Mengetahui besaran upah minimum adalah hal penting bagi pekerja maupun pengusaha di Kabupaten Seruyan. Dengan gaji UMR yang tepat, pekerja dapat memastikan haknya terpenuhi dan perusahaan dapat menjalankan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. Artikel ini akan mengupas secara lengkap tentang gaji UMR Seruyan, dasar hukumnya, faktor penentu, perbandingan dengan daerah lain, serta hak dan kewajiban yang terkait.
Bagi pekerja yang ingin memastikan bahwa upah yang diterimanya sesuai ketentuan, serta bagi pengusaha yang ingin mematuhi regulasi agar terhindar dari sanksi, informasi ini sangat relevan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini.
Pengertian dan Dasar Hukum UMR
Upah Minimum Regional (UMR) atau yang lebih dikenal kini sebagai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah besaran upah bulanan terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan tersebut. Penetapan ini bertujuan untuk menjamin standar hidup layak bagi pekerja.
Secara hukum, dasar pengaturan upah minimum antara lain:
- Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (dan perubahan melalui PP 51/2023).
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.
Di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk Kabupaten Seruyan, ditetapkan melalui keputusan gubernur seperti
Profil Daerah
Kabupaten Seruyan terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kotanya adalah Kuala Pembuang. Luas wilayahnya mencapai sekitar 16.404 km² dengan jumlah penduduk diperkirakan sekitar 174.310 jiwa pada pertengahan tahun 2024.
Sebagai daerah yang memiliki sektor ekonomi seperti perkebunan, kehutanan dan industri pengolahan, kebijakan upah minimum di Seruyan sangat penting bagi kesejahteraan pekerja dan stabilitas investasi perusahaan.
Besaran Gaji UMR Terbaru
Berikut tabel besaran UMK di Kabupaten Seruyan untuk tahun 2025:
| Daerah | Besaran UMK 2025 |
|---|---|
| Kabupaten Seruyan | Rp 3.870.690,32 |
Perlu dicatat bahwa angka tersebut adalah untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan dan berlaku sejak 1 Januari 2025.
Faktor Penentu Kenaikan
Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kenaikan upah minimum di Seruyan antara lain:
- Inflasi – Kenaikan biaya hidup menjadi pertimbangan utama.
- Pertumbuhan ekonomi daerah – Jika ekonomi tumbuh baik, maka kapasitas perusahaan lebih besar untuk membayar upah yang layak.
- Kebutuhan hidup layak pekerja – Pemerintah mempertimbangkan upah yang cukup memenuhi kebutuhan dasar pekerja.
- Rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah – Di setiap kabupaten/kota ada dewan pengupahan yang memberi masukan.
- Regulasi nasional – Peraturan Menteri Ketenagakerjaan menetapkan mekanisme dan persentase kenaikan minimum tiap tahun (seperti kenaikan 6,5% untuk tahun 2025 di Kalteng).
Perbandingan dengan Daerah Lain
Untuk memberikan gambaran, berikut tabel perbandingan besaran UMK beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025:
| Daerah | Besaran UMK 2025 |
|---|---|
| Kabupaten Seruyan | Rp 3.870.690,32 |
| Kabupaten Barito Utara | Rp 3.900.362,43 |
| Kabupaten Barito Selatan | Rp 3.829.097,81 |
| Kabupaten Kotawaringin Timur | Rp 3.559.112,85 |
Dari tabel tersebut terlihat bahwa UMK Seruyan berada di posisi yang relatif tinggi di antara kabupaten‑kota di Kalimantan Tengah.
Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan
Dampak bagi tenaga kerja
- Pekerja memperoleh upah minimum yang lebih layak, yang membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari‑hari, tabungan, dan stabilitas sosial.
- Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karena merasa dihargai secara finansial.
- Memungkinkan pekerja baru dan pekerja kontrak memiliki standar upah yang jelas.
Dampak bagi perusahaan
- Perusahaan perlu menyesuaikan anggaran gaji untuk memastikan tidak membayar di bawah ketentuan.
- Bagi perusahaan dengan margin tipis, kenaikan upah bisa menjadi tantangan sehingga perlu efisiensi operasional.
- Jika diterapkan dengan baik, akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai pemberi kerja yang adil dan dapat menarik tenaga kerja berkualitas.
- Jika gagal mematuhi, perusahaan bisa menghadapi sanksi administratif atau hukum.
Hak dan Kewajiban
Hak pekerja
- Mendapatkan upah paling sedikit sesuai dengan UMK yang berlaku di Seruyan.
- Mengetahui struktur dan skala upah jika pekerja telah bekerja 1 tahun atau lebih.
- Tidak diperlakukan dengan potongan atau pengurangan upah karena kenaikan upah minimum.
Kewajiban perusahaan
- Membayar upah bulanan paling sedikit sebesar nilai UMK yang ditetapkan.
- Menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja ≥1 tahun.
- Tidak membayar upah lebih rendah atau menyusutkan upah yang telah ditetapkan lebih tinggi dari UMK.
- Mematuhi peraturan perundang‑undangan terkait pengupahan dan pengawasan oleh instansi terkait.
Cara Cek & Melapor Pelanggaran
Untuk mengecek apakah upah yang Anda terima sesuai ketentuan:
- Cek keputusan pemerintah daerah atau provinsi yang menetapkan UMK Seruyan (lihat SK Gubernur Kalteng Nomor 188.44/578/2024).
- Bandingkan dengan upah yang dibayarkan oleh perusahaan Anda. Jika kurang dari nilai UMK, maka ada indikasi pelanggaran.
- Jika terjadi pelanggaran, Anda dapat melapor ke:
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi/Kabupaten yang bersangkutan
- Pengawas Tenaga Kerja (pejabat fungsional pengawasan ketenagakerjaan) yang bertugas mengawasi pelaksanaan upah minimum.
- Siapkan bukti‑bukti seperti slip gaji, kontrak kerja, rekaman pembayaran, dan catat masa kerja Anda sebagai pekerja.
Kesimpulan
Besaran gaji UMR atau UMK di Kabupaten Seruyan untuk tahun 2025 adalah Rp 3.870.690,32. Nilai ini diatur berdasarkan regulasi nasional dan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan pekerja. Sebagai pekerja Anda berhak menerima upah tidak di bawah angka tersebut, dan sebagai perusahaan Anda wajib mematuhi ketentuan ini. Melalui pengawasan, perbandingan dengan daerah lain, serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban, diharapkan sistem pengupahan di Seruyan berjalan adil dan produktif bagi semua pihak.
FAQ
Q: Apakah angka Rp 3.870.690,32 berlaku untuk semua pekerja di Seruyan?
A: Angka tersebut adalah UMK untuk Kabupaten Seruyan tahun 2025 dan berlaku minimal untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun sebaiknya melihat struktur dan skala upah perusahaan masing‑masing.
Q: Apakah perusahaan kecil dan usaha mikro wajib membayar UMK tersebut?
A: Berdasarkan keputusan gubernur, ketentuan UMK dapat dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Q: Bagaimana jika perusahaan membayar di bawah UMK?
A: Pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja/Transmigrasi setempat. Perusahaan yang melanggar bisa dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang‑undangan.
Q: Apakah setiap tahun UMK Seruyan naik?
A: Ya, umumnya UMK dinilai dan ditetapkan tiap tahun dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, untuk tahun 2025 di Kalteng kenaikan ditetapkan sebesar 6,5%.
Q: Bagaimana cara mengetahui struktur dan skala upah perusahaan?
A: Perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja ≥1 tahun. Pekerja dapat meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen tersebut atau menanyakan kepada serikat pekerja jika ada.