Upah Minimum Regional (UMR), yang saat ini dikenal sebagai UMP dan UMK, merupakan standar upah terendah yang wajib dipatuhi perusahaan dalam memberikan gaji kepada pekerjanya. Informasi mengenai gaji UMR Gunung Mas menjadi penting untuk memastikan pekerja mendapatkan haknya dan perusahaan memenuhi kewajiban sesuai aturan ketenagakerjaan.

Di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, penetapan UMR dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi. Artikel ini menyajikan informasi lengkap mengenai pengertian, dasar hukum, besaran UMR terbaru, hingga langkah melapor jika terjadi pelanggaran.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

UMR adalah istilah lama yang kini diganti menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Penetapan upah minimum mengacu pada peraturan ketenagakerjaan nasional, termasuk undang-undang dan peraturan menteri terkait pengupahan.

UMK Gunung Mas ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Upah minimum wajib diterapkan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Profil Daerah

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki sektor ekonomi cukup beragam, mulai dari perkebunan, pertanian, hingga perdagangan. Kondisi geografis, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan struktur industri lokal turut memengaruhi nilai UMK setiap tahunnya.

Pemerintah daerah melalui dinas ketenagakerjaan berperan dalam penyusunan rekomendasi UMK dan pengawasan penerapannya di berbagai sektor usaha.

Besaran Gaji UMR Terbaru

Berikut besaran UMK Gunung Mas dari tahun ke tahun:

Tahun	Besaran UMR / UMK Gunung Mas
2023	Rp 3.227.352
2024	Rp 3.328.175
2025	Rp 3.544.506

Faktor Penentu Kenaikan

Beberapa faktor yang menentukan penetapan dan kenaikan UMR antara lain:

1. Inflasi tahunan yang memengaruhi daya beli pekerja.
2. Pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk produktivitas dan investasi.
3. Kondisi ketenagakerjaan, seperti angka pengangguran dan kebutuhan hidup layak.
4. Musyawarah Dewan Pengupahan, yang mempertimbangkan saran dari berbagai pihak.
5. Aturan pemerintah pusat, yang menetapkan formula penghitungan upah minimum.

Perbandingan dengan Daerah Lain

Berikut perbandingan UMK Gunung Mas dengan beberapa daerah lain di Kalimantan Tengah tahun 2025:

Kabupaten / Kota	UMK 2025
Gunung Mas	Rp 3.544.506
Palangka Raya	Rp 3.525.154
Seruyan	Rp 3.870.690
Barito Utara	Rp 3.900.362

Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan

Bagi Tenaga Kerja

• Memberikan jaminan upah minimum yang layak.
• Meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja.
• Memberi kepastian hukum terkait hak atas gaji minimum.

Bagi Perusahaan

• Menuntut perusahaan menyesuaikan struktur upah sesuai aturan.
• Meningkatkan biaya operasional jika terdapat banyak pekerja level bawah.
• Mendorong efisiensi dan peningkatan produktivitas.

Hak dan Kewajiban

Hak Pekerja

• Mendapatkan upah minimal sebesar UMK yang berlaku.
• Menerima struktur dan skala upah yang jelas dari perusahaan.
• Mengajukan laporan jika ditemukan pelanggaran upah.

Kewajiban Perusahaan

• Membayar upah tidak kurang dari UMK.
• Menyusun struktur dan skala upah menurut peraturan.
• Melakukan pencatatan dan pelaporan ketenagakerjaan dengan benar.

Cara Cek & Melapor Pelanggaran

1. Cek SK UMK melalui situs pemerintah provinsi atau dinas ketenagakerjaan.
2. Hubungi Disnaker Gunung Mas untuk menanyakan informasi upah minimum.
3. Ajukan laporan resmi jika merasa menerima upah di bawah UMK.
4. Minta bantuan serikat pekerja bila membutuhkan pendampingan.
5. Konsultasi hukum jika kasus pelanggaran bersifat serius.

Kesimpulan

Gaji UMR Gunung Mas ditetapkan pemerintah setiap tahun untuk melindungi hak pekerja dan memastikan standar hidup layak. Dengan UMK tahun 2025 mencapai Rp 3.544.506, pekerja memiliki dasar kuat untuk menuntut hak upah minimum. Perusahaan pun wajib mengikuti aturan agar tetap patuh hukum dan menjaga hubungan industrial yang harmonis.

Memahami aturan UMR membantu kedua belah pihak menciptakan lingkungan kerja yang adil, produktif, dan saling menguntungkan.

FAQ

1. Apakah UMK Gunung Mas berbeda dengan UMP?
Ya. UMP adalah upah minimum provinsi, sedangkan UMK ditetapkan khusus untuk kabupaten/kota, sehingga nilainya bisa berbeda.

2. Siapa saja yang berhak menerima UMK?
Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun berhak menerima upah sesuai UMK.

3. Apakah perusahaan kecil wajib mengikuti UMK?
Ada pengecualian untuk usaha mikro dan kecil, namun tetap harus melalui ketentuan khusus dalam peraturan.

4. Bagaimana cara memastikan gaji sesuai UMK?
Periksa slip gaji, kontrak kerja, dan bandingkan dengan UMK terbaru yang ditetapkan pemerintah.

5. Apa yang harus dilakukan jika perusahaan membayar di bawah UMK?
Pekerja dapat melapor ke dinas ketenagakerjaan, serikat pekerja, atau menggunakan kanal pengaduan pemerintah.

Upah Minimum Regional (UMR), yang kini dikenal sebagai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), merupakan tolok ukur penting dalam dunia ketenagakerjaan. Di Grobogan, UMK menjadi acuan bagi pekerja agar mendapatkan penghasilan yang layak dan bagi perusahaan sebagai batas minimum kewajiban pembayaran gaji.
Bagi banyak pekerja di Grobogan, perubahan UMK sangat signifikan karena bisa berdampak langsung pada kesejahteraan sehari-hari. Artikel ini akan membahas secara mendalam gaji UMR Grobogan, mulai dasar hukum, profil daerah, besaran terbaru, hingga implikasi sosial-ekonomi.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

UMR adalah istilah lama yang merujuk pada upah minimum di tingkat regional. Saat ini mekanismenya lebih formal melalui UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan UMP (Upah Minimum Provinsi). Penetapan UMK bertujuan untuk menjamin pekerja memperoleh upah minimum yang adil sesuai standar hidup daerahnya.

Dasar hukum UMK meliputi beberapa regulasi nasional dan lokal:

• Peraturan Pemerintah yang mengatur upah minimum.
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan formula kenaikan upah.
• Keputusan Gubernur di provinsi (dalam hal ini Jawa Tengah) yang meresmikan nilai UMK setiap kabupaten/kota.
• Keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten Grobogan, yang melibatkan pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah daerah.

Profil Daerah

Kabupaten Grobogan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ekonominya cukup beragam — dari sektor pertanian hingga industri ringan — sehingga banyak tenaga kerja bergantung pada pengupahan minimum. Struktur kerja lokal ini membuat UMK Grobogan menjadi topik penting karena memengaruhi ribuan pekerja yang pendapatan utamanya berasal dari pekerjaan formal dengan upah rendah.

Dewan Pengupahan Kabupaten Grobogan secara rutin mengadakan musyawarah tahunan yang melibatkan serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah. Forum ini berfungsi menetapkan angka UMK berdasarkan kondisi ekonomi lokal, inflasi, dan aspirasi masyarakat pekerja.

Besaran Gaji UMR Terbaru

Berikut adalah tabel besaran UMK Grobogan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk data terbaru untuk 2025:

Tahun	UMK Grobogan
2020	Rp 1.830.000
2021	Rp 1.890.000
2022	Rp 1.894.032
2023	Rp 2.029.569
2024	Rp 2.116.516
2025	Rp 2.254.090

Faktor Penentu Kenaikan

Beberapa faktor yang memengaruhi kenaikan UMK Grobogan antara lain:

1. Inflasi dan biaya hidup – Kenaikan harga barang dan jasa mendorong perlunya upah minimum yang lebih tinggi agar pekerja bisa memenuhi kebutuhan dasar.
2. Pertumbuhan ekonomi lokal – Jika ekonomi Grobogan tumbuh, perusahaan diharapkan dapat menanggung beban upah yang lebih besar.
3. Kebijakan nasional dan provinsi – Formula kenaikan upah minimum ditentukan oleh peraturan pemerintah pusat dan Kementerian Ketenagakerjaan.
4. Musyawarah Dewan Pengupahan – Representasi pekerja, pengusaha, dan pemerintah lokal hadir dalam Dewan Pengupahan Grobogan untuk merumuskan kenaikan UMK.
5. Komitmen sosial – Ada dorongan dari pemerintah dan serikat pekerja untuk terus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan menjaga stabilitas hubungan industrial.

