Upah minimum di suatu daerah menjadi acuan penting bagi pekerja maupun perusahaan untuk menetapkan besaran gaji yang adil dan layak. Di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat — yang sering masih menggunakan istilah UMR (Upah Minimum Regional) meskipun kini secara resmi memakai istilah UMP/UMK — mengetahui angka terkini dan dasar penetapannya menjadi kebutuhan mendesak bagi semua pihak.
Artikel ini hadir untuk memberikan gambaran lengkap tentang gaji UMR Sekadau, mulai dari pengertian, dasar hukum, profil daerah, hingga bagaimana pekerja maupun perusahaan bisa memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan memahami seluruh aspek ini, diharapkan Anda mendapat perspektif yang lebih jelas dan tidak hanya sekadar angka bulat di tabel.
Pengertian dan Dasar Hukum UMR
Secara sederhana, istilah “UMR” (Upah Minimum Regional) mengacu pada upah minimum yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja di suatu wilayah kabupaten/kota atau provinsi. Meskipun kini istilah UMR banyak digantikan dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) atau UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), penggunaan “UMR” masih umum di masyarakat.
Dasar hukum terkait penetapan upah minimum di Indonesia antara lain:
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang UMP dan UMK Provinsi Kalbar tahun 2025.
Penetapan upah minimum didasarkan pada faktor‑seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas tenaga kerja. Pemerintah daerah bersama instansi terkait kemudian menetapkan angka UMP/UMK sebagai acuan minimal.
Profil Daerah
Kabupaten Sekadau terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai salah satu kabupaten di Kalbar, kondisi ekonomi daerah ini didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, dan industri ringan. Tingkat pengembangan infrastruktur, biaya hidup, dan potensi sumber daya lokal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besaran upah minimum di wilayah ini.
Karena kondisi ekonomi dan sosial‑demografis yang berbeda antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat, maka angka UMP/UMK‑nya pun bervariasi. Sebagai bagian dari Provinsi Kalbar, Sekadau mengikuti kebijakan provinsi namun tetap memiliki nominal yang ditetapkan khusus untuk wilayahnya.
Besaran Gaji UMR Terbaru dalam Tabel
| Tahun | Kabupaten Sekadau – Besaran UMR/UMK* | Keterangan |
|---|---|---|
| 2025 | Rp 2.878.286 per bulan | Berdasarkan UMP Kalbar 2025 dan daftar UMK Kab. Sekadau. |
| 2024 | Sekitar Rp 2.702.616 | Berdasarkan UMP Kalbar yang naik 6,5% dari sebelumnya. |
| 2023 | Sekitar Rp 2.654.770 (perkiraan) | Data estimasi berdasarkan sumber online. |
*Catatan: Angka di atas menunjukkan nominal minimum yang berlaku di Kab. Sekadau dan dapat berbeda tergantung sektor atau tahapan penetapan UMK masing‑kabupaten.
Faktor Penentu Kenaikan
Beberapa faktor penting yang memengaruhi kenaikan upah minimum di sebuah daerah antara lain:
- Inflasi – Kenaikan biaya hidup membuat pemerintah daerah mempertimbangkan penyesuaian upah minimum agar daya beli pekerja tetap terjaga.
- Pertumbuhan ekonomi daerah – Semakin baik pertumbuhan ekonomi, makin besar ruang bagi pemerataan upah.
- Produktivitas tenaga kerja – Ketika produktivitas meningkat, maka kelayakan upah pun bisa dinaikkan.
- Struktur sektor industri – Jika banyak industri berkapasitas besar di daerah, biasanya upah minimum lebih tinggi karena kompetisi antar perusahaan dan kebutuhan tenaga kerja yang lebih besar.
- Kebijakan pemerintah daerah & provinsi – Penetapan UMP/UMK oleh gubernur atau bupati/kota dengan mempertimbangkan rekomendasi/tripartit (pemerintah‑pengusaha‑serikat pekerja).
Perbandingan dengan Daerah Lain
Berikut tabel yang membandingkan besaran upah minimum di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025.
| Kabupaten/Kota | Besaran Upah Minimum 2025 |
|---|---|
| Kab. Sekadau | Rp 2.878.286 |
| Kab. Landak | Rp 3.054.906 |
| Kab. Bengkayang | Rp 3.062.260 |
| Kota Pontianak | Rp 3.024.820 |
| Kab. Mempawah | Rp 2.878.286 |
Dari tabel di atas terlihat bahwa Sekadau berada di kisaran angka yang relatif sama dengan kabupaten‑lain yang menetapkan paling rendah di provinsi, sementara beberapa kabupaten lainnya menetapkan angka yang lebih tinggi.
Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan
Dampak bagi tenaga kerja
- Pekerja di Sekadau mendapatkan kepastian bahwa upah minimal mereka tidak boleh di bawah angka yang ditetapkan pemerintah.
