Gaji UMR Buton Utara menjadi topik yang banyak dicari, terutama bagi para pencari kerja dan pelaku usaha di wilayah Sulawesi Tenggara. Besaran upah ini menjadi acuan penting dalam menentukan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus standar minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan di daerah tersebut.
Dengan mengetahui nilai dan dasar hukum UMR, masyarakat dapat memahami hak-hak mereka secara lebih baik. Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang pengertian, profil daerah, besaran UMR terbaru, hingga cara melaporkan pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan gaji di Buton Utara.
Pengertian dan Dasar Hukum UMR
UMR (Upah Minimum Regional) adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menjamin kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Istilah ini kini telah digantikan dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Penetapan gaji UMR dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Dasar hukum utamanya meliputi:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara setiap tahunnya terkait penetapan UMP dan UMK.
Profil Daerah Buton Utara
Kabupaten Buton Utara merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ibu kotanya terletak di Buranga, dengan jumlah penduduk sekitar 60 ribu jiwa.
Daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan fokus pada pengembangan hasil laut dan peningkatan infrastruktur wilayah. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam penentuan besaran UMR setiap tahunnya.
Besaran Gaji UMR Buton Utara Terbaru
Berikut adalah informasi gaji UMR Buton Utara tahun 2025 berdasarkan data terbaru dari pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara:
| Tahun | UMR Buton Utara (Rp) | Kenaikan (%) | Dasar Penetapan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.758.000 | – | SK Gubernur Sultra 2022 |
| 2024 | 2.910.000 | 5,5% | SK Gubernur Sultra 2023 |
| 2025 | 3.065.000 | 5,3% | Perkiraan penyesuaian inflasi dan PDB 2024 |
Catatan: Nilai tahun 2025 adalah estimasi berdasarkan tren kenaikan rata-rata UMR di wilayah Sulawesi Tenggara.
Faktor Penentu Kenaikan UMR
Penetapan gaji UMR Buton Utara setiap tahun mempertimbangkan beberapa faktor penting, antara lain:
- Inflasi nasional dan daerah – menjaga daya beli pekerja agar tidak turun.
- Pertumbuhan ekonomi – semakin tinggi PDB daerah, semakin besar potensi kenaikan UMR.
- Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – hasil survei harga kebutuhan pokok di pasar lokal.
- Produktivitas tenaga kerja – kinerja sektor industri dan jasa.
- Kondisi dunia usaha – mempertimbangkan kemampuan perusahaan agar tetap beroperasi.
Perbandingan Gaji UMR Buton Utara dengan Daerah Lain
| Daerah (Kabupaten/Kota) | Provinsi | UMR 2025 (Rp) | Selisih dengan Buton Utara |
|---|---|---|---|
| Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | 3.150.000 | +85.000 |
| Buton Utara | Sulawesi Tenggara | 3.065.000 | – |
| Muna | Sulawesi Tenggara | 3.030.000 | -35.000 |
| Kolaka | Sulawesi Tenggara | 3.100.000 | +35.000 |
| Bau-Bau | Sulawesi Tenggara | 3.120.000 | +55.000 |
Dari tabel di atas terlihat bahwa UMR Buton Utara sedikit lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Sulawesi Tenggara, namun masih dalam rentang rata-rata provinsi.
Dampak terhadap Tenaga Kerja dan Perusahaan
Bagi Tenaga Kerja
- Peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.
- Motivasi kerja meningkat karena upah lebih layak.
- Perlindungan hukum terhadap praktik pengupahan tidak sesuai standar.
Bagi Perusahaan
- Meningkatkan loyalitas karyawan.
- Diperlukan penyesuaian anggaran operasional.
- Dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas agar tetap kompetitif.
Hak dan Kewajiban
Hak Pekerja
- Menerima gaji minimal sesuai UMR yang berlaku.
- Mendapatkan slip gaji dan bukti pembayaran resmi.
- Mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan perusahaan.
Kewajiban Pekerja
- Melaksanakan tugas sesuai kontrak kerja.
- Menjaga disiplin dan etika di tempat kerja.
- Berkontribusi terhadap produktivitas perusahaan.
Cara Cek & Melapor Pelanggaran UMR
- Cek UMR Resmi:
- Kunjungi situs resmi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Periksa dokumen Keputusan Gubernur tahun berjalan.
- Melapor Pelanggaran:
- Jika menerima gaji di bawah UMR, laporkan ke Disnaker Kabupaten Buton Utara.
- Sertakan bukti seperti slip gaji, kontrak kerja, dan identitas diri.
- Pengaduan dapat dilakukan secara langsung atau melalui layanan pengaduan daring pemerintah daerah.
Kesimpulan
Gaji UMR Buton Utara menjadi indikator penting kesejahteraan pekerja di wilayah ini. Dengan nilai UMR 2025 yang diperkirakan mencapai Rp3.065.000, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan hidup layak dan kemampuan dunia usaha.
Pemahaman terhadap dasar hukum, hak, serta mekanisme pelaporan pelanggaran menjadi langkah penting untuk melindungi tenaga kerja. Dengan demikian, semua pihak — baik pekerja maupun pengusaha — dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
FAQ
1. Berapa gaji UMR Buton Utara tahun 2025?
Perkiraan UMR Buton Utara tahun 2025 adalah Rp3.065.000 berdasarkan tren kenaikan 5,3% dari tahun sebelumnya.
2. Siapa yang menetapkan UMR Buton Utara?
UMR ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah.
3. Apakah semua perusahaan wajib membayar sesuai UMR?
Ya, setiap perusahaan wajib membayar upah minimal sesuai UMR. Jika tidak, dapat dikenai sanksi administratif.
4. Kapan UMR Buton Utara diumumkan setiap tahunnya?
Biasanya diumumkan pada akhir November atau awal Desember, dan mulai berlaku per 1 Januari tahun berikutnya.
5. Bagaimana cara melapor jika perusahaan membayar di bawah UMR?
Pekerja dapat melapor ke Disnaker Buton Utara dengan membawa bukti slip gaji, kontrak kerja, serta identitas diri untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.