All posts by Bara Mukti

Seorang HRD di salah satu perusahaan besar di Indonesia yang sudah berkarir selama belasan tahun.

Daftar Gaji UMR / UMK Bandung Terbaru 2025

Ibukota Jawa Barat, Bandung memang banyak dipilih oleh perantau sebagai tempat mencari peruntungan. Apalagi, kota terbesar ketiga di Indonesia ini juga digadang-gadang memiliki upah minimum regional cukup menjanjikan. Lantas, berapa sebenarnya gaji UMR Bandung?

Tidak bisa dipungkiri, bahwa nominal UMR selalu dijadikan acuan para pencari kerja dalam memilih tempat merantau. Terlebih lagi, mengingat bahwa setiap daerah memiliki UMR dengan nominal berbeda. Jika ingin mendapatkan gaji tinggi, tentu harus mencari kerja di daerah dengan UMR tinggi.

Apa Itu UMR?

Apa Itu UMR

Upah Minimum Regional (UMR) merupakan standar upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur untuk dijadikan sebagai acuan pendapatan pekerja di wilayah tersebut.

Penetapan UMR telah diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Selanjutnya, aturan tersebut direvisi setahun kemudian melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Sebenarnya, istilah UMR sudah tidak relevan untuk digunakan karena saat ini pemerintah daerah sudah menggunakan standar baru, yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hanya saja, istilah UMR sudah terlanjur melekat dalam penuturan sehari-hari.

Masih bingung mengenai UMR, UMK, dan UMP? Berikut jawaban selengkapnya:

Perbedaan UMR, UMK, dan UMP

Secara umum, upah minimum menjadi standar yang ditetapkan pemerintah mengenai nominal gaji yang akan diterima pekerja. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok bulanan dan manfaat lain, seperti transportasi, tempat tinggal, makanan, asuransi, dan lain sebagainya.

Di masa lalu, UMR dijadikan sebagai referensi dalam menentukan nilai gaji karyawan. UMR atau Upah Minimum Regional ditetapkan oleh gubernur dengan cakupan wilayah provinsi.

Namun, mengacu pada peraturan baru Kementerian Ketenagakerjaan. Istilah UMR sudah tidak digunakan lagi karena telah digantikan dengan UMP dan UMK.

Upah Minimum Provinsi (UMP) meliputi kawasan lebih luas, yakni semua kawasan di suatu provinsi, baik itu kabupaten maupun kota. Sedangkan Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) hanya terdiri dari wilayah kabupaten atau kota tertentu dan sangat dipengaruhi oleh otonomi daerah.

Perbedaan Gaji Pokok dan UMR

Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 41, disebutkan bahwa upah dan gaji pokok merupakan komponen dasar UMR. Oleh sebab itulah, Upah Minimum Regional terdiri atas gaji pokok dengan subsidi dan gaji pokok tanpa subsidi, termasuk juga penugasan permanen.

Pada implementasinya, gaji pokok merujuk pada kompensasi dasar atas pekerjaan dengan nilai yang telah ditentukan berdasarkan skala gaji dari perusahaan maupun aktor bisnis.

Mekanisme Penetapan Upah Minimum

Gaji UMR Bandung ditentukan oleh gubernur Jawa Barat selaku Kepala Daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi gaji provinsi. Berdasarkan Pasal 3 Permenaker, acuan menentukan upah minimum adalah persyaratan hidup layak yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi.

Penentuan dan pengumuman nilai UMP biasanya dilakukan secara bersamaan oleh para gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia pada tanggal 1 November setiap tahunnya. Sementara penerapan upah minimum sudah harus mulai diberlakukan pada Januari tahun berikutnya.

Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan pada ketetapan pemerintah Nomor 7 Tahun 1990, disebutkan bahwa gaji UMR dibagi menjadi 3 kategori, yakni sebagai berikut:

  • Gaji pokok
  • Bantuan utama perusahaan, misalnya tunjangan anak dan istri
  • Bantuan di luar gaji utama, seperti biaya makan pekerja

Jenis Jenis dan Komponen UMR Bandung

Jenis Jenis dan Komponen UMR Bandung

Istilah Upah Minimum Regional (UMR) telah diperkenalkan sejak tahun 1997, dan pertama kali muncul dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997. Selanjutnya aturan lanjutan tentang UMR dibahas pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja mengenai upah minimum.

Secara umum, UMR dikategorikan menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

  • Upah Minimum Regional Tingkat I, saat ini dikenal sebagai Upah Minimum Provinsi (UMP).
  • Upah Minimum Regional Tingkat II, saat ini disebut Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK).
  • Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I, kemudian dikenal dengan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
  • Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II, selanjutnya disebut sebagai Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota (UMSK).

Sementara itu, pihak yang bertanggung jawab terhadap perhitungan UMR adalah Dewan Pengupahan Daerah (DPD). Lembaga ini berperan dalam melakukan survey terhadap kebutuhan pekerja di suatu daerah dengan mengacu pada angka KHL / Kehidupan Hidup Layak.

Lebih lanjut, terdapat 3 komponen yang termuat dalam UMR, yaitu:

  • Upah pokok atau imbalan dasar yang diberikan perusahaan pada pekerja dengan nilai sesuai kesepakatan dalam kontrak kerja.
  • Tunjangan tetap, seperti asuransi kesehatan, bonus, THR, dan lainnya.
  • Tunjangan tidak tetap, misalnya bonus pencapaian dan tunjangan transportasi.

Ketentuan gaji UMR dan UMK di setiap daerah, termasuk Bandung sudah diatur di dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Aturan ini berlaku untuk semua badan usaha, baik PT maupun CV dengan jumlah pegawai minimal 10 orang.

Perkembangan Gaji UMR Bandung dalam 10 Tahun Terakhir

Perkembangan Gaji UMR Bandung dalam 10 Tahun Terakhir

UMR di Bandung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menurut catatan, Upah Minimum Regional Bandung Kota naik hingga mencapai angka 10.7% dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan UMR Bandung Kabupaten naik 10%, dan Kabupaten Bandung Barat naik 9.7%.

Berikut adalah tabel perkembangan UMR Bandung dalam satu dekade terakhir:

Tahun UMR Sebelum Naik UMR Setelah Naik
2013 Rp1.271.625 Rp1.811.375
2014 Rp1.811.375 Rp2.000.000
2015 Rp2.000.000 Rp2.310.000
2016 Rp2.310.000 Rp2.626.940
2017 Rp2.626.940 Rp2.843.662
2018 Rp2.843.662 Rp3.091.445
2019 Rp3.091.445 Rp3.339.580
2020 Rp3.339.580 Rp3.623.778
2021 Rp3.623.778 Rp3.742.276
2022 Rp3.742.276 Rp3.774.860

Baca juga: Gaji UMR Banyuwangi

Gaji UMR Bandung dan UMK Provinsi Jawa Barat 2025

Gaji UMR Bandung dan UMK Provinsi Jawa Barat 2022

UMK Provinsi Jawa Barat telah resmi ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal tersebut diutarakan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561 / Kep. 732 Kesra / 2021 mengenai Upah Minimum Kabupaten / Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Besaran UMK Jawa Barat 2022 yang disahkan pada 20 November 2021 silam memuat tentang rincian UMK pada masing-masing daerah dengan nominal angka berbeda-beda.

Menariknya, meskipun Kota Bandung menyandang status sebagai Ibu Kota dari Provinsi Jawa Barat. Namun, pada kenyataannya Kota Bandung berada di peringkat ke-8 dalam daftar UMK tertinggi.

Penasaran mengenai daerah di Jawa Barat yang memiliki UMK tertinggi? Berikut jawabannya:

Kabupaten / Kotamadya Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK)
Kota Bandung Rp3.774.860
Kabupaten Bandung Rp3.241.292
Kabupaten Bandung Barat Rp3.145.427
Kota Bekasi Rp4.816.921
Kabupaten Karawang Rp4.798.312
Kabupaten Bekasi Rp4.791.842
Kota Depok Rp4.339.514
Kabupaten Bogor Rp4.217.206
Kabupaten Purwakarta Rp4.173.568
Kabupaten Bogor Rp4.169.806
Kota Cimahi Rp3.241.292
Kabupaten Sumedang Rp3.241.292
Kabupaten Sukabumi Rp3.125.444
Kabupaten Subang Rp3.064.218
Kabupaten Cianjur Rp2.534.798
Kota Sukabumi Rp2.530.182
Kabupaten Indramayu Rp2.373.073
Kota Cirebon Rp2.271.201
Kabupaten Cirebon Rp2.269.556
Kota Tasikmalaya Rp2.264.093
Kabupaten Tasikmalaya Rp2.251.787
Kabupaten Majalengka Rp2.009.000
Kabupaten Garut Rp1.961.085
Kabupaten Kuningan Rp1.882.642
Kota Banjar Rp1.831.884
Kabupaten Ciamis Rp1.880.654
Kabupaten Pangandaran Rp1.860.591

Meskipun gaji UMR Bandung berada pada posisi ke-8 di Provinsi Jawa Barat. Namun, hal tersebut tidak seharusnya menyurutkan niat pencari kerja untuk merantau ke Kota Kembang tersebut. Apalagi, angka UMK Kota Bandung juga terbilang tinggi dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Daftar Gaji UMR / UMK Banyuwangi Terbaru 2025

Setiap perusahaan pasti telah memahami sistem pengupahan dengan menggunakan dasar UMR daerah yang bersangkutan. Sama halnya dengan gaji UMR Banyuwangi yang juga mengacu pada ketetapan UMR Provinsi Jawa Timur.

Penetapan upah minimum dari pemerintah ini sebagai tolok ukur agar perusahaan dapat memberikan gaji kepada pegawainya secara layak. Dasarnya adalah standar kebutuhan hidup layak sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Kondisi Geografis Banyuwangi

Kondisi Geografis Banyuwangi

Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota yang secara administratif masuk ke pemerintahan Jawa Timur. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi yang memiliki pusat pemerintahan di Banyuwangi. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.782,40 m².

Dengan wilayah yang cukup luas tersebut, Banyuwangi ditempati oleh sekitar 1.693.630 jiwa. Hal tersebut sesuai dengan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2017. Luasan wilayah yang dimiliki oleh Banyuwangi, dibagi menjadi 25 kecamatan, 28 kelurahan, serta ada 189 desa.

Perekonomian di Banyuwangi terbilang cukup berkembang. Banyak potensi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah setempat. Misalnya adalah sektor pariwisata, pertanian, industri, dan lainnya. Kondisi perekonomian tersebut juga akan berpengaruh pada besaran UMP yang didapatkan.

UMP merupakan upah minimum provinsi yang menjadi dasar dalam pemberian upah bagi perusahaan yang berlokasi di wilayah tingkat 2 atau kabupaten/kota. Besaran upah minimum kabupaten ini merujuk pada besaran upah minimum provinsi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Besaran Gaji UMR Banyuwangi Jawa Timur

Besaran Gaji UMR Banyuwangi Jawa Timur

Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Gubernur akan menetapkan UMR sebagai tolok ukur pengupahan di Jawa Timur. Rentang upah minimum yang ada di Jawa Timur ini mulai Rp1.800.000 hingga Rp4.500.000.

Gaji UMR Jawa Timur

Kabupaten/Kota UMR 2021 UMR 2022
Kabupaten Banyuwangi Rp2.314.278 Rp2.328.899
Kota Surabaya Rp4.300.479 Rp4.375.479
Kota Malang Rp2.970.502 Rp2.994.143
Kota Batu Rp2.819.801 Rp2.830.367
Kota Pasuruan Rp2.819.801 Rp2.838.837
Kota Probolinggo Rp2.350.000 Rp2.376.240
Kota Mojokerto Rp2.418.302 Rp2.510.452
Kota Kediri Rp2.085.924 Rp2.118.116
Kota Blitar Rp2.004.705 Rp2.039.024
Kota Madiun Rp1.954.705 Rp1.991.105
Kabupaten Magetan Rp1.938.321 Rp1.957.329
Kabupaten Trenggalek Rp1.938.321 Rp1.944.932
Kabupaten Pacitan Rp1.961.154 Rp1.961.154
Kabupaten Ponorogo Rp1.938.321 Rp1.954.281
Kabupaten Ngawi Rp1.960.510 Rp1.962.585
Kabupaten Madiun Rp1.951.588 Rp1.958.410
Kabupaten Pamekasan Rp1.938.321 Rp1.939.686
Kabupaten Situbondo Rp1.938.321 Rp1.942.750
Kabupaten Sampang Rp1.913.321 Rp1.922.122
Kabupaten Sumenep Rp1.954.705 Rp1.978.927
Kabupaten Blitar Rp2.004.705 Rp2.015.071
Kabupaten Nganjuk Rp1.954.705 Rp1.970.006
Kabupaten Bangkalan Rp1.954.705 Rp1.956.773
Kabupaten Bondowoso Rp1.954.705 Rp1.978.927
Kabupaten Tulungagung Rp2.010.000 Rp1.029.358
Kabupaten Lumajang Rp1.982.295 Rp2.000.607
Kabupaten Kediri Rp2.033.504 Rp2.043.422
Kabupaten Bojonegoro Rp2.066.781 Rp2.079.568
Kabupaten Lamongan Rp2.488.724 Rp2.501.977
Kabupaten Probolinggo Rp2.350.000 Rp2.376.240
Kabupaten Mojokerto Rp2.481.302 Rp2.510.452
Kabupaten Jember Rp2.355.662 Rp2.355.662
Kabupaten Probolinggo Rp2.553.265 Rp2.553.265
Kabupaten Tuban Rp2.532.234 Rp2.539.224
Kabupaten Jombang Rp2.654.095 Rp2.654.095
Kabupaten Malang Rp3.068.275 Rp3.068.275
Kabupaten Mojokerto Rp4.279.787 Rp4.354.787
Kabupaten Pasuruan Rp4.290.133 Rp4.365.133
Kabupaten Sidoarjo Rp4.293.581 Rp4.365.581
Kabupaten Gresik Rp4.297.030 Rp4.372.030

Gubernur Jawa Timur menetapkan besaran gaji UMR Banyuwangi tahun 2022 adalah Rp2.328.899. Upah minimum ini mengalami kenaikan sebesar Rp14.621, terhitung dari upah minimum tahun 2021 sebesar Rp2.314.278. Meskipun kenaikannya terbilang kecil, namun tetap ada kenaikan UMR.

Upah minimum tersebut selain sebagai tolok ukur pemberian upah yang layak juga sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada para pegawai yang telah bekerja dengan baik. Tentunya, pemberian upah ini juga dengan memperhatikan skill maupun faktor lainnya.

Kriteria yang pada umumnya diberikan ketika memberikan gaji UMR antara lain, umur, jenjang pendidikan, pengalaman kerja yang didapatkan baik dari dalam maupun luar perusahaan, serta keahliannya dalam bidang tertentu.

Spesifikasi Gaji UMR Banyuwangi

Spesifikasi Gaji UMR Banyuwangi

Pemerintah mengeluarkan Ketetapan Pemerintah nomor 7 tahun 1990 yang mengatur tentang spesifikasi dari penetapan upah minimum. Dalam ketetapan tersebut dijelaskan bahwa gaji UMR dibagi menjadi tiga bagian. Apa saja bagian yang dmaksud? Berikut adalah penjelasanya.

1.  Gaji Pokok

Istilah lain dari gaji pokok adalah gaji utama. Pengertiannya yaitu sebuah ketetapan besaran upah yang diberikan kepada pegawai. ketetapan ini didapatkan secara bersamaan dengan cara melakukan peninjauan mulai dari kepangkatan hingga model pekerjaan.