- Kenaikan upah minimum berpotensi meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya beli mereka, namun jika kenaikan tidak diimbangi produktivitas mungkin efeknya terbatas.
- Di sisi lain, perusahaan yang memiliki upah di bawah standar berpotensi terkena sanksi atau perselisihan hubungan industrial.
Dampak bagi perusahaan
- Perusahaan harus menyesuaikan struktur upah sesuai regulasi agar tidak melanggar.
- Biaya operasional perusahaan bisa meningkat jika upah minimum dinaikkan, terutama untuk usaha padat karya atau dengan margin kecil.
- Perusahaan yang adaptif dengan peningkatan produktivitas atau efisiensi akan lebih siap menghadapi kenaikan upah minimum.
- Kenaikan upah minimum juga dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi, meningkatkan kompetensi pekerja, atau berinvestasi pada otomatisasi supaya tetap sustainable.
Hak dan Kewajiban
Hak pekerja
- Pekerja berhak mendapatkan upah paling sedikit sesuai dengan angka minimum yang telah ditetapkan di wilayah mereka.
- Pekerja juga berhak mengetahui komponen upah, termasuk tunjangan atau kompensasi lainnya jika ada.
- Jika upah diberikan di bawah minimum yang berlaku, pekerja berhak melapor atau menuntut pemenuhan haknya.
Kewajiban perusahaan/pemberi kerja
- Perusahaan wajib membayar upah pekerja paling tidak sesuai dengan angka minimum yang berlaku di wilayahnya.
- Perusahaan juga harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengupahan, termasuk tunjangan, potongan, dan pelaporan kepada instansi terkait.
- Jika perusahaan melakukan pelanggaran (membayar di bawah upah minimum), bisa dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana sesuai peraturan yang berlaku.
Cara Cek & Melapor Pelanggaran
Untuk pekerja atau pihak yang ingin memeriksa atau melaporkan pelanggaran upah minimum di Sekadau, langkah‑langkah berikut bisa dilakukan:
- Cek angka upah minimum terbaru di website resmi pemerintah provinsi atau kabupaten/kota terkait. Contoh: penetapan UMP/UMK Kalbar.
- Bandingkan dengan upah yang diterima: apakah pekerja mendapatkan paling sedikit angka tersebut.
- Jika ditemukan upah di bawah minimum, pekerja dapat menghubungi instansi ketenagakerjaan kabupaten/kota atau provinsi (misalnya Disnakertran) untuk pengaduan.
- Siapkan bukti: slip gaji, kontrak kerja, dan bukti pembayaran.
- Instansi terkait kemudian melakukan pemeriksaan dan jika terbukti pelanggaran, dapat mengenakan sanksi kepada perusahaan.
Kesimpulan
Mengetahui besaran gaji UMR Sekadau sekaligus memahami hak, kewajiban, dan cara mengecek kepatuhan perusahaan sangat penting bagi pekerja maupun pelaku bisnis. Untuk tahun 2025, angka upah minimum di Kab. Sekadau ditetapkan sekitar Rp 2.878.286 per bulan. Angka ini harus menjadi patokan minimal gaji di wilayah tersebut, dan penyesuaiannya di masa depan akan bergantung pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas. Bagi perusahaan, mematuhi regulasi ini tidak hanya soal kewajiban, tetapi juga bagian dari strategi untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan hubungan baik dengan karyawan.
FAQ
Q: Apakah angka Rp 2.878.286 berlaku untuk semua pekerja di Sekadau?
A: Angka tersebut adalah upah minimum yang berlaku secara umum. Namun terdapat faktor tambahan seperti sektor industri, wilayah kerja spesifik atau perjanjian kerja yang bisa membuat angka riil berbeda, asalkan tidak di bawah minimum yang ditetapkan.
Q: Apakah istilah “UMR” masih sah digunakan?
A: Meskipun secara resmi istilah “UMR” telah digantikan oleh UMP/UMK, masyarakat masih banyak menggunakan istilah UMR untuk menyebut upah minimum. Yang terpenting adalah angka dan aturan yang berlaku.
Q: Bagaimana jika perusahaan membayar di bawah angka minimum?
A: Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana sesuai peraturan ketenagakerjaan. Pekerja punya hak untuk melapor ke instansi ketenagakerjaan setempat.
Q: Kapan penetapan upah minimum selanjutnya biasanya dilakukan?
A: Penetapan upah minimum biasanya dilakukan setiap tahun oleh gubernur/provinsi dan/atau bupati/kota sebelum tahun berjalan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta rekomendasi tripartit.
Q: Apakah pekerja dengan jam kerja paruh waktu juga mendapatkan upah minimum?
A: Umumnya upah minimum berlaku untuk upah pekerja penuh (full-time) pada pekerjaan standar. Untuk pekerja paruh waktu atau dengan pekerjaan khusus, regulasi bisa berbeda dan harus disesuaikan dengan kontrak kerja serta ketentuan yang berlaku.