Gaji UMR Sukabumi menjadi topik penting bagi pekerja maupun pengusaha di wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi. Upah minimum ini menentukan standar dasar pengupahan agar pekerja bisa mendapatkan penghasilan layak sesuai pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup di Sukabumi.

Dengan meningkatnya biaya hidup dan inflasi, pembaruan UMR (sekarang lebih tepat disebut UMK untuk kabupaten/kota) sangat krusial agar perlindungan pekerja tetap terjaga. Artikel ini merinci pengertian, dasar hukum, hingga dampak kenaikan UMR Sukabumi agar kamu lebih paham hak dan kewajiban di dunia kerja lokal.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

UMR (Upah Minimum Regional) adalah upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Meski istilah “UMR” secara historis populer, saat ini regulasi mengacu pada UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Dasar hukum penetapan upah minimum termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan menteri tenaga kerja. Misalnya, untuk tahun 2025, kenaikan upah minimum Sukabumi mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2024. Keputusan Gubernur Jawa Barat juga digunakan sebagai landasan resmi penetapan UMK Sukabumi.

Profil Daerah Sukabumi

Sukabumi terbagi menjadi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi, yang masing-masing memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan berbeda. Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah yang luas dengan konsentrasi industri pertanian dan manufaktur skala kecil hingga menengah, sementara Kota Sukabumi cenderung lebih urban dan padat penduduk.

Dalam statistik ketenagakerjaan, BPS Sukabumi menunjukkan tren pencari kerja dan upah minimum yang berkembang seiring kenaikan upah minimum regional. Karena itu, kebijakan upah minimum di Sukabumi harus memperhitungkan kondisi lokal agar seimbang antara perlindungan pekerja dan daya saing perusahaan.

Besaran Gaji UMR Terbaru

Berikut tabel perkembangan UMR / UMK Sukabumi dari beberapa tahun terakhir hingga 2025:

Selain Kabupaten, Kota Sukabumi juga memiliki upah minimum tersendiri. Untuk tahun 2024, UMR Kota Sukabumi ditetapkan sekitar Rp 2.834.399. Untuk tahun 2025, UMR Kota Sukabumi naik menjadi Rp 3.018.635.

Faktor Penentu Kenaikan UMR

Beberapa faktor yang mendorong kenaikan UMR Sukabumi adalah:

1. Inflasi dan biaya hidup: Harga kebutuhan pokok meningkat, sehingga upah minimum harus disesuaikan agar daya beli pekerja tetap terjaga.
2. Pertumbuhan ekonomi lokal: Jika ekonomi lokal tumbuh, maka kemampuan perusahaan untuk membayar upah lebih tinggi juga meningkat.
3. Usulan dari stakeholders: Kenaikan dipengaruhi usulan buruh, pengusaha, dan pemerintah kabupaten dalam rapat dewan pengupahan.
4. Kebijakan nasional: Kebijakan ketenagakerjaan di tingkat nasional seperti Permenaker menjadi acuan teknis perhitungan upah minimum.

Perbandingan dengan Daerah Lain

Berikut tabel perbandingan UMR / UMK Sukabumi dengan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat (JW) berdasarkan data 2025:

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa UMR Sukabumi masih tergolong menengah jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten industri di Jawa Barat seperti Karawang dan Bekasi.

Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan

Bagi tenaga kerja, kenaikan UMR Sukabumi memberikan manfaat langsung dalam bentuk pendapatan minimum yang lebih tinggi, membantu memenuhi kebutuhan hidup dasar. Ini juga meningkatkan motivasi dan stabilitas pekerja, terutama bagi mereka dengan masa kerja kurang dari satu tahun yang memang harus digaji minimal sesuai UMK.

Bagi perusahaan, kenaikan upah minimum berarti beban biaya tenaga kerja meningkat. Perusahaan harus menyesuaikan struktur upah agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Bagi usaha mikro dan kecil, tekanan kenaikan upah bisa signifikan, karena margin usaha sering lebih tipis. Namun, kenaikan upah juga bisa mendorong produktivitas bila disertai sistem pengupahan berbasis kinerja atau struktur dan skala upah untuk pekerja berpengalaman.

Hak dan Kewajiban Pekerja dan Perusahaan

• Hak pekerja: Mendapat upah minimal sesuai UMK Sukabumi jika masa kerja kurang dari satu tahun, atau sesuai struktur skala upah jika lebih dari satu tahun.
• Kewajiban perusahaan: Tidak boleh membayar di bawah standar UMK yang telah ditetapkan untuk pekerja yang tunduk pada ketentuan tersebut. Jika melanggar, dapat dikenai sanksi sesuai peraturan ketenagakerjaan.
• Struktur skala upah: Perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, agar sistem upah lebih adil dan berkelanjutan.

Cara Cek & Melapor Pelanggaran

1. Cek UMK resmi: Pekerja dapat mengecek upah minimum yang berlaku melalui situs resmi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi atau Keputusan Gubernur Jawa Barat.
2. Laporkan pelanggaran: Jika perusahaan membayar di bawah UMK, pekerja bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Mereka biasanya memiliki mekanisme pengaduan pelanggaran upah minimum.
3. Gunakan bukti: Simpan slip gaji, kontrak kerja, dan bukti komunikasi dengan perusahaan agar laporan lebih kuat.
4. Gunakan lembaga pendukung: Buruh dapat meminta bantuan serikat pekerja atau LSM ketenagakerjaan untuk mendampingi proses pelaporan.

Kesimpulan

Gaji UMR Sukabumi — kini lebih tepat disebut UMK untuk kabupaten/kota — terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2025, UMK Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebesar Rp 3.604.483, sementara Kota Sukabumi Rp 3.018.635. Kenaikan ini didorong oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Meskipun memberikan perlindungan lebih bagi pekerja, kenaikan upah minimum juga menantang perusahaan, terutama usaha kecil. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan struktur skala upah dan sistem pengupahan berbasis kinerja. Bagi pekerja, memahami hak dan mekanisme pelaporan sangat krusial agar upah minimum ditaati secara adil.

FAQ

1. Apakah “UMR Sukabumi” sama dengan UMK Sukabumi?
Ya. Istilah UMR (Upah Minimum Regional) masih banyak digunakan secara populer, tetapi dalam praktik regulasi sekarang dipakai istilah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk wilayah kabupaten seperti Sukabumi.

2. Kapan UMK Sukabumi 2025 mulai berlaku?
UMK Sukabumi 2025 mulai berlaku pada 1 Januari 2025, sesuai penetapan dalam keputusan gubernur.

3. Apakah pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun harus tetap digaji sesuai UMK?
Tidak selalu. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, perusahaan harus menyusun struktur dan skala upah, sehingga gaji bisa lebih tinggi dari UMK.

4. Bagaimana jika upah saya di bawah UMK Sukabumi?
Anda bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi. Pastikan menyimpan bukti seperti slip gaji, kontrak kerja, dan dokumen lain yang relevan untuk memperkuat laporan.

5. Apakah semua usaha wajib menaikkan gaji sesuai UMK?
Ya, pada prinsipnya pengusaha diwajibkan membayar upah minimal sesuai UMK. Namun, ada pengecualian untuk usaha mikro dan kecil yang bisa menetapkan upah melalui kesepakatan bersama dengan pekerja, sesuai regulasi setempat.