Ketetapan tersebut harus mendapatkan persetujuan dan telah disepakati oleh para pekerja dengan perusahaan. Besaran gaji pokok menjadi wewenang perusahaan untuk menentukan besaran sebagai standar gaji.

2. Bonus Awal Perusahaan

Bonus merupakan sejumlah nominal tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pegawainya dengan ketentuan tertentu. Pada umumnya, perusahaan akan memberikan subsidi atau bonus bagi pegawai yang telah berkeluarga.

Contoh dari bonus ini misalnya subsidi untuk anak dan istri pegawai. Bonus lainnya mungkin bisa berupa ongkos atau biaya perjalanan ketika Anda melaksanakan tugas atau bekerja di luar kantor. Untuk pembayaran upah ini, biasanya dibayarkan dalam tempo satu bulan sekali.

3. Tunjangan Diluar Gaji Utama

Perusahaan juga memberikan tunjangan lainnya diluar gaji utama. Jenis dan besarannya tergantung kemampuan dan kebijakan perusahaan. Tunjangan ini biasanya bersifat seperti layaknya ongkos atau biaya makan para pegawai.

Untuk pembayaran tunjangan ini dapat dijalankan kapan saja atau bisa dilakukan pada waktu yang bersamaan. Apabila perusahaan sanggup untuk mengupahkan secara harian atau bisa juga diupahkan dengan cara mingguan.

Baca juga: Gaji UMR Nganjuk

Mekanisme Penetapan Gaji UMR Banyuwangi

Mekanisme Penetapan Gaji UMR Banyuwangi

UMR atau upah minimum regional ditetapkan oleh Gubernur selaku Kepala Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan beberapa rekomendasi dari panitia gaji tingkat provinsi. Adapun dasar dari penentuan upah minimum ini adalah persyaratan hidup layak (KHL).

Dasar tersebut ditetapkan dalam Permenaker pasal 3. KHL yang digunakan harus memperhatikan tentang tingkat pertumbuhan ekonomi serta adanya produktivitas pada suatu daerah. Penentuan dan pengumuman UMP ini dikeluarkan oleh Gubernur secara bersamaan.

Pada umumnya, pengumuman tentang besaran upah minimum tersebut dilakukan pada tanggal 1 November setiap tahunnya. Kemudian UMR tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 1 Desember pada tahun selanjutnya. Rentang waktu tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk menyesuaikan.

Perbedaan Gaji Pokok dan Gaji UMR

Perbedaan Gaji Pokok dan Gaji UMR

Berdasarkan pasal 41 pada peraturan pemerintah tentang gaji, telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan gaji pokok yaitu suatu komponen upah minimum regional yang turut diperhitungkan. Besaran gaji pokok ini, disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan referensi dari bidang terkait.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan UMR merupakan upah minimum yang memiliki komponen dari gaji pokok atau gaji pokok tanpa subsidi, termasuk komponen penugasan permanen yang ditentukan oleh perusahaan.

Sedangkan dalam implementasi pengupahannya, gaji pokok merupakan sebuah kompensasi dasar yang didapatkan dari hasil sebuah pekerjaan dengan nilai tertentu. Adapun nilai-nilai tersebut telah ditentukan sesuai dengan perhitungan skala gaji dari perusahaan atau para pelaku bisnis.

Sebelum menjalankan sistem pengupahan, terlebih dahulu perusahaan menyusun struktur gaji sesuai dengan ketentuan. Hasil dari perhitungan ini juga harus mempertimbangkan nilai gaji UMR Banyuwangi 2022 sebagai tolok ukur maupun standar pengupahan.

Upah minimum dikeluarkan oleh pemerintah sebagai acuan tentang pendapatan pekerja di daerah tertentu. Hal tersebut juga berlaku pada gaji UMR Banyuwangi yang merujuk pada UMR Jawa Timur. Pengupahan ini untuk menjamin kelangsungan dan keadilan dalam pemberian upah pegawai.