Jakarta Utara merupakan salah satu wilayah administrasi DKI Jakarta yang memiliki aktivitas ekonomi padat, mulai dari sektor industri, pelabuhan, hingga jasa. Dengan perkembangan infrastruktur dan kawasan bisnis yang pesat, informasi mengenai gaji UMR Jakarta Utara menjadi penting bagi para pekerja dan pencari kerja.
Mengetahui besaran dan aturan seputar UMR tidak hanya membantu pekerja mendapatkan hak upah yang layak, tetapi juga menjadi acuan penting bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan penggajian sesuai peraturan pemerintah. Artikel ini membahas secara lengkap mengenai pengertian UMR, dasar hukum, hingga rincian gaji terbaru di Jakarta Utara tahun ini.
Pengertian dan Dasar Hukum UMR
UMR atau Upah Minimum Regional adalah standar minimum upah yang ditetapkan pemerintah untuk menjamin kebutuhan hidup layak bagi para pekerja. Istilah ini kini telah digantikan dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dasar hukum penetapan upah minimum antara lain:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait UMP tahunan
Profil Daerah Jakarta Utara
Jakarta Utara dikenal sebagai wilayah dengan aktivitas ekonomi berbasis pelabuhan, perdagangan, dan industri. Kawasan seperti Tanjung Priok, Kelapa Gading, dan Sunter menjadi pusat utama kegiatan bisnis dan manufaktur. Dengan tingginya mobilitas dan pertumbuhan ekonomi, Jakarta Utara menjadi daerah dengan tingkat kebutuhan hidup relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Beberapa karakteristik ekonomi Jakarta Utara:
- Pusat industri dan pelabuhan terbesar di DKI Jakarta
- Pertumbuhan sektor jasa, logistik, dan perdagangan yang pesat
- Biaya hidup tinggi karena kedekatan dengan pusat bisnis ibu kota
Besaran Gaji UMR Jakarta Utara Terbaru
Pada tahun 2025, besaran Gaji UMR Jakarta Utara mengikuti ketetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, karena DKI tidak lagi membedakan upah berdasarkan kota administratif.
| Tahun | Wilayah | Besaran UMR/UMP (Rp) | Dasar Penetapan | 
|---|---|---|---|
| 2023 | DKI Jakarta (termasuk Jakarta Utara) | 4.901.798 | Keputusan Gubernur No. 1517 Tahun 2022 | 
| 2024 | DKI Jakarta (termasuk Jakarta Utara) | 5.067.381 | Keputusan Gubernur No. 818 Tahun 2023 | 
| 2025 | DKI Jakarta (termasuk Jakarta Utara) | 5.298.000 (perkiraan) | Berdasarkan estimasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi 2024–2025 | 
Catatan: Angka tahun 2025 bersifat estimatif menyesuaikan tren pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.
Faktor Penentu Kenaikan Gaji UMR
Penetapan dan kenaikan gaji UMR didasarkan pada berbagai faktor ekonomi dan sosial, antara lain:
- Inflasi tahunan – memperhitungkan kenaikan harga barang dan jasa.
- Pertumbuhan ekonomi daerah – mencerminkan kemampuan daerah dan produktivitas perusahaan.
- Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – standar minimal pengeluaran pekerja lajang per bulan.
- Daya saing tenaga kerja dan kondisi pasar kerja.
- Kebijakan nasional dan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.
Perbandingan Gaji UMR Jakarta Utara dengan Daerah Lain
| Daerah | UMR/UMP 2025 (Estimasi, Rp) | Keterangan | 
|---|---|---|
| Jakarta Utara (DKI Jakarta) | 5.298.000 | Kawasan industri dan jasa padat | 
| Bekasi | 5.350.000 | Tertinggi di Jawa Barat | 
| Tangerang | 4.870.000 | Kawasan industri besar | 
| Depok | 4.870.000 | Dekat pusat ekonomi Jakarta | 
| Bogor | 4.750.000 | Pertumbuhan ekonomi stabil | 
Dari tabel di atas terlihat bahwa UMR Jakarta Utara masih tergolong tinggi dibandingkan sebagian besar daerah sekitar Jabodetabek, mencerminkan tingginya biaya hidup dan standar ekonomi wilayah tersebut.
Dampak terhadap Tenaga Kerja dan Perusahaan
Kenaikan gaji UMR memiliki dua sisi dampak:
- Bagi Tenaga Kerja: meningkatkan kesejahteraan, daya beli, dan motivasi kerja. Namun, juga dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa di sekitar wilayah kerja.
- Bagi Perusahaan: menambah beban biaya operasional, terutama bagi sektor UMKM. Meski demikian, upah layak mampu meningkatkan produktivitas dan mengurangi turnover karyawan.
Hak dan Kewajiban Pekerja serta Perusahaan
Hak Pekerja:
- Menerima gaji minimal sesuai UMR.
- Mendapat slip gaji dan bukti pembayaran.
- Mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS).
- Tidak boleh dipecat karena menuntut hak upah sesuai ketentuan.
Kewajiban Pekerja:
- Melaksanakan tugas sesuai perjanjian kerja.
- Menjaga produktivitas dan kedisiplinan.
- Menghormati aturan perusahaan.
Kewajiban Perusahaan:
- Membayar gaji minimal sesuai UMR atau lebih.
- Melakukan penyesuaian upah setiap tahun sesuai keputusan pemerintah.
- Memberikan jaminan sosial dan fasilitas kerja yang layak.
Cara Cek dan Melapor Pelanggaran Gaji UMR
Bagi pekerja yang merasa menerima gaji di bawah UMR, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:
- Cek besaran UMR resmi di situs Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta.
- Konsultasikan dengan HRD perusahaan untuk klarifikasi.
- Jika tidak ada penyelesaian, ajukan pengaduan ke Disnakertrans DKI Jakarta melalui:
- Situs resmi: disnakertrans.jakarta.go.id
- Hotline layanan pengaduan ketenagakerjaan
 
- Siapkan bukti pendukung seperti slip gaji, kontrak kerja, dan surat pengaduan.
Kesimpulan
Gaji UMR Jakarta Utara mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di wilayah perkotaan dengan tingkat aktivitas industri tinggi. Penetapan upah minimum bertujuan untuk menjaga kesejahteraan pekerja tanpa mengganggu stabilitas usaha perusahaan.
Pekerja dan pengusaha perlu memahami hak dan kewajibannya agar tercipta hubungan kerja yang adil, produktif, dan harmonis. Dengan memahami informasi ini, setiap pihak dapat memastikan penerapan kebijakan upah sesuai hukum yang berlaku.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apakah Jakarta Utara memiliki UMR sendiri?
Tidak. DKI Jakarta menetapkan satu besaran UMP yang berlaku untuk seluruh wilayah administratif, termasuk Jakarta Utara.
2. Kapan UMR Jakarta Utara biasanya diumumkan?
Biasanya pada bulan November atau Desember setiap tahun oleh Gubernur DKI Jakarta.
3. Apakah perusahaan boleh menggaji di bawah UMR?
Tidak boleh. Perusahaan wajib membayar gaji minimal sesuai ketetapan UMR, kecuali ada perjanjian kerja khusus yang disetujui Disnaker.
4. Bagaimana jika gaji saya di bawah UMR?
Anda dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja dengan membawa bukti pembayaran gaji dan perjanjian kerja.
5. Apakah UMR sudah termasuk tunjangan?
Belum. UMR hanya mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tambahan seperti transportasi atau makan biasanya diatur terpisah sesuai kebijakan perusahaan.
 
		