Penetapan gaji UMR Barito Kuala selalu menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh pekerja dan pelaku usaha setiap tahunnya. Upah Minimum Regional (UMR) ini merupakan acuan utama dalam menentukan standar penghasilan bagi para karyawan, terutama di sektor industri, perdagangan, dan jasa yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Kenaikan UMR tidak hanya berdampak pada kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga berpengaruh pada daya saing perusahaan dan perekonomian daerah. Dengan mengetahui besaran serta dasar hukumnya, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya secara lebih menyeluruh.
Pengertian dan Dasar Hukum UMR
UMR (Upah Minimum Regional) adalah standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai batas terendah pembayaran upah kepada pekerja. UMR ditetapkan setiap tahun berdasarkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah dan Gubernur.
Dasar hukum penetapan UMR diatur dalam:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.
Profil Daerah Barito Kuala
Kabupaten Barito Kuala terletak di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Marabahan. Wilayah ini dikenal dengan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang menjadi penopang utama ekonomi daerah. Selain itu, Barito Kuala juga memiliki potensi besar dalam sektor perdagangan dan jasa yang terus berkembang seiring peningkatan infrastruktur dan investasi daerah.
Dengan karakteristik ekonomi yang didominasi oleh sektor agraris, kebutuhan akan standar upah yang layak menjadi hal penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pekerja di wilayah ini.
Besaran Gaji UMR Barito Kuala 2025
Berikut adalah rincian gaji UMR Barito Kuala terbaru tahun 2025 berdasarkan keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan:
| Tahun | UMR Barito Kuala | Persentase Kenaikan |
|---|---|---|
| 2023 | Rp3.149.977 | – |
| 2024 | Rp3.282.812 | 4,21% |
| 2025 | Rp3.417.000 (perkiraan) | 4,09% |
(Catatan: Angka 2025 merupakan estimasi berdasarkan tren kenaikan rata-rata UMR di Kalimantan Selatan.)
Faktor Penentu Kenaikan UMR
Beberapa faktor utama yang memengaruhi kenaikan gaji UMR Barito Kuala setiap tahun meliputi:
- Inflasi daerah – untuk menyesuaikan daya beli masyarakat.
- Pertumbuhan ekonomi – mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan upah.
- Produktivitas tenaga kerja – semakin tinggi produktivitas, semakin besar peluang kenaikan upah.
- Kebutuhan hidup layak (KHL) – indikator utama dalam penetapan upah minimum.
- Kondisi ketenagakerjaan dan pasar kerja di wilayah setempat.
Perbandingan UMR Barito Kuala dengan Daerah Lain di Kalimantan Selatan
| Kabupaten/Kota | UMR 2025 (perkiraan) |
|---|---|
| Kota Banjarmasin | Rp3.500.000 |
| Kabupaten Banjar | Rp3.430.000 |
| Kabupaten Barito Kuala | Rp3.417.000 |
| Kabupaten Tapin | Rp3.390.000 |
| Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Rp3.360.000 |
Dari tabel di atas, terlihat bahwa UMR Barito Kuala berada di tingkat menengah dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dampak terhadap Tenaga Kerja dan Perusahaan
Kenaikan gaji UMR Barito Kuala membawa dampak positif bagi tenaga kerja karena meningkatkan daya beli dan kesejahteraan hidup. Bagi perusahaan, hal ini mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas agar biaya operasional tetap seimbang dengan output yang dihasilkan.
Namun, bagi pelaku usaha kecil dan menengah, kenaikan UMR dapat menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memberikan dukungan melalui pelatihan dan insentif untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Hak dan Kewajiban
Hak pekerja:
- Mendapat upah minimal sesuai UMR yang berlaku.
- Mendapat jaminan sosial dan lingkungan kerja yang aman.
- Memperoleh hak cuti dan waktu istirahat sesuai aturan.
Kewajiban pekerja:
- Menjalankan pekerjaan sesuai perjanjian kerja.
- Menjaga produktivitas dan disiplin kerja.
- Mematuhi peraturan perusahaan dan etika kerja.
Cara Cek dan Melapor Pelanggaran UMR
Jika pekerja menerima upah di bawah UMR, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:
- Cek informasi resmi UMR di situs Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan.
- Diskusikan terlebih dahulu dengan pihak HRD atau perusahaan.
- Laporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat jika tidak ada penyelesaian.
- Gunakan layanan pengaduan online melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan (https://www.kemnaker.go.id).
Kesimpulan
Penetapan gaji UMR Barito Kuala 2025 menjadi langkah penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan memahami besaran upah, dasar hukum, dan mekanisme pelaporan pelanggaran, baik pekerja maupun pengusaha dapat menciptakan hubungan kerja yang adil dan produktif.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Berapa gaji UMR Barito Kuala tahun 2025?
Perkiraan gaji UMR Barito Kuala 2025 adalah sekitar Rp3.417.000 per bulan.
2. Siapa yang menentukan UMR Barito Kuala?
UMR ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah dan perwakilan pemerintah, pengusaha, serta pekerja.
3. Apakah perusahaan boleh membayar di bawah UMR?
Tidak boleh. Pembayaran upah di bawah UMR melanggar peraturan ketenagakerjaan dan dapat dikenai sanksi administratif atau hukum.
4. Kapan UMR Barito Kuala mulai berlaku?
UMR tahun 2025 mulai berlaku per 1 Januari 2025.
5. Bagaimana cara melaporkan pelanggaran UMR?
Pekerja dapat melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barito Kuala atau melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI.