Upah Minimum Regional (UMR) menjadi salah satu topik yang paling banyak dicari oleh para pekerja maupun calon karyawan di berbagai daerah, termasuk Ambon. Mengetahui besaran gaji UMR sangat penting agar pekerja memahami hak upah minimum yang wajib diberikan oleh perusahaan sesuai peraturan pemerintah.
Sebagai ibu kota Provinsi Maluku, Ambon memiliki struktur ekonomi yang cukup beragam, mulai dari sektor perikanan, jasa, perdagangan, hingga pemerintahan. Dengan demikian, penetapan gaji UMR Ambon menjadi acuan penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan mendorong stabilitas ekonomi daerah.
Pengertian dan Dasar Hukum UMR
UMR (Upah Minimum Regional) adalah standar minimum gaji yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja di suatu wilayah. Istilah UMR kini secara resmi digantikan oleh dua istilah baru, yaitu UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan UMP (Upah Minimum Provinsi) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Penetapan gaji minimum diatur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, produktivitas, serta kebutuhan hidup layak (KHL). Di Ambon, penetapan gaji minimum dilakukan oleh Gubernur Maluku setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah.
Profil Daerah Ambon
Ambon merupakan ibu kota Provinsi Maluku yang terkenal dengan sektor maritim dan pariwisata. Kota ini juga menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan di wilayah Maluku, dengan jumlah penduduk lebih dari 300 ribu jiwa. Aktivitas ekonomi utama di Ambon meliputi perdagangan, perikanan, transportasi laut, serta jasa pendidikan dan kesehatan.
Sebagai kota dengan biaya hidup yang cukup tinggi di kawasan timur Indonesia, penetapan gaji UMR Ambon menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Besaran Gaji UMR Ambon Terbaru
Berikut tabel rincian gaji UMR Kota Ambon tahun 2025 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku:
| Tahun | UMR Ambon (Rp/Bulan) | Keterangan |
|---|---|---|
| 2023 | 2.812.827 | Berdasarkan SK Gubernur Maluku No. 595 Tahun 2022 |
| 2024 | 2.965.498 | Kenaikan ±5,4% dari tahun sebelumnya |
| 2025 | 3.123.000 | Perkiraan kenaikan mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi |
Kenaikan ini memperlihatkan tren positif dalam upaya menjaga kesejahteraan pekerja, meskipun masih perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah.
Faktor Penentu Kenaikan UMR Ambon
Beberapa faktor utama yang memengaruhi penetapan dan kenaikan gaji UMR di Ambon antara lain:
- Inflasi Daerah: Semakin tinggi inflasi, semakin besar kemungkinan UMR meningkat untuk menjaga daya beli pekerja.
- Pertumbuhan Ekonomi Maluku: Kinerja ekonomi provinsi menjadi indikator kemampuan dunia usaha membayar upah.
- Kebutuhan Hidup Layak (KHL): Mengukur kebutuhan dasar pekerja seperti makanan, transportasi, dan tempat tinggal.
- Produktivitas Pekerja: Meningkatnya produktivitas dapat menjadi dasar kenaikan upah minimum.
- Kebijakan Pemerintah Pusat: Pemerintah menetapkan formula penghitungan UMP/UMK yang menjadi acuan seluruh daerah.
Perbandingan UMR Ambon dengan Daerah Lain di Maluku
Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut perbandingan gaji UMR Ambon dengan beberapa daerah lain di Provinsi Maluku tahun 2025:
| Kota/Kabupaten | UMR 2025 (Perkiraan) | Keterangan |
|---|---|---|
| Ambon | Rp 3.123.000 | Tertinggi di Provinsi Maluku |
| Maluku Tengah | Rp 2.950.000 | Sedikit di bawah Ambon |
| Buru | Rp 2.850.000 | Rata-rata sektor pertanian |
| Seram Bagian Barat | Rp 2.780.000 | Daerah berkembang |
| Kepulauan Aru | Rp 2.720.000 | Tergolong daerah dengan biaya hidup rendah |
Dampak terhadap Tenaga Kerja dan Perusahaan
Kenaikan gaji UMR Ambon memiliki dua sisi dampak. Bagi pekerja, peningkatan UMR tentu meningkatkan kesejahteraan dan daya beli. Namun bagi perusahaan, terutama skala kecil dan menengah, kenaikan ini dapat menjadi tantangan dalam menjaga efisiensi biaya produksi.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan pekerja dengan kemampuan dunia usaha agar iklim ketenagakerjaan tetap kondusif.
Hak dan Kewajiban Pekerja serta Pengusaha
Pekerja berhak menerima gaji minimal sesuai UMR tanpa potongan yang tidak sah. Selain itu, perusahaan wajib memberikan tunjangan dan fasilitas sesuai kontrak kerja. Di sisi lain, pekerja juga memiliki kewajiban untuk bekerja dengan disiplin, memenuhi target kinerja, dan mematuhi peraturan perusahaan.
Apabila pengusaha membayar di bawah UMR tanpa alasan sah, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum ketenagakerjaan.
Cara Cek dan Melapor Pelanggaran Gaji UMR
Pekerja di Ambon dapat memeriksa ketentuan UMR terbaru melalui:
- Website resmi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku.
- Pengumuman resmi Gubernur Maluku setiap akhir tahun.
- Media lokal atau portal berita ekonomi daerah.
Jika ditemukan pelanggaran, pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dengan membawa bukti seperti slip gaji, kontrak kerja, dan identitas diri. Pemerintah akan memfasilitasi penyelesaian melalui mediasi antara pekerja dan pengusaha.
Kesimpulan
Gaji UMR Ambon tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp 3,12 juta per bulan, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Penetapan UMR ini memperhitungkan berbagai faktor ekonomi, inflasi, dan kebutuhan hidup layak.
Bagi pekerja maupun calon karyawan, memahami besaran dan aturan terkait UMR sangat penting agar hak-hak ketenagakerjaan dapat terpenuhi secara adil dan sesuai hukum.
FAQ
1. Apa itu gaji UMR Ambon?
Gaji UMR Ambon adalah upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja di wilayah Kota Ambon sesuai ketentuan pemerintah.
2. Siapa yang menetapkan UMR Ambon?
UMR atau UMK Ambon ditetapkan oleh Gubernur Maluku berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah.
3. Apakah semua perusahaan wajib mengikuti UMR?
Ya, semua perusahaan di wilayah Ambon wajib membayar gaji minimal sesuai UMR yang berlaku.
4. Bagaimana cara melaporkan perusahaan yang membayar di bawah UMR?
Pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dengan menyertakan bukti slip gaji dan kontrak kerja.
5. Apakah UMR bisa berbeda antar kabupaten di Maluku?
Bisa. Setiap kabupaten/kota dapat memiliki nilai UMK berbeda tergantung kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak di daerah tersebut.