Perbandingan dengan Daerah Lain

Berikut perbandingan UMK Grobogan dengan beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025:

Daerah	UMK 2025
Grobogan	Rp 2.254.090
Rembang	Sekitar Rp 2.236.169
Blora	Sekitar Rp 2.238.431
Kudus	Sekitar Rp 2.680.486
Sragen	Sekitar Rp 2.182.200

Dari tabel tersebut, UMK Grobogan termasuk menengah dibanding kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah — lebih tinggi dari beberapa, tetapi jauh di bawah daerah dengan UMK tertinggi.

Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan

Bagi Tenaga Kerja:
Kenaikan UMK Grobogan memberikan manfaat langsung, yaitu peningkatan penghasilan minimum yang bisa memperbaiki daya beli dan kualitas hidup pekerja. Hal ini juga dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi kerja karena pekerja merasa dihargai. Namun, jika kenaikan upah tidak diimbangi produktivitas, beban kerja bisa meningkat atau jam kerja bisa disesuaikan.

Bagi Perusahaan:
Bagi perusahaan, terutama UKM padat karya, kenaikan UMK berarti biaya operasional yang lebih tinggi. Untuk menghadapi beban ini, perusahaan mungkin perlu efisiensi biaya, mengadopsi teknologi, atau merestrukturisasi tenaga kerja. Di sisi positif, peningkatan upah juga bisa meningkatkan produktivitas karena pekerja lebih termotivasi.

Hak dan Kewajiban

Hak Pekerja:

• Menerima upah minimal sesuai UMK Grobogan.
• Menuntut penyusunan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja tertentu.
• Melaporkan apabila perusahaan membayar di bawah UMK yang ditetapkan.

Kewajiban Pengusaha:

• Membayar upah pekerja paling rendah sesuai UMK.
• Menyusun struktur dan skala upah (jika diperlukan) sesuai aturan ketenagakerjaan.
• Tidak menurunkan upah pekerja yang sebelumnya sudah lebih tinggi dari UMK tanpa dasar yang sah dan transparan.

Cara Cek & Melapor Pelanggaran

Jika pekerja merasa perusahaan membayar di bawah UMK Grobogan, berikut langkah yang bisa diambil:

1. Cek UMK Resmi
   Cari salinan keputusan resmi dari pemerintah kabupaten atau provinsi terkait UMK Grobogan.
2. Konsultasi dengan Serikat Pekerja
   Jika Anda tergabung dalam serikat pekerja, laporkan masalah ini agar bisa disuarakan secara kolektif.
3. Lapor ke Dinas Ketenagakerjaan
   Ajukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan. Sertakan bukti seperti kontrak kerja, slip gaji, dan bukti transfer gaji.
4. Gunakan Jalur Hukum
   Jika mediasi gagal, pekerja dapat membawa kasusnya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan bukti lengkap agar upah sesuai UMK dapat ditegakkan.

Kesimpulan

UMK Grobogan untuk tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 2.254.090, naik 6,5% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi lokal, dan kebijakan nasional serta musyawarah Dewan Pengupahan. Bagi pekerja, kenaikan ini berarti potensi perbaikan kesejahteraan, sementara bagi pengusaha menjadi tantangan biaya yang harus diantisipasi. Untuk menjamin keadilan, pekerja perlu tahu hak mereka dan cara melaporkan pelanggaran upah minimum.

FAQ

1. Apa perbedaan antara UMR dan UMK?
UMR adalah istilah lama; sekarang yang digunakan adalah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk wilayah kabupaten/kota, dan UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk skala provinsi.

2. Siapa yang menetapkan UMK Grobogan?
UMK Grobogan ditetapkan melalui musyawarah di Dewan Pengupahan Kabupaten Grobogan dan disahkan oleh keputusan Gubernur Jawa Tengah.

3. Apakah semua pekerja di Grobogan harus dibayar sesuai UMK?
Secara umum, pekerja formal yang berada di bawah pengaturan upah minimum harus dibayar setidaknya UMK. Struktur upah bisa berbeda jika perusahaan menerapkan skala atau struktur upah bagi pekerja berpengalaman.

4. Bagaimana cara menemukan nilai UMK Grobogan saat ini?
Anda bisa cek situs resmi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Grobogan atau situs resmi pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk salinan SK UMK terbaru.

5. Apa yang harus dilakukan kalau perusahaan membayar di bawah UMK?
Anda bisa melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan bukti pembayaran dan kontrak kerja. Jika mediasi tidak berhasil, jalur pengadilan (PHI) bisa ditempuh untuk menuntut hak upah sesuai UMK.