Gaji upah minimum regional di wilayah Lampung Selatan selalu menjadi perhatian penting bagi pekerja maupun pengusaha. Penetapan besaran upah minimum ini menjadi acuan dalam menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya saing daerah. Untuk tahun 2025, Lampung Selatan telah menetapkan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) yang mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya.

Pemahaman terhadap besaran gaji UMR Lampung Selatan 2025, dasar hukumnya, serta bagaimana posisi Lampung Selatan dibandingkan dengan daerah lain di provinsi Lampung sangat penting. Artikel ini menggali informasi tersebut secara mendalam agar Anda sebagai pekerja maupun pemberi kerja memahami hak dan kewajiban serta potensi dampaknya.

Pengertian dan Dasar Hukum UMR

Upah Minimum Regional (UMR) adalah istilah yang selama ini digunakan masyarakat untuk menyebut standar upah minimum di tingkat kabupaten/kota ataupun provinsi. Saat ini, dalam regulasi resmi istilah tersebut telah diperbarui menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan kabupaten/kota bersama pemerintah daerah.

Penetapan upah minimum ini juga mengacu pada regulasi nasional, yakni regulasi mengenai pengupahan yang mengatur mekanisme penentuan upah minimum tiap tahun yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Di Lampung Selatan, penetapan UMK 2025 ditetapkan melalui keputusan gubernur daerah setempat.

Profil Daerah Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan daerah yang mengajukan penetapan UMK khusus. Daerah ini dikenal karena berposisi sebagai salah satu kabupaten dengan upah minimum yang cukup tinggi dibanding sebagian besar kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Lampung Selatan berada pada posisi ketiga tertinggi di provinsi setelah beberapa wilayah yang menetapkan nilai UMK lebih tinggi.

Proses penetapan UMK di Lampung Selatan melibatkan Dewan Pengupahan Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, dan Gubernur Provinsi Lampung, dengan penilaian kondisi ekonomi lokal, daya beli, serta struktur industri di daerah tersebut.

Besaran Gaji UMR Lampung Selatan Terbaru dalam Tabel

Faktor Penentu Kenaikan

Beberapa faktor yang menentukan kenaikan besaran upah minimum di Lampung Selatan antara lain:

1. Kondisi inflasi dan biaya hidup regional yang meningkat dari tahun ke tahun, mempengaruhi peninjauan upah minimum.
2. Pertumbuhan ekonomi lokal dan produktivitas daerah yang dievaluasi oleh pemerintah serta Dewan Pengupahan.
3. Usulan resmi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Dewan Pengupahan Daerah berdasarkan kajian kebutuhan pekerja dan biaya hidup.
4. Kebijakan provinsi dan nasional terkait regulasi upah minimum tahunan yang mensyaratkan peninjauan dan penetapan ulang.

Perbandingan dengan Daerah Lain di Provinsi Lampung

Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan

Untuk tenaga kerja, besaran UMR Lampung Selatan yang naik memberikan harapan peningkatan kesejahteraan, daya beli, dan stabilitas pekerjaan. Pekerja dengan upah sesuai UMK dapat merasakan penyesuaian yang lebih baik terhadap kebutuhan hidup yang meningkat serta mendapatkan insentif moral dan materi.

Bagi perusahaan, terutama perusahaan skala kecil dan menengah atau sektor padat karya, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan beban biaya operasional. Namun, perusahaan yang menyusun struktur skala upah dan produktivitas secara baik dapat menyesuaikan dengan kebijakan ini agar tetap berkelanjutan dan menjaga karyawan.

Hak dan Kewajiban

Pekerja berhak menerima upah sesuai dengan besaran UMK yang berlaku di Kabupaten Lampung Selatan, dan jika perusahaan membayar di bawah jumlah tersebut, pekerja dapat mengajukan pengaduan. Pekerja juga berhak mendapatkan hak kerja lain seperti jaminan sosial, perlindungan ketenagakerjaan sesuai undang-undang.

Perusahaan wajib menerapkan upah paling tidak sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan. Jika terdapat pekerja dengan masa kerja atau jabatan tertentu yang memiliki struktur dan skala upah lebih tinggi, perusahaan wajib memenuhi ketentuan tersebut. Perusahaan juga berkewajiban memberikan transparansi struktur dan skala upah serta mematuhi regulasi ketenagakerjaan.

Cara Cek & Melapor Pelanggaran

Pekerja atau publik dapat mengecek besaran UMK Lampung Selatan melalui situs resmi pemerintah provinsi Lampung atau Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, yang memuat dokumen keputusan gubernur tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota tiap tahun. Jika menemukan perusahaan yang tidak membayar sesuai UMK, pekerja dapat melapor ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Selatan atau ke instansi ketenagakerjaan provinsi, serta menggunakan layanan pengaduan ketenagakerjaan yang tersedia.

Kesimpulan

Gaji UMR Lampung Selatan 2025 telah ditetapkan dengan nilai sebesar Rp 3.076.990 per bulan, menempatkan Lampung Selatan sebagai salah satu kabupaten dengan upah minimum tertinggi di provinsi Lampung. Penetapan ini penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan pekerja dan keadilan di dunia kerja. Pekerja dan perusahaan perlu memahami besaran, regulasi, serta hak dan kewajiban agar tercipta hubungan industrial yang sehat.

FAQ

1. Apakah istilah “UMR” masih berlaku?
Meskipun masyarakat masih kerap menyebut “UMR”, istilah resmi saat ini adalah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

2. Bagaimana mengetahui apakah perusahaan saya membayar sesuai UMK Lampung Selatan?
Anda bisa memeriksa SK Gubernur yang menetapkan UMK Lampung Selatan dan bandingkan dengan slip gaji. Jika pembayaran di bawah ketentuan, Anda dapat melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

3. Apakah semua pekerja mendapat upah sesuai UMK 2025?
Secara umum, semua pekerja di Lampung Selatan berhak menerima upah minimal sesuai UMK 2025, kecuali ada struktur dan skala upah yang lebih tinggi berdasarkan posisi, keahlian, atau masa kerja.

4. Bagaimana cara menyampaikan aduan jika upah tidak sesuai?
Anda dapat menghubungi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Selatan atau Instansi Provinsi Lampung, melalui layanan pengaduan resmi atau hotline ketenagakerjaan.