Gaji UMR Kapuas selalu menjadi topik penting setiap kali pemerintah mengumumkan penetapan upah minimum tahunan. Informasi mengenai besaran terbaru sangat dibutuhkan baik oleh pekerja maupun perusahaan, terutama sebagai acuan dalam penyusunan struktur penggajian yang sesuai regulasi.

Di Kabupaten Kapuas, penetapan gaji minimum juga berperan menjaga kesejahteraan pekerja di berbagai sektor ekonomi. Selain itu, kebijakan UMR membantu menjaga stabilitas sistem ketenagakerjaan, sehingga iklim usaha tetap kondusif dan seimbang.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

UMR (Upah Minimum Regional) adalah istilah yang masih umum digunakan masyarakat, meskipun kini istilah resminya adalah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan UMP (Upah Minimum Provinsi). UMR/UMK berfungsi sebagai batas minimal upah yang wajib diberikan perusahaan kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Dasar hukum penetapan upah minimum meliputi:

• Undang-Undang Ketenagakerjaan
• Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan
• Keputusan Gubernur yang menetapkan UMK tiap daerah

Peraturan-peraturan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan besaran UMK untuk Kapuas setiap tahunnya.

Profil Daerah Kapuas

Kabupaten Kapuas terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki ibu kota Kuala Kapuas. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada sektor perkebunan, pertanian, kehutanan, serta perdagangan. Dengan karakteristik sosial ekonomi tersebut, kehadiran UMR menjadi bagian penting untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan stabilitas usaha.

Besaran Gaji UMR Kapuas Terbaru

Berikut besaran UMR Kapuas (UMK Kapuas) terbaru:

Tahun	UMK Kapuas
2025	Rp 3.473.710,50

Penetapan ini merupakan hasil perhitungan berdasarkan formula upah minimum nasional yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan.

Faktor Penentu Kenaikan UMR Kapuas

Ada beberapa faktor yang memengaruhi penetapan UMR Kapuas setiap tahun, yaitu:

1. Inflasi Tahunan – Kenaikan harga kebutuhan pokok memengaruhi besaran upah minimum.
2. Pertumbuhan Ekonomi – Semakin baik perekonomian daerah, semakin besar kemampuan untuk menaikkan upah.
3. Produktivitas dan Ketenagakerjaan – Kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian daerah turut diperhitungkan.
4. Formula Upah Minimum Nasional – Pemerintah pusat memberikan acuan perhitungan yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah.
5. Keseimbangan antara Kepentingan Pekerja dan Pengusaha – Dewan Pengupahan memastikan penetapan tidak memberatkan kedua pihak.

Perbandingan dengan Daerah Lain

Berikut perbandingan UMK Kapuas dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Tengah:

Daerah	UMK 2025
Kapuas	3.473.710,50
Pulang Pisau	3.481.226,00
Katingan	3.561.258,83
Seruyan	3.870.690,32
Barito Utara	3.900.362,43

Dari perbandingan tersebut, UMK Kapuas berada pada level bawah dalam daftar UMK kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan

Dampak bagi Tenaga Kerja

• Meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja.
• Memberikan kepastian upah minimum yang wajib diberikan perusahaan.
• Mendorong peningkatan motivasi serta produktivitas kerja.

Dampak bagi Perusahaan

• Perusahaan harus menyesuaikan struktur biaya operasional.
• Pengusaha harus mematuhi regulasi agar tidak terkena sanksi.
• Kenaikan upah dapat membantu menekan angka turnover karyawan.

Hak dan Kewajiban

Hak Pekerja

• Mendapat upah minimal sesuai UMK Kapuas.
• Mendapat informasi mengenai struktur dan skala upah.
• Mengajukan laporan jika menerima upah di bawah ketentuan.

Kewajiban Pekerja

• Menjalankan tugas sesuai perjanjian kerja.
• Mematuhi peraturan perusahaan.

Kewajiban Perusahaan

• Membayar upah minimal sesuai UMK.
• Menyusun struktur dan skala upah yang transparan.
• Menyimpan dan melaporkan data pengupahan apabila diminta oleh pihak berwenang.

Cara Cek & Melapor Pelanggaran

1. Cek UMK Resmi melalui kanal pemerintah daerah atau Dinas Tenaga Kerja.
2. Kumpulkan Bukti seperti slip gaji, kontrak kerja, dan catatan upah.
3. Laporkan ke Disnaker Kapuas apabila perusahaan membayar di bawah UMK.
4. Gunakan Jalur Mediasi bersama serikat pekerja atau dewan pengupahan.
5. Pengawasan oleh Inspektur Ketenagakerjaan dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran berat.

Kesimpulan

Gaji UMR Kapuas tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 3.473.710,50, menjadi batas minimal upah yang wajib diberikan kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. UMR ini ditetapkan berdasarkan formula nasional dan mempertimbangkan aspek ekonomi daerah. Pekerja dan perusahaan memiliki hak serta kewajiban yang harus dipatuhi demi terciptanya hubungan industrial yang sehat. Jika terjadi pelanggaran, tersedia jalur pelaporan melalui Dinas Tenaga Kerja.

FAQ

1. Apa itu UMR Kapuas?
UMR Kapuas adalah upah minimum Kabupaten Kapuas yang kini secara resmi disebut sebagai UMK.

2. Kapan UMK Kapuas 2025 berlaku?
UMK berlaku mulai 1 Januari 2025.

3. Apakah perusahaan wajib membayar sesuai UMK?
Wajib, terutama bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

4. Bagaimana jika gaji di bawah UMR?
Pekerja dapat melapor ke Disnaker setempat dan meminta pemeriksaan.

5. Apakah UMK Kapuas sama dengan UMP Kalimantan Tengah?
Tidak. UMK berlaku untuk tingkat kabupaten/kota, sedangkan UMP berlaku untuk provinsi.