Setiap tahun, pembahasan mengenai gaji UMR Mataram selalu menjadi perhatian utama para pekerja dan pengusaha di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. Penetapan UMR tidak hanya mencerminkan kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Sebagai salah satu kota berkembang di kawasan timur Indonesia, Mataram terus menarik minat para pencari kerja dan investor. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami besaran UMR terbaru, dasar hukumnya, serta dampaknya terhadap ekonomi dan dunia kerja di wilayah ini.
Pengertian dan Dasar Hukum UMR
UMR atau Upah Minimum Regional adalah standar gaji minimum yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja di suatu daerah. UMR ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi dari dewan pengupahan dan kondisi ekonomi setempat.
Dasar hukum penetapan UMR diatur dalam:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
- Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dan seterusnya
Peraturan tersebut memastikan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM).
Profil Daerah Mataram
Kota Mataram merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan jumlah penduduk sekitar 500 ribu jiwa, Mataram menjadi kota dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan industri yang tinggi di NTB.
Sektor utama penyumbang ekonomi daerah ini meliputi perdagangan, jasa, pariwisata, dan pendidikan. Dengan infrastruktur yang terus berkembang, Mataram menjadi salah satu wilayah yang menawarkan peluang kerja cukup besar di wilayah Indonesia bagian timur.
Besaran Gaji UMR Mataram Terbaru 2025
Berikut tabel yang menunjukkan besaran Gaji UMR Mataram tahun 2025:
| Tahun | Besaran UMR Mataram | Kenaikan dari Tahun Sebelumnya |
|---|---|---|
| 2023 | Rp2.422.000 | – |
| 2024 | Rp2.569.000 | +6,1% |
| 2025 | Rp2.720.000 | +5,9% |
Kenaikan UMR 2025 di Mataram mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi tahunan yang stabil.
Faktor Penentu Kenaikan UMR
Penetapan dan kenaikan gaji UMR di Mataram didasarkan pada beberapa faktor utama, antara lain:
- Inflasi daerah – Meningkatnya harga kebutuhan pokok mendorong kenaikan upah minimum.
- Pertumbuhan ekonomi regional – Jika perekonomian daerah berkembang, maka kemampuan perusahaan untuk membayar pekerja meningkat.
- Produktivitas tenaga kerja – Semakin tinggi produktivitas, semakin besar peluang kenaikan upah.
- Kebutuhan hidup layak (KHL) – Menjadi indikator utama dalam menentukan standar penghasilan minimum.
- Kondisi industri dan sektor usaha – Pertimbangan terhadap kemampuan dunia usaha agar tetap beroperasi dengan efisien.
Perbandingan Gaji UMR Mataram dengan Daerah Lain
Berikut perbandingan UMR Mataram 2025 dengan beberapa daerah lain di Provinsi NTB:
| Daerah | UMR 2025 | Selisih dengan Mataram |
|---|---|---|
| Kota Mataram | Rp2.720.000 | – |
| Kabupaten Lombok Barat | Rp2.600.000 | -Rp120.000 |
| Kabupaten Lombok Timur | Rp2.550.000 | -Rp170.000 |
| Kabupaten Sumbawa | Rp2.580.000 | -Rp140.000 |
| Kabupaten Dompu | Rp2.520.000 | -Rp200.000 |
Dari tabel tersebut terlihat bahwa Mataram memiliki UMR tertinggi di NTB, sejalan dengan posisinya sebagai pusat ekonomi dan administrasi.
Dampak terhadap Tenaga Kerja dan Perusahaan
Bagi Tenaga Kerja
- Peningkatan UMR memberikan daya beli yang lebih baik.
- Meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja.
- Mendorong stabilitas ekonomi keluarga.
Bagi Perusahaan
- Meningkatnya UMR dapat menyebabkan kenaikan biaya operasional.
- Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi dan produktivitas agar tetap kompetitif.
- Di sisi lain, upah yang layak dapat mengurangi tingkat turnover karyawan dan meningkatkan loyalitas.
Hak dan Kewajiban Pekerja serta Perusahaan
Hak pekerja:
- Mendapatkan gaji minimal sesuai UMR.
- Menerima pembayaran upah tepat waktu.
- Mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran pengupahan.
Kewajiban pekerja:
- Melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja.
- Menjaga disiplin dan produktivitas.
- Menghormati peraturan perusahaan.
Kewajiban perusahaan:
- Membayar gaji sesuai atau di atas UMR.
- Tidak melakukan diskriminasi pengupahan.
- Melaporkan struktur dan skala upah kepada instansi ketenagakerjaan.
Cara Cek dan Melapor Pelanggaran UMR
Jika pekerja merasa menerima gaji di bawah UMR, berikut langkah yang bisa dilakukan:
- Cek UMR resmi melalui situs Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB atau laman Kementerian Ketenagakerjaan.
- Konsultasi ke serikat pekerja atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
- Ajukan laporan ke Dinas Tenaga Kerja setempat secara langsung atau melalui kanal online resmi.
- Lampirkan bukti seperti slip gaji atau surat perjanjian kerja saat melapor.
Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi pekerja yang melaporkan pelanggaran terkait pengupahan.
Kesimpulan
Gaji UMR Mataram tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi Rp2.720.000, mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup yang meningkat di wilayah tersebut. Kenaikan ini diharapkan dapat mendorong kesejahteraan pekerja tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan.
Baik pekerja maupun pengusaha perlu memahami hak dan kewajiban masing-masing agar tercipta hubungan kerja yang harmonis, produktif, dan adil di Kota Mataram.
FAQ tentang Gaji UMR Mataram
1. Berapa gaji UMR Mataram tahun 2025?
Gaji UMR Mataram tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.720.000 per bulan.
2. Siapa yang menetapkan UMR Mataram?
UMR ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah.
3. Apakah perusahaan boleh membayar di bawah UMR?
Tidak boleh. Pembayaran di bawah UMR melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai PP No. 36 Tahun 2021.
4. Kapan gaji UMR mulai berlaku?
UMR berlaku mulai 1 Januari 2025 dan wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan di wilayah Kota Mataram.
5. Bagaimana cara melaporkan pelanggaran UMR?
Pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB dengan membawa bukti seperti slip gaji atau perjanjian kerja.