Setiap tahun, pemerintah menetapkan besaran Upah Minimum Regional (UMR) sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja agar memperoleh penghasilan layak sesuai standar kehidupan. Di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, penetapan gaji UMR Buton Tengah 2025 menjadi salah satu perhatian utama masyarakat, terutama kalangan pekerja dan pengusaha.
Kebijakan ini bukan hanya mencerminkan kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai pengertian UMR, dasar hukumnya, profil daerah Buton Tengah, besaran gaji UMR terbaru, faktor penentunya, hingga dampaknya bagi dunia kerja dan perekonomian lokal.
Pengertian dan Dasar Hukum UMR
UMR atau Upah Minimum Regional adalah standar upah terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja berdasarkan keputusan pemerintah daerah. Tujuannya adalah menjamin pendapatan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM).
Dasar hukum penetapan UMR mengacu pada:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara yang setiap tahun menetapkan besaran UMR masing-masing kabupaten/kota.
UMR kini sering disebut dengan istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), karena penetapannya dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di daerah masing-masing.
Profil Daerah Buton Tengah
Kabupaten Buton Tengah merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah ini memiliki luas sekitar 958 km² dengan perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan kecil.
Letaknya yang strategis di kawasan kepulauan membuat Buton Tengah memiliki potensi besar di bidang kelautan dan pariwisata. Namun, tingkat industrialisasi di daerah ini masih tergolong rendah, sehingga sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor informal dan UMKM.
Besaran Gaji UMR Buton Tengah 2025
Berikut ini perkiraan besaran gaji UMR Buton Tengah tahun 2025 berdasarkan tren kenaikan UMP Sulawesi Tenggara dan keputusan gubernur tahun sebelumnya:
| Tahun | Gaji UMR Buton Tengah | Persentase Kenaikan |
|---|---|---|
| 2023 | Rp2.758.984 | – |
| 2024 | Rp2.875.000 | +4,2% |
| 2025 (perkiraan) | Rp2.990.000 | +4,0% |
Angka tersebut menunjukkan bahwa ada tren kenaikan setiap tahun, menyesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Faktor Penentu Kenaikan UMR
Penetapan gaji UMR Buton Tengah mempertimbangkan berbagai faktor yang diatur oleh pemerintah pusat dan daerah, antara lain:
- Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan survei biaya kebutuhan dasar pekerja.
- Inflasi daerah yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
- Pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional.
- Kemampuan perusahaan dalam membayar upah.
- Produktivitas tenaga kerja di sektor industri dan jasa.
Perbandingan Gaji UMR Buton Tengah dengan Daerah Lain di Sulawesi Tenggara
| Daerah | Gaji UMR 2025 (Perkiraan) |
|---|---|
| Kota Kendari | Rp3.200.000 |
| Kabupaten Konawe | Rp3.050.000 |
| Kabupaten Kolaka | Rp3.000.000 |
| Kabupaten Buton Tengah | Rp2.990.000 |
| Kabupaten Muna | Rp2.950.000 |
| Kabupaten Wakatobi | Rp2.930.000 |
Dari tabel di atas terlihat bahwa UMR Buton Tengah berada pada kisaran menengah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dampak terhadap Tenaga Kerja dan Perusahaan
Bagi Tenaga Kerja
- Meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja.
- Memberikan kepastian penghasilan yang sesuai dengan kebutuhan dasar.
- Mendorong semangat dan produktivitas dalam bekerja.
Bagi Perusahaan
- Meningkatkan beban biaya operasional, terutama bagi usaha kecil.
- Mendorong efisiensi kerja dan inovasi produksi.
- Menjadi pertimbangan dalam perekrutan tenaga kerja baru.
Hak dan Kewajiban
Hak Pekerja
- Menerima upah minimal sesuai UMR yang berlaku.
- Mendapat perlindungan dari praktik pemotongan upah tidak sah.
- Mengajukan pengaduan bila upah tidak sesuai ketentuan.
Kewajiban Pekerja
- Melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja.
- Menjaga disiplin dan produktivitas.
- Mematuhi peraturan perusahaan dan hukum ketenagakerjaan.
Cara Cek & Melapor Pelanggaran UMR
Untuk memastikan apakah perusahaan membayar sesuai UMR, pekerja dapat:
- Mengecek surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara melalui situs resmi Disnakertrans Sultra.
- Menghubungi Dinas Tenaga Kerja Buton Tengah untuk klarifikasi besaran UMR yang berlaku.
- Melapor ke pengawas ketenagakerjaan jika ditemukan pelanggaran dengan melampirkan bukti pembayaran upah.
- Menggunakan kanal online seperti aplikasi Lapor.go.id atau kemnaker.go.id untuk pengaduan resmi.
Kesimpulan
Gaji UMR Buton Tengah 2025 mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam melindungi kesejahteraan tenaga kerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi lokal. Dengan tren kenaikan yang konsisten, diharapkan standar hidup pekerja semakin membaik tanpa memberatkan dunia usaha.
Keseimbangan antara hak pekerja dan kemampuan perusahaan tetap menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis. Pekerja diharapkan memahami haknya, sementara perusahaan perlu menaati ketentuan agar tercipta iklim kerja yang sehat dan berkeadilan.
FAQ
1. Berapa gaji UMR Buton Tengah tahun 2025?
Perkiraan gaji UMR Buton Tengah 2025 adalah sekitar Rp2.990.000 per bulan, menunggu keputusan resmi dari Gubernur Sulawesi Tenggara.
2. Siapa yang menetapkan UMR Buton Tengah?
Penetapan dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah (DPD) dan hasil kajian Disnakertrans.
3. Apakah semua perusahaan wajib mengikuti UMR?
Ya. Semua perusahaan, baik besar maupun kecil, wajib membayar pekerjanya minimal sesuai UMR yang berlaku di wilayah tersebut.
4. Bagaimana jika perusahaan membayar di bawah UMR?
Pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau melalui Lapor.go.id agar dilakukan pemeriksaan dan penegakan hukum.
5. Apakah UMR berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun?
Ya, UMR berlaku untuk semua pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Untuk yang sudah lebih lama, perusahaan dapat menetapkan skala upah lebih tinggi sesuai kompetensi dan jabatan.