Bagi pekerja di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, mengetahui besaran gaji UMR atau UMK menjadi hal penting agar tetap memperoleh hak sesuai kebijakan. Tingkat upah minimum kabupaten mencerminkan standar upah minimum yang ditetapkan oleh otoritas setempat, dan perubahan nilai UMR/UMK perlu dipantau setiap tahunnya.
Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang definisi dan dasar hukum upah minimum, profil daerah Kotawaringin Barat, besaran gaji UMR/UMK terbaru, faktor penentu kenaikan, perbandingan dengan kabupaten lain di provinsi, dampak terhadap tenaga kerja dan perusahaan, hak dan kewajiban, hingga cara mengecek dan melapor jika terjadi pelanggaran upah minimum.
Pengertian dan Dasar Hukum UMR
Istilah “UMR” merupakan penyebutan umum di kalangan masyarakat untuk upah minimum regional (atau upah minimum kabupaten/kota), meskipun secara regulasi sekarang lebih dikenal istilah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan UMP (Upah Minimum Provinsi). UMK ditetapkan melalui keputusan gubernur berdasarkan rekomendasi pemerintah kabupaten/kota serta dewan pengupahan daerah, mengikuti regulasi ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur upah minimum di Indonesia.
Dasar hukum penetapan upah minimum mencakup regulasi nasional dan peraturan pemerintah serta keputusan bersama yang menetapkan standar upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah bersama pihak terkait (pemerintah kabupaten, serikat pekerja, asosiasi pengusaha) melakukan evaluasi setiap tahun untuk menetapkan UMK berdasarkan pertimbangan ekonomi lokal, inflasi, dan kebutuhan hidup layak.
Profil Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pusat pemerintahan di Pangkalan Bun. Kawasan ini memiliki sektor ekonomi yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan jasa, sehingga struktur ekonomi lokal dan kebutuhan tenaga kerja menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum. Kabupaten ini juga terus berkembang dengan aktivitas industri dan sektor swasta yang menuntut standar upah yang adil sesuai daerah.
Demografi dan pertumbuhan ekonomi di Kotawaringin Barat mempengaruhi rekomendasi upah minimum. Pemerintah kabupaten melalui dokumen perencanaan dan data ketenagakerjaan memantau kondisi kebutuhan hidup serta laju inflasi untuk menyesuaikan upah minimum agar sesuai dengan kondisi aktual masyarakat dan pekerja di wilayah tersebut.
Besaran Gaji UMR Terbaru
Berikut adalah tabel besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Kotawaringin Barat dan beberapa tahun terakhir:
| Tahun | Upah Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat (per bulan) |
|---|---|
| 2019 | Rp 2.808.528 |
| 2020 | Rp 2.903.144 |
| 2021 | Rp 3.047.533 |
| 2022 | Rp 3.077.218 |
| 2023 | Rp 3.352.982 |
| 2025 | Rp 3.700.658,81 |
Faktor Penentu Kenaikan
Beberapa faktor yang menentukan besaran kenaikan gaji UMR/UMK di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:
- Inflasi dan kebutuhan hidup layak — penetapan upah mempertimbangkan cost of living dan inflasi di wilayah setempat.
- Pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah — perkembangan ekonomi, sektor industri, dan produktivitas mempengaruhi nilai rekomendasi upah.
- Rekomendasi dewan pengupahan daerah dan kebijakan pemerintah daerah/provinsi — evaluasi tahunan melalui musyawarah antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
- Komponen sektor dan jenis usaha — untuk sektor tertentu dapat ada penetapan khusus (upah sektoral) yang berbeda tergantung industri.
Perbandingan dengan Daerah Lain
| Daerah | UMK 2025 (sekitar) | Status / Keterangan |
|---|---|---|
| Kabupaten Kotawaringin Barat | Rp 3.700.658,81 | UMK paling terbaru di kabupaten ini |
| Kabupaten Barito Utara | ± Rp 3.900.362,43 | Salah satu kabupaten dengan nilai lebih tinggi |
| Kabupaten Seruyan | ± Rp 3.870.690,32 | Posisi tinggi di provinsi yang sama |
| Kabupaten Kotawaringin Timur | ± Rp 3.559.112,85 | Sedikit di bawah Kotawaringin Barat |
Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan
Bagi tenaga kerja, naiknya gaji UMR/UMK di Kotawaringin Barat memberikan manfaat berupa peningkatan daya beli, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut juga mendorong motivasi dan loyalitas pekerja. Namun jika kenaikan tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas atau peluang kerja, beberapa bisnis kecil mungkin menghadapi tantangan.
Untuk perusahaan, penyesuaian upah minimum meningkatkan biaya operasional, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Hal ini menuntut perusahaan untuk menata ulang struktur gaji, meningkatkan efisiensi, atau mengalokasikan anggaran lebih baik. Namun, upah yang sesuai regulasi dapat membantu mempertahankan tenaga kerja dan membangun reputasi perusahaan.
Hak dan Kewajiban
Hak pekerja di Kotawaringin Barat meliputi menerima upah sesuai dengan UMK yang berlaku, mendapatkan perlindungan hukum, penerapan upah sesuai ketentuan, serta menerima komponen upah secara transparan.
Kewajiban pekerja termasuk menjalankan pekerjaan sesuai kontrak, produktif, mengikuti aturan perusahaan, serta berkontribusi pada pencapaian target. Sementara perusahaan berkewajiban membayar pekerja minimal sesuai UMK, membuat struktur dan skala upah yang jelas, serta mematuhi regulasi ketenagakerjaan.
Cara Cek & Melapor Pelanggaran
Pekerja dapat mengecek besaran UMK Kotawaringin Barat melalui instansi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat atau situs resmi pemerintah daerah. Pastikan melihat SK (Surat Keputusan) terbaru yang menetapkan UMK setiap tahun.
Jika menemukan perusahaan membayar upah di bawah UMK atau terjadi pelanggaran ketentuan upah minimum, pekerja bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat atau ke instansi terkait (provinsi/negara) dengan melampirkan bukti seperti slip gaji, kontrak kerja, dan bukti pembayaran.
Kesimpulan
Gaji UMR/UMK di Kabupaten Kotawaringin Barat meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun. Tahun 2025 UMK ditetapkan sebesar sekitar Rp 3.700.658,81 per bulan. Pekerja dan perusahaan di wilayah ini perlu memahami besaran ini, hak dan kewajiban masing-masing, serta pentingnya terus memantau regulasi terbaru.
FAQ
1. Berapa besaran gaji UMR/UMK terkini di Kabupaten Kotawaringin Barat?
Besaran UMK terbaru (2025) di Kabupaten Kotawaringin Barat sekitar Rp 3.700.658,81 per bulan.
2. Apakah istilah “UMR” masih berlaku?
Istilah “UMR” masih digunakan masyarakat secara umum, namun regulasi resmi menggunakan istilah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan UMP (Upah Minimum Provinsi).
3. Apa yang harus dilakukan jika perusahaan membayar di bawah UMK?
Jika perusahaan membayar di bawah UMK, pekerja bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat atau instansi terkait dengan bukti pembayaran dan kontrak kerja.
4. Apakah semua sektor mendapat upah sama sesuai UMK?
Semua pekerja minimal mendapat upah sesuai UMK, tetapi beberapa sektor atau usaha bisa memiliki ketentuan upah sektoral khusus sesuai regulasi lokal.
5. Bagaimana cara melihat perubahan UMK tiap tahun?
Cek SK penetapan UMK di situs resmi pemerintah provinsi/Kabupaten Kotawaringin Barat atau hubungi Dinas Tenaga Kerja daerah.