Upah Minimum Regional (UMR), yang saat ini lebih populer dikenal sebagai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP), menjadi tolok ukur pembayaran upah paling rendah yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja di suatu wilayah. Bagi pekerja di Kabupaten Maluku Tengah, mengetahui besaran dan ketentuan UMR/UMK sangat penting agar hak upah terpenuhi sesuai regulasi dan kebutuhan hidup layak.
Situasi penetapan upah minimum di Maluku Tengah sedikit berbeda dibanding beberapa wilayah yang menetapkan UMK mandiri; di kabupaten ini sebagian besar mengikuti acuan UMP provinsi apabila tidak ada penetapan UMK tersendiri. Artikel ini akan membahas seluruh aspek terkait gaji UMR di Maluku Tengah 2025, termasuk dasar hukum, besaran, perbandingan, dan hak-kewajiban.
Pengertian dan Dasar Hukum UMR
UMR adalah istilah tradisional yang merujuk kepada upah minimum regional; saat ini konsep tersebut telah digantikan dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMP ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan berlaku sebagai standar minimum apabila kabupaten/kota tidak menetapkan UMK khusus di wilayahnya. Pengusaha wajib membayar para pekerja sesuai dengan standar upah minimum yang berlaku di daerah.
Dasar hukum penetapan upah minimum di Indonesia adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, yang mengatur formula kenaikan upah minimum setiap tahun berdasarkan kondisi ekonomi, inflasi, dan kebutuhan hidup layak. Pemerintah provinsi melalui keputusan gubernur menetapkan UMP, sedangkan kabupaten/kota dapat mengusulkan UMK melalui dewan pengupahan daerah.
Profil Daerah
Kabupaten Maluku Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku dengan pusat pemerintahan di Masohi. Tidak semua kabupaten di provinsi ini mengajukan penetapan UMK berbeda; sebagian besar wilayah di luar kota besar mengikuti besaran UMP provinsi sebagai acuan upah minimum. Di Maluku Tengah, disebutkan bahwa besaran upah minimum mengikuti angka UMP provinsi jika tidak ada penetapan UMK yang berbeda. Ada juga catatan bahwa pada tahun 2025, dewan pengupahan kabupaten Maluku Tengah belum melaksanakan sidang penetapan UMK kabupaten untuk menetapkan UMK yang berbeda.
Besaran Gaji UMR Terbaru di Maluku Tengah
| Tahun | Kabupaten/Kota | Besaran UMR/UMK Maluku Tengah |
|---|---|---|
| 2025 | Kabupaten Maluku Tengah | Rp 3.141.700 / bulan |
| 2024 | Kabupaten Maluku Tengah | Rp sekitar 2.949.953 / bulan |
| 2023 | Kabupaten Maluku Tengah | Sekitar Rp 2.812.827 / bulan |
Faktor Penentu Kenaikan
Penetapan besaran upah minimum di Maluku Tengah dan provinsi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:
- Inflasi dan pertumbuhan ekonomi lokal – Pengaruh inflasi serta laju pertumbuhan ekonomi wilayah dipertimbangkan dalam penentuan upah minimum.
- Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – Komponen KHL di daerah ditelaah untuk memastikan upah minimum dapat memenuhi standar hidup pekerja.
- Produktivitas dan kondisi lapangan kerja – Evaluasi produktivitas serta kondisi usaha dan pasar tenaga kerja menjadi pertimbangan.
- Rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah/Provinsi – Dewan pengupahan melakukan kajian bersama pemerintah, pekerja, dan perusahaan dalam menetapkan angka.
- Regulasi nasional – Ketentuan dari pemerintah pusat menjadi acuan, termasuk formulasi kenaikan upah minimum yang ditetapkan setiap tahun.
