Setiap tahun, pembahasan mengenai gaji UMR Hulu Sungai Utara menjadi topik yang banyak diperbincangkan, terutama oleh para pekerja dan pengusaha di wilayah Kalimantan Selatan. Besaran Upah Minimum Regional (UMR) berperan penting dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja serta mencerminkan kondisi ekonomi daerah. Oleh karena itu, memahami nilai UMR terbaru dan faktor yang memengaruhinya menjadi hal yang sangat penting.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama Dewan Pengupahan Daerah menetapkan besaran gaji UMR berdasarkan sejumlah pertimbangan seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak (KHL). Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai pengertian, dasar hukum, profil daerah, besaran UMR terbaru, hingga cara melapor jika terdapat pelanggaran upah di Hulu Sungai Utara.
Pengertian dan Dasar Hukum UMR
Upah Minimum Regional (UMR) adalah standar minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja untuk pekerjaan dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Istilah ini kini telah digantikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Penetapan UMR atau UMK bertujuan untuk melindungi tenaga kerja agar memperoleh upah yang layak sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial di daerah masing-masing. Proses penetapan dilakukan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Wali Kota dan hasil pembahasan Dewan Pengupahan.
Profil Daerah Hulu Sungai Utara
Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Amuntai. Wilayah ini dikenal dengan sebutan “Kota Itik” karena merupakan sentra peternakan itik terbesar di Kalimantan.
Selain sektor peternakan, perekonomian HSU juga ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, serta industri kecil dan menengah. Dengan luas wilayah sekitar 891 km² dan jumlah penduduk lebih dari 230 ribu jiwa, daerah ini memiliki potensi ekonomi yang berkembang pesat.
Besaran Gaji UMR Hulu Sungai Utara Terbaru 2025
Berikut adalah rincian gaji UMR Hulu Sungai Utara tahun 2025 berdasarkan keputusan terbaru dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
| Tahun | Kabupaten/Kota | Besaran UMR (Rp) | Kenaikan (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | Hulu Sungai Utara | 3.149.977 | – |
| 2024 | Hulu Sungai Utara | 3.250.000 | 3,17% |
| 2025 | Hulu Sungai Utara | 3.350.000 | 3,08% |
Besaran tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah perubahan ekonomi nasional dan regional.
Faktor Penentu Kenaikan Gaji UMR
Beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam penentuan kenaikan gaji UMR Hulu Sungai Utara antara lain:
- Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – Mengukur biaya rata-rata kebutuhan dasar pekerja seperti makanan, transportasi, dan perumahan.
- Inflasi Daerah – Kenaikan harga barang dan jasa di wilayah setempat menjadi acuan untuk menjaga stabilitas daya beli.
- Pertumbuhan Ekonomi – Jika ekonomi daerah meningkat, biasanya UMR juga mengalami kenaikan.
- Produktivitas dan Daya Saing – Tingkat produktivitas tenaga kerja mempengaruhi besaran kenaikan UMR.
- Kemampuan Dunia Usaha – Pemerintah mempertimbangkan kemampuan pengusaha agar tidak terbebani secara finansial.
Perbandingan Gaji UMR Hulu Sungai Utara dengan Daerah Lain
| Daerah | UMR 2025 (Rp) | Selisih dengan HSU |
|---|---|---|
| Kota Banjarmasin | 3.450.000 | +100.000 |
| Hulu Sungai Utara | 3.350.000 | – |
| Tabalong | 3.400.000 | +50.000 |
| Hulu Sungai Selatan | 3.320.000 | -30.000 |
| Kotabaru | 3.550.000 | +200.000 |
Dari tabel di atas terlihat bahwa UMR Hulu Sungai Utara berada di tingkat menengah dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan.
Dampak terhadap Tenaga Kerja dan Perusahaan
Bagi tenaga kerja, kenaikan UMR memberikan peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja yang lebih tinggi. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan lebih baik serta memiliki daya beli yang lebih kuat.
Bagi perusahaan, penyesuaian UMR berarti meningkatnya biaya operasional, terutama untuk sektor padat karya. Namun, di sisi lain, upah yang layak dapat menekan angka turnover karyawan dan meningkatkan produktivitas.
Hak dan Kewajiban
Hak Pekerja
- Menerima upah tidak kurang dari UMR yang berlaku.
- Mendapat slip gaji sebagai bukti pembayaran.
- Memperoleh tunjangan dan fasilitas sesuai peraturan ketenagakerjaan.
Kewajiban Pekerja
- Menjalankan pekerjaan dengan disiplin dan tanggung jawab.
- Menjaga etika dan produktivitas di tempat kerja.
- Mematuhi peraturan perusahaan dan perjanjian kerja.
Kewajiban Perusahaan
- Membayar gaji sesuai UMR atau lebih tinggi.
- Tidak menunda atau memotong upah tanpa alasan sah.
- Melaporkan struktur dan skala upah kepada dinas tenaga kerja setempat.
Cara Cek dan Melapor Pelanggaran UMR
Jika Anda merasa menerima gaji di bawah UMR, berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan:
- Periksa Surat Keputusan UMR Terbaru di situs resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Laporkan ke Disnaker setempat dengan membawa bukti slip gaji, kontrak kerja, dan identitas.
- Gunakan Layanan Online melalui laman pengaduan resmi Kementerian Ketenagakerjaan di https://kemnaker.go.id.
- Mintalah Mediasi dari serikat pekerja atau lembaga pengawas ketenagakerjaan.
Pemerintah wajib menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan upah minimum.
Kesimpulan
Gaji UMR Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar Rp3.350.000 mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak dan kemampuan dunia usaha di daerah tersebut. Penetapan UMR yang tepat akan menjaga stabilitas ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Dengan memahami hak dan kewajiban, baik pekerja maupun perusahaan dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan. Pekerja juga diimbau untuk aktif memeriksa informasi resmi agar tidak dirugikan oleh pelanggaran ketentuan upah minimum.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Berapa gaji UMR Hulu Sungai Utara tahun 2025?
Besarnya adalah Rp3.350.000 per bulan.
2. Siapa yang menetapkan besaran UMR?
Penetapan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan berdasarkan rekomendasi Bupati Hulu Sungai Utara dan Dewan Pengupahan Daerah.
3. Apakah perusahaan boleh membayar di bawah UMR?
Tidak boleh. Membayar di bawah UMR melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi administratif.
4. Kapan UMR mulai berlaku setiap tahun?
Biasanya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berjalan setelah ditetapkan oleh Gubernur.
5. Bagaimana cara melapor jika gaji di bawah UMR?
Anda dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan dengan menyertakan bukti pendukung.