati, dewan pengupahan, dan analisis data ekonomi.

5. Bagaimana jika perusahaan tidak mengikuti aturan UMK?
Pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja atau melalui sistem pengaduan pemerintah.