Perbandingan dengan Daerah Lain
| Daerah | Besaran UMR/UMK 2025 | Keterangan |
|---|---|---|
| Kabupaten Maluku Tengah | Rp 3.141.700 | Mengikuti UMP provinsi karena tidak ada penetapan UMK sendiri |
| Kota Ambon | Rp 3.185.733 | Kota dengan UMK tertinggi di provinsi Maluku |
| Kabupaten Maluku Utara (Provinsi berbeda) | ± Rp 3.408.000 | Lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten di Maluku |
| Kota/Kabupaten di provinsi metropolitan | > Rp 5.000.000 | Lokasi pusat ekonomi dengan biaya hidup tinggi |
Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan
Bagi tenaga kerja di Maluku Tengah, besaran upah minimum memberi kepastian bahwa upah minimum berada pada level minimal yang ditetapkan, membantu memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan perlindungan. Pekerja dengan upah di kisaran terendah akan merasakan peningkatan daya beli dan stabilitas ekonomi.
Bagi perusahaan, penetapan upah minimum standar memberikan kepastian regulasi. Perusahaan perlu memastikan struktur gaji memenuhi standar tersebut agar patuh hukum. Bagi perusahaan kecil, penyesuaian ini bisa menambah beban, namun jangka panjang dapat meningkatkan motivasi, loyalitas dan produktivitas tenaga kerja jika dikelola dengan baik.
Hak dan Kewajiban
Pekerja memiliki hak untuk menerima upah paling tidak sesuai dengan standar upah minimum yang berlaku di wilayahnya, yaitu upah minimal sesuai besaran UMR/UMK/UMP. Pekerja juga berhak atas pembayaran tambahan, tunjangan, dan hak lainnya sesuai masa kerja dan ketentuan perusahaan.
Pihak perusahaan memiliki kewajiban membayar pekerja sesuai atau lebih besar dari standar upah minimum wilayah. Perusahaan juga wajib membuat struktur dan skala upah apabila mempekerjakan pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun serta melakukan penyesuaian sesuai regulasi.
Cara Cek & Melapor Pelanggaran
Untuk mengecek besaran upah minimum resmi daerah, pekerja dan masyarakat bisa melihat dokumen keputusan gubernur/keputusan dewan pengupahan provinsi atau kabupaten yang diumumkan secara publik. Jika menemukan perusahaan yang membayar di bawah upah minimum yang berlaku, pekerja bisa melapor ke dinas tenaga kerja kabupaten/kota setempat atau ke instansi ketenagakerjaan provinsi/pusat dengan dokumen pendukung seperti slip gaji dan surat keputusan.
Kesimpulan
Gaji UMR/UMK di Kabupaten Maluku Tengah untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 3.141.700 per bulan, mengikuti besaran standar provinsi jika tidak ada penetapan UMK spesifik. Pekerja dan perusahaan perlu menyadari besaran ini, memastikan pembayaran sesuai, dan memahami hak serta kewajiban agar tercipta kesejahteraan bersama.
FAQ
1. Apa perbedaan UMR, UMK, dan UMP?
UMR adalah istilah lama yang kini digantikan oleh istilah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). UMP ditetapkan di tingkat provinsi, sedangkan UMK ditetapkan oleh kabupaten/kota jika ada.
2. Berapa gaji minimum Maluku Tengah 2025?
Gaji minimum (UMK) Kabupaten Maluku Tengah untuk tahun 2025 adalah Rp 3.141.700 per bulan.
3. Apakah semua perusahaan wajib membayar sesuai UMK?
Ya, semua perusahaan wajib membayar pekerja paling sedikit sesuai dengan UMK yang berlaku di wilayahnya.
4. Bagaimana jika pekerja dibayar di bawah UMK?
Pekerja dapat melapor ke dinas tenaga kerja setempat atau instansi ketenagakerjaan dengan bukti pembayaran dan dokumen kontrak kerja.
5. Kapan UMK Maluku Tengah bisa berubah?
UMK biasanya dievaluasi dan ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi dan kabupaten berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan serta kondisi ekonomi wilayah.
