Upah minimum merupakan aspek penting dalam memastikan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia. Kabupaten Barito Selatan (Barsel), sebagai salah satu wilayah di Kalimantan Tengah, setiap tahun menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) yang menjadi standar dasar bagi perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan.
Dengan memahami besaran gaji UMR Barito Selatan, dasar hukumnya, serta pengaruhnya terhadap dunia kerja, baik pekerja maupun perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat dalam merencanakan kebutuhan ekonomi maupun operasional. Artikel ini menyajikan pembahasan lengkap tentang UMR Barito Selatan, termasuk tabel UMK terbaru, faktor penentunya, perbandingan dengan daerah lain, hingga cara melapor jika terjadi pelanggaran.
Pengertian dan Dasar Hukum UMR
UMR (Upah Minimum Regional) adalah istilah lama yang kini secara resmi digantikan oleh UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). UMK berlaku di tingkat kabupaten/kota dan menjadi standar upah minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Dasar hukum penetapan UMK meliputi:
- Undang-Undang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah terkait Pengupahan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum
- Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah mengenai UMK
- Rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten
Regulasi tersebut memastikan bahwa setiap perusahaan memberikan upah sesuai standar minimum demi melindungi pekerja dari praktik penggajian yang tidak layak.
Profil Daerah: Barito Selatan
Barito Selatan adalah kabupaten di Kalimantan Tengah yang memiliki kegiatan ekonomi cukup beragam, terutama pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan sebagian pertambangan. Struktur kebutuhan hidup di wilayah ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, lapangan pekerjaan yang tersedia, serta biaya logistik yang relatif tinggi.
Dengan karakteristik tersebut, penetapan UMK di Barito Selatan mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal serta daya beli masyarakat agar tetap proporsional dan berkelanjutan.
Besaran Gaji UMR (UMK) Terbaru di Barito Selatan
Berikut tabel gaji UMR/UMK Barito Selatan terbaru yang berlaku:
| Tahun | Gaji Minimum (UMK) Barito Selatan |
|---|---|
| 2024 | Rp 3.595.397 |
| 2025 | Rp 3.829.097,81 |
Selain UMK, Barito Selatan juga memiliki ketentuan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten) untuk beberapa sektor tertentu:
| Sektor | UMSK Barito Selatan 2025 |
|---|---|
| Pertanian, Kehutanan, Perikanan | Rp 3.840.000 |
| Pertambangan & Penggalian | Rp 3.850.000 |
UMSK ditetapkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap karakteristik sektor yang memerlukan standar upah lebih tinggi.
Faktor Penentu Kenaikan UMK Barito Selatan
Penetapan UMK Barito Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:
- Inflasi dan KHL (Kebutuhan Hidup Layak)
Semakin tinggi biaya hidup, semakin besar potensi kenaikan upah minimum. - Pertumbuhan Ekonomi Daerah
UMK turut menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan produktivitas daerah. - Rekomendasi Dewan Pengupahan
Dewan Pengupahan memberikan pertimbangan berdasarkan survei dan diskusi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. - Kebijakan Nasional
Peraturan dari pemerintah pusat menjadi acuan wajib dalam penetapan UMK setiap tahun. - Keputusan Gubernur
Gubernur menetapkan UMK berdasarkan rekomendasi kabupaten/kota serta analisis regional.
Perbandingan dengan Daerah Lain di Kalimantan Tengah
| Kabupaten/Kota | UMK 2025 |
|---|---|
| Barito Selatan | Rp 3.829.097,81 |
| Barito Utara | Rp 3.900.362,43 |
| Seruyan | Rp 3.870.690,32 |
| Murung Raya | Rp 3.793.932,00 |
| Lamandau | Rp 3.781.317,00 |
Dari tabel tersebut, UMK Barito Selatan berada pada level menengah—lebih tinggi dari beberapa kabupaten tetapi tidak setinggi Barito Utara.
Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan
Dampak bagi Tenaga Kerja
- Peningkatan daya beli dan taraf hidup.
- Perlindungan formal terhadap upah minimum.
- Motivasi kerja meningkat seiring perbaikan kesejahteraan.
Dampak bagi Perusahaan
- Biaya operasional bertambah sehingga perlu pengaturan ulang struktur pengeluaran.
- Pengusaha harus menyesuaikan sistem penggajian agar tidak melanggar aturan.
- Mendorong perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Hak dan Kewajiban
Hak Pekerja
- Mendapatkan upah minimal sesuai UMK/UMSK.
- Mendapatkan penjelasan mengenai struktur dan skala upah.
- Melaporkan pelanggaran upah tanpa takut diskriminasi.
Kewajiban Perusahaan
- Menggaji karyawan minimal sesuai UMK.
- Menerapkan struktur dan skala upah yang jelas.
- Mematuhi ketentuan kenaikan upah mulai 1 Januari tahun berjalan.
Cara Cek & Melapor Pelanggaran
Pekerja dapat melakukan langkah berikut jika menemukan ketidaksesuaian upah:
- Cek UMK Resmi melalui SK Gubernur atau situs Disnaker Kabupaten.
- Diskusikan dengan HRD jika terdapat ketidaksesuaian.
- Melapor ke Dinas Tenaga Kerja jika perusahaan tidak menindaklanjuti.
- Melibatkan Serikat Pekerja untuk dukungan advokasi.
- Mengajukan mediasi atau menyampaikan ke Pengadilan Hubungan Industrial jika sengketa tidak terselesaikan.
Kesimpulan
UMK Barito Selatan tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 3.829.097,81, meningkat sekitar 6,5% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Meski membawa dampak positif bagi pekerja, perusahaan juga menghadapi tantangan dalam pengaturan ulang biaya operasional. Penting bagi kedua belah pihak untuk memahami regulasi, hak, dan kewajibannya agar tercipta hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.
FAQ
1. Apakah gaji UMR Barito Selatan sama dengan UMK?
Ya, istilah UMR kini sudah digantikan dengan UMK untuk tingkat kabupaten/kota.
2. Kapan UMK 2025 mulai berlaku?
UMK berlaku mulai 1 Januari 2025.
3. Apakah semua perusahaan wajib mengikuti UMK?
Perusahaan menengah dan besar wajib mengikuti UMK. Usaha mikro dan kecil memiliki ketentuan khusus.
4. Bagaimana cara mengetahui apakah gaji sudah sesuai UMK?
Pekerja dapat membandingkannya dengan SK Gubernur atau informasi resmi dari Disnaker.
5. Apakah Barito Selatan memiliki upah sektoral?
Ya, terdapat UMSK untuk sektor pertanian–perikanan dan sektor pertambangan.