Gaji UMR Bima selalu menjadi perhatian penting bagi pekerja dan pelaku usaha di wilayah Nusa Tenggara Barat. Upah minimum tidak hanya mencerminkan standar kesejahteraan bagi pekerja, tetapi juga memengaruhi dinamika ekonomi dan produktivitas industri lokal.
Dengan adanya penyesuaian upah minimum setiap tahun, baik pekerja maupun perusahaan perlu memahami bagaimana UMR ditetapkan, berapa besaran terbaru, serta apa saja hak dan kewajiban yang menyertainya. Artikel ini menyajikan panduan lengkap mengenai gaji UMR Bima tahun 2025 dan informasi pendukung yang relevan.
Pengertian dan Dasar Hukum UMR
UMR merupakan istilah umum yang merujuk pada upah minimum. Secara resmi, istilah yang berlaku saat ini adalah:
- UMP (Upah Minimum Provinsi)
- UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)
Dasar hukum penetapan upah minimum di Indonesia mencakup:
- Undang-Undang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait formula dan mekanisme penetapan upah minimum
- Keputusan gubernur yang mengesahkan UMP dan UMK setiap tahun
UMK Bima ditetapkan melalui proses rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan selanjutnya disahkan pemerintah provinsi.
Profil Daerah – Kota Bima
Kota Bima adalah salah satu pusat ekonomi di Pulau Sumbawa. Aktivitas ekonominya didominasi sektor perdagangan, jasa, serta industri kecil dan menengah. Dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berkembang, kebutuhan akan upah yang layak menjadi sangat penting bagi masyarakat pekerja di wilayah ini.
Sebagai daerah yang terus bertumbuh, penetapan UMR Bima berperan besar dalam menarik investasi sekaligus menjaga stabilitas tenaga kerja.
Besaran Gaji UMR (UMK) Bima Terbaru
Berikut adalah besaran upah minimum Kota Bima yang berlaku:
| Tahun | Besaran UMR / UMK Kota Bima |
|---|---|
| 2023 | Rp 2.425.030 |
| 2025 | Rp 2.660.000 |
Catatan: Besaran UMK 2024 mengikuti keputusan pemerintah provinsi, namun data yang paling banyak dirujuk menyebutkan kenaikan bertahap menuju nilai 2025.
Faktor Penentu Kenaikan UMR Bima
Beberapa faktor yang memengaruhi kenaikan UMK Bima meliputi:
- Pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah
- Tingkat inflasi tahunan
- Kebutuhan hidup layak (KHL)
- Kemampuan dunia usaha
- Rekomendasi Dewan Pengupahan
- Kebijakan pemerintah pusat terkait formula upah minimum
Perbandingan dengan Daerah Lain
Untuk melihat posisi UMK Bima dalam konteks regional, berikut gambaran perbandingan UMR beberapa daerah di NTB tahun 2025:
| Daerah | UMR / UMK Tahun 2025 |
|---|---|
| Kota Bima | Rp 2.660.000 |
| Kota Mataram | Rp 2.859.620 |
| Kabupaten Lombok Barat | Rp 2.602.931 |
UMK Bima berada pada level menengah di antara kabupaten/kota lainnya di NTB.
Dampak terhadap Tenaga Kerja & Perusahaan
Dampak untuk Tenaga Kerja
- Meningkatkan daya beli dan kesejahteraan.
- Memberikan kepastian upah kepada karyawan baru maupun lama.
- Mendorong kestabilan hubungan industrial.
Dampak untuk Perusahaan
- Perusahaan perlu menyesuaikan struktur penggajian agar sesuai UMK.
- Beban biaya operasional bertambah namun dapat diimbangi dengan peningkatan produktivitas.
- Meningkatkan persaingan sehat antar perusahaan dalam menarik tenaga kerja.
Hak dan Kewajiban
Hak Pekerja
- Menerima upah minimal sesuai UMK Bima.
- Mendapat slip gaji dan bukti pembayaran yang jelas.
- Mendapat perlindungan hukum terkait pengupahan.
Kewajiban Pengusaha
- Membayar upah sesuai standar minimum yang berlaku.
- Menyusun struktur dan skala upah.
- Mematuhi peraturan ketenagakerjaan.
Kewajiban Pemerintah
- Menetapkan dan mengawasi implementasi UMK.
- Memberikan fasilitas penyelesaian sengketa pengupahan.
Cara Cek & Melapor Pelanggaran
Jika pekerja ingin memastikan atau melaporkan pelanggaran UMK, langkah-langkah berikut dapat dilakukan:
- Cek dokumen resmi UMK melalui dinas tenaga kerja tingkat kota atau provinsi.
- Periksa slip gaji apakah sesuai dengan UMK yang berlaku.
- Lapor ke Dinas Tenaga Kerja jika terjadi pelanggaran pembayaran upah minimum.
- Gunakan bantuan serikat pekerja untuk pendampingan.
- Ikuti proses mediasi jika perusahaan tidak memberikan hak pekerja.
Kesimpulan
Gaji UMR Bima menjadi standar penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung produktivitas perusahaan. Dengan kenaikan bertahap hingga tahun 2025, UMK Bima mencerminkan usaha pemerintah untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi, kebutuhan pekerja, dan kemampuan dunia usaha.
Agar implementasi UMK berjalan baik, pekerja perlu memahami haknya, sementara perusahaan wajib memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Pemahaman yang benar tentang pengupahan dapat menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.
FAQ
1. Berapa UMR Bima tahun 2025?
UMR/UMK Bima tahun 2025 adalah Rp 2.660.000.
2. Apakah UMK Bima selalu naik setiap tahun?
Tidak selalu, tetapi umumnya naik mengikuti kondisi ekonomi, inflasi, dan kebijakan pemerintah.
3. Siapa yang menentukan UMK Bima?
UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan provinsi.
4. Jika perusahaan membayar di bawah UMK, apa yang harus dilakukan?
Pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja atau meminta pendampingan serikat pekerja.
5. Siapa saja yang wajib menerima UMK?
Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun dan berada pada jabatan level dasar umumnya wajib dibayar sesuai UMK.