Bagi pekerja dan perusahaan di Kabupaten Pamekasan Madura  istilah “gaji UMR” kerap menjadi acuan dasar dalam penentuan upah minimum. Mengetahui besaran dan regulasi UMR/UMK sangat penting agar hak pekerja terlindungi dan perusahaan memenuhi kewajiban hukumnya.

Seiring pergerakan ekonomi dan inflasi, upah minimum terus diperbarui tiap tahun. Artikel ini membahas secara mendetail pengertian UMR, dasar hukumnya, profil Pamekasan, besaran UMR terbaru, perbandingan dengan daerah lain, serta implikasi bagi pekerja dan perusahaan.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

Istilah “UMR” (Upah Minimum Regional) dahulu dipakai untuk menyebut standar upah minimum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kini istilah yang lebih tepat adalah:

• “Upah Minimum Provinsi (UMP)” standar upah minimum di tingkat provinsi
• “Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)” standar upah minimum di tingkat kabupaten/kota.

Masyarakat masih banyak menggunakan istilah “UMR/UMK” secara bergantian. Penetapan UMK diatur melalui keputusan gubernur setelah rekomendasi dari dewan pengupahan daerah dan memperhatikan regulasi nasional, termasuk kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Profil Daerah

Kabupaten Pamekasan terletak di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu kabupaten di Madura, Pamekasan termasuk dalam zona di mana UMK ditetapkan oleh provinsi berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan kabupaten. Kondisi sosial‑ekonomi, biaya hidup, industri dominan, dan daya beli masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan upah minimum.

Besaran Gaji UMR Terbaru

Besaran UMK 2025 sebesar Rp 2.376.614 per bulan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Faktor Penentu Kenaikan

Beberapa faktor utama yang menentukan besaran UMK di Pamekasan antara lain:

• Biaya hidup lokal: kebutuhan pokok dan biaya sehari‑hari di wilayah setempat.
• Inflasi dan pertimbangan ekonomi makro di Provinsi Jawa Timur.
• Usulan kabupaten melalui dewan pengupahan berdasarkan survei kebutuhan pekerja.
• Kebijakan regulasi nasional terkait upah minimum melalui kementerian ketenagakerjaan.

Perbandingan dengan Daerah Lain

UMK Pamekasan 2025 tergolong kompetitif: lebih tinggi daripada Sampang, sedikit di bawah Bangkalan dan Sumenep.

Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan

Bagi tenaga kerja, kenaikan UMK memberikan kepastian penghasilan minimum yang lebih layak dan membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari‑hari. Hal ini meningkatkan kesejahteraan pekerja dan stabilitas sosial.

Bagi perusahaan, kenaikan upah minimum bisa menjadi tambahan biaya. Perusahaan mungkin perlu menyesuaikan struktur upah, meningkatkan efisiensi, atau meninjau produktivitas tenaga kerja. Namun, UMK yang jelas membantu perencanaan anggaran gaji dan menghindari risiko pelanggaran hukum.

Hak dan Kewajiban

Pekerja berhak mendapatkan upah minimal sesuai UMK. Perusahaan wajib mematuhi ketentuan tersebut dan tidak boleh membayar di bawah UMK, kecuali dalam kondisi tertentu seperti usaha mikro/kecil dengan kesepakatan bersama.

Jika pekerja telah dibayar di atas UMK, perusahaan tidak diperbolehkan menurunkan upah tersebut.

Cara Cek & Melapor Pelanggaran

Untuk mengecek besaran UMK terkini:

• Cek keputusan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap awal tahun.
• Cek informasi dari dinas ketenagakerjaan setempat atau situs resmi pemerintah.

Jika terjadi pelanggaran (upah dibawah UMK), pekerja dapat melapor ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota atau instansi terkait, dengan membawa bukti kontrak kerja, slip gaji, atau bukti pembayaran.

Kesimpulan

UMK Pamekasan 2025 ditetapkan sebesar Rp 2.376.614 per bulan naik dari tahun sebelumnya. Besaran ini mencerminkan penyesuaian terhadap inflasi dan biaya hidup lokal. Bagi pekerja, ini menjamin penghasilan minimum yang aman; bagi perusahaan, menuntut penyesuaian anggaran upah. Memahami regulasi serta hak dan kewajiban penting agar hubungan kerja berlangsung adil dan sesuai hukum.

FAQ

1. Apakah istilah “UMR” masih berlaku?
Secara resmi, istilah yang benar adalah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) atau UMP (Upah Minimum Provinsi), meskipun banyak orang tetap menggunakan “UMR”.

2. Kapan UMK Pamekasan terbaru berlaku?
UMK 2025 berlaku sejak 1 Januari 2025.

3. Apakah semua perusahaan wajib membayar sesuai UMK?
Ya — pada umumnya perusahaan wajib membayar pekerja paling sedikit sebesar UMK, kecuali untuk usaha mikro/kecil dengan kesepakatan bersama.

4. Bagaimana jika perusahaan membayar di bawah UMK?
Pekerja berhak melapor ke dinas ketenagakerjaan setempat atau instansi terkait, dengan membawa bukti pembayaran/kontrak kerja.

5. Apakah UMK sudah cukup menjamin kebutuhan hidup pekerja?
UMK menjamin upah minimum layak, namun kecukupan relatif tergantung biaya hidup, kebutuhan keluarga, dan beban pekerjaan di wilayah tersebut.