Penetapan upah minimum di setiap wilayah di Indonesia menjadi barometer penting dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja serta menciptakan iklim bisnis yang adil. Di Kabupaten Seram Bagian Timur (Maluku), standar upah minimum merupakan bagian krusial dalam menarik investasi dan sekaligus menjaga taraf hidup pekerja di wilayah yang relatif terpencil ini.

Bagi pekerja, mengetahui besaran upah minimum, hak‑kewajiban, dan mekanisme pelaporan sangat penting agar tidak ada praktik upah di bawah ketentuan. Bagi perusahaan, memahami regulasi dan implikasinya membantu dalam menyusun anggaran, struktur gaji, dan strategi SDM agar tetap taat hukum sekaligus kompetitif. Artikel ini membahas secara komprehensif “gaji UMR” di Kabupaten Seram Bagian Timur — mulai definisi, dasar hukum, profil daerah, besaran terkini, faktor penentu, perbandingan antar daerah, hingga langkah pengecekan dan pelaporan pelanggaran.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

Secara historis istilah UMR (Upah Minimum Regional) digunakan untuk menyebut upah minimum di suatu wilayah kabupaten/kota atau provinsi. Saat ini, istilah yang lebih tepat adalah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).
Menurut Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) pasal 89 ayat 3, upah minimum berdasarkan wilayah provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.
Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 (PP 51/2023) diatur mekanisme penyesuaian upah minimum setiap tahun, dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta variabel lainnya.
Dengan demikian, di Kabupaten Seram Bagian Timur berlaku upah minimum yang disahkan melalui keputusan gubernur dan mengacu pada ketentuan tersebut.

Profil Daerah

Kabupaten Seram Bagian Timur terletak di Provinsi Maluku, dan memiliki ibu kota di Bula. Wilayah ini terdiri dari bagian timur Pulau Seram serta sejumlah pulau di sekitarnya seperti Gorom dan Watubela.
Karakteristik ekonomi daerah ini relatif berbeda dibanding wilayah pulau Jawa atau daerah padat industri — dengan tantangan logistik, ketersediaan industri yang terbatas, serta kondisi geografis yang mempengaruhi biaya hidup dan produktivitas. Oleh karena itu, penetapan upah minimum di sini pun harus mempertimbangkan karakteristik spesifik daerah.

Besaran Gaji UMR Terbaru

Berikut adalah tabel besaran upah minimum di Kabupaten Seram Bagian Timur:

Tahun	Besaran Upah Minimum*
2023	Rp 2.812.827 / bulan
2024	Rp 2.949.953 / bulan (+4,65 %)
2025	Rp 3.141.700 / bulan

*Keterangan: Nominal ini biasanya digunakan sebagai acuan minimum pengupahan di wilayah tersebut untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun dan sebagai jaring pengaman upah.
Nominal di atas menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sejalan dengan ketentuan penyesuaian upah minimum secara nasional.

Faktor Penentu Kenaikan

Beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan dan kenaikan upah minimum di daerah antara lain:

1. Inflasi – Kenaikan harga‑harga kebutuhan sehari‑hari memaksa penyesuaian upah agar daya beli pekerja tidak menurun. Studi menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap upah minimum regional.
2. Pertumbuhan Ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) – Jika ekonomi tumbuh, perusahaan memiliki kapasitas lebih untuk membayar upah lebih tinggi; beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap upah minimum.
3. Produktivitas dan serapan tenaga kerja – Daerah dengan tingkat produktivitas dan penyerapan tenaga kerja yang baik cenderung memiliki upah minimum yang lebih tinggi. PP 51/2023 menyebutkan bahwa variabel “a” (kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi) digunakan dalam formula penghitungannya.
4. Kebutuhan hidup layak dan kondisi spesifik daerah – Untuk daerah terpencil atau dengan biaya logistik tinggi, kebutuhan hidup layak bisa lebih besar, sehingga upah minimum perlu menyesuaikan.
5. Kebijakan pemerintah daerah / rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten – Penetapan upah bukan hanya formula, melainkan juga pertimbangan sosial‑ekonomi lokal.

Perbandingan dengan Daerah Lain

Untuk memberikan perspektif, berikut tabel perbandingan upah minimum (UMK/UMP) antara Kabupaten Seram Bagian Timur dan beberapa daerah lain di Provinsi Maluku:

Daerah	Besaran (2025)
Kabupaten Seram Bagian Timur	Rp 3.141.700 / bulan
Kabupaten Seram Bagian Barat	Rp 3.141.700 / bulan
Kota Ambon	Rp 3.185.733 / bulan

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki upah minimum yang setara dengan kabupaten lainnya di wilayah Maluku (selain Kota Ambon yang sedikit lebih tinggi). Ini mencerminkan bahwa wilayah‑wilayah tersebut mengikuti ketetapan provinsi atas UMP atau UMK yang seragam.
Walau secara nominal masih berada di kisaran yang lebih rendah dibanding daerah industri besar di Jawa atau Bali, kenaikan tahunan tetap terjadi.

Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan

Dampak bagi Tenaga Kerja

• Peningkatan upah minimum membantu menjaga daya beli pekerja dan mendorong kesejahteraan keluarga pekerja.
• Menjadi acuan bahwa pekerja tidak boleh menerima upah di bawah standar, sehingga mendorong keadilan pengupahan.
• Namun bila upah minimum terlalu tinggi dibanding produktivitas perusahaan, bisa terjadi pengurangan tenaga kerja atau peningkatan beban kerja.

Dampak bagi Perusahaan

• Perusahaan harus menyesuaikan struktur gaji agar tidak melanggar regulasi — jika tidak, dapat terkena sanksi.
• Beban biaya bisa meningkat, terutama untuk perusahaan skala kecil atau yang margin keuntungannya tipis. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan produktivitas, efisiensi, atau strategi bisnis agar tetap kompetitif.
• Upah minimum yang meningkat bisa menjadi daya tarik bagi calon pekerja, tetapi juga memerlukan perusahaan untuk mempertimbangkan benefit lain seperti pelatihan, tunjangan, dan kondisi kerja yang menarik.

Hak dan Kewajiban

Hak Pekerja

• Tenaga kerja berhak mendapatkan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku di wilayahnya — dalam hal ini Kabupaten Seram Bagian Timur.
• Jika perusahaan menetapkan upah di bawah standar, pekerja berhak menuntut dan melapor.
• Pekerja juga berhak mendapatkan struktur dan skala upah bila sudah bekerja lebih dari satu tahun (sesuai UU/Kebijakan yang berlaku).

Kewajiban Perusahaan

• Perusahaan wajib membayar upah tidak kurang dari upah minimum yang ditetapkan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun (sesuai PP 51/2023).
• Mematuhi ketentuan pengupahan, termasuk komponen upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana diatur dalam regulasi.
• Jika pekerja memiliki kualifikasi atau jabatan tertentu, perusahaan harus menyesuaikan upah yang lebih tinggi dari minimum jika ditetapkan dalam struktur dan skala upah.
• Tidak melakukan pengurangan upah secara sepihak yang melanggar ketentuan pengupahan.

Cara Cek & Melapor Pelanggaran

1. Cek dokumen penetapan upah minimum lokal — Pastikan perusahaan Anda mengacu pada keputusan gubernur atau regulasi yang berlaku di Maluku untuk tahun berjalan.
2. Bandingkan dengan gaji yang diterima — Periksa slip gaji atau kontrak kerja, apakah sudah sesuai dengan ketentuan upah minimum.
3. Gunakan hak bertanya ke HR atau bagian pengupahan — Jika ada perbedaan, tanyakan langsung ke HR/perusahaan untuk klarifikasi.
4. Melapor ke instansi terkait — Jika perusahaan tetap membayar di bawah standar, Anda dapat menghubungi pihak seperti Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku atau Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Dokumentasikan bukti — Simpan bukti slip gaji, kontrak, komunikasi dengan perusahaan, sebagai dasar pelaporan.
6. Gunakan mediasi hubungan industrial — Jika tidak terselesaikan, Anda bisa menggunakan mekanisme perselisihan hubungan industrial agar diproses lebih lanjut.

Kesimpulan

Upah minimum di Kabupaten Seram Bagian Timur telah menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, dengan besaran untuk 2025 mencapai Rp 3.141.700/bulan. Penetapan tersebut menjadi tonggak penting bagi pekerja agar mendapatkan upah yang layak, sekaligus menjadi tantangan bagi perusahaan untuk menyesuaikan operasional dan produktivitas. Dengan memahami definisi, dasar hukum, faktor penentu, dan mekanisme pelaporan, baik pekerja maupun perusahaan dapat bergerak secara lebih terinformasi dan sesuai regulasi. Bagi pekerja, penting untuk mengetahui haknya; bagi perusahaan, penting untuk mematuhi kewajiban dan memanfaatkan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja.

FAQ

Q1: Apakah upah minimum berlaku untuk semua pekerja di Kabupaten Seram Bagian Timur?
A1: Tidak seluruh pekerja — berdasarkan PP 51/2023, upah minimum berlaku minimal bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah yang proporsional.

Q2: Apakah upah yang dibayar perusahaan boleh lebih rendah dari angka yang ditetapkan?
A2: Tidak diperbolehkan membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. UU 13/2003 dan PP 51/2023 melarang hal tersebut.

Q3: Bagaimana jika perusahaan tidak mampu membayar upah minimum?
A3: Perusahaan dapat mengajukan penangguhan melalui mekanisme yang diatur — namun hal ini harus sesuai prosedur dan persetujuan pihak berwenang.

Q4: Apakah upah minimum sama untuk semua sektor industri di daerah tersebut?
A4: Umumnya ya, namun ada juga upah minimum sektoral yang berlaku untuk sektor‑tertentu dengan karakteristik khusus. Di Maluku misalnya terdapat upah minimum sektoral khusus.

Q5: Kapan upah minimum biasanya mulai berlaku?
A5: Penetapan upah minimum biasanya diumumkan paling lambat tanggal 21 atau 30 November tahun berjalan dan berